Hasil Pencarian

Ditemukan 1052 dokumen yang sesuai dengan query

Evi Janti, author

Tinjauan yuridis peran dan fungsi majelis pengawas notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 : kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 = Judicial review role and function assembly of notary supervisor post Constitutional Court Verdict Number 49/PUU-X/2012 : study of the Constitutional Court Verdict Number 49/PUU-X/2012 / Evi Janti

ABSTRAK
Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 49/PUU-X/2012 yang menyatakan bahwa frasa “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, mengakibatkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, atau hakim, berwenang mengambil fotokopi Minuta Akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38717

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ferina Christianty, author

Kewajiban notaris dalam mencari kebenaran formil dan materiil dalam pembuatan akta subrogasi : studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 603/PDT/2012/PT.DKI juncto Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 470/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL = The obligation of notary public for finding formal and material fact in making deed of subrogation : case studies of DKI Jakarta High Court Number 603/PDT/2012/PT.DKI juncto South Jakarta Court Number 470/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL

ABSTRAK
Dalam isi Pasal 16 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris disebutkan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban untuk bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak terkait dalam perbuatan hukum. Salah satu tindakan “seksama” yang wajib dilakukan oleh Notaris dalam membuat akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39077

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hendy Christantia, author

Tanggung jawab notaris selaku PPAT terhadap validitas identitas para penghadap : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1023K/PDT/2004 = The responsibility of notary as PPAT toward validity of the parties identity : case studies on the Verdict of Indonesia's Supreme Court Number 1023K/PDT/2004 / Hendy Bkry Agustino

ABSTRAK
Notaris/PPAT merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugasnya guna memenuhi kebutuhan masyarakat untuk membuat akta otentik dengan berdasarkan keterangan dan identitas dari para penghadapnya. Tanggung jawab Notaris/PPAT hanya terbatas kepada kebenaran formil semata dari keterangan dan identitas dari para penghadapnya namun dalam kasus putusan Mahkamah Agung Nomor 1023K/PDT/2004, Notaris/PPAT dihukum untuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39042

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Paulus Hendrijan, author

Tanggung jawab notaris dan keabsahan minuta akta berkaitan dengan salinan surat yang dilekatkan pada minuta akta yang tidak sesuai dengan aslinya dan penghadap yang tidak berwenang : studi Putusan Majelis Pertimbangan Pusat Notaris Nomor: 11/B/Mj.PPN/XI/2010 = Responsibility of notary and validity of minutes of deed which is related with a copy of a letter that were attached to the minutes of public notary deed which is does not correspond to the originals and person that were not authorized : the study of the Central Notary Counsel/Oversight Tribunal award number : 11/B/Mj.Vat/Xi/2010

Peranan Notaris sekarang telah berkembang pesat, setiap masyarakat Indonesia membutuhkan kepastian hukum dalam bidang hukum khususnya hukum perdata. Semakin banyak Notaris yang diangkat membuat permasalahan hukum yang dihadapi oleh Notaris dewasa ini juga semakin banyak. Perilaku dan penyalahgunaan wewenang Notaris juga semakin banyak. Tesis ini mengangkat masalah tentang Notaris yang tidak...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39160

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Heny Setiawan, author

Tanggung jawab notaris atas keterlambatan pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian perseroan terbatas = The responsibility of notary on the delayed submitting the deed of establishment of the limited liability the company / Heny Setiawan

ABSTRAK
Notaris memiliki peranan penting dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, yaitu dalam hal pembuatan akta pendirian sampai dengan proses pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas. Ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwa Perseroan Terbatas harus didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39048

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ika Rizky Chandrasari, author

Independensi majelis pengawas notaris dikaji berdasarkan asas keseimbangan kajian terhadap putusan majelis pemeriksa pusat notaris nomor 02 b mj ppn v 2013 = Independention of notary supervision board by review based on the principle of balance review on the decision from the center of notary supervision board mppn no 02 b mj ppn v 2013 / Ika Rizky Chandrasari

ABSTRAK
Majelis Pengawas Notaris adalah Lembaga baru yang diatur dalam Undang – Undang Jabatan Notaris yang berwenang untuk menyelenggarakan sidang pemeriksaan dan penjatuhan sanksi terhadap notaris yang diduga melakukan pelanggaran pelaksanaan jabatan notaris dan atau kode etik notaris. Struktur dan Komposisi anggota Majelis Pengawas Notaris, cara pengangkatan, sistem sanksi pemberhentian dari jabatan yang bersifat pengusulan kepada...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39356

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irvan Fernando, author

Tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia = Notary responsibility in fiduciary registration

Pendaftaran merupakan syarat lahirnya jaminan fidusia yang penting artinya untuk melindungi kepentingan kreditor. Maraknya kasus fidusia ulang yang dilakukan oleh debitor yang beritikad tidak baik, sehingga harus diperhatikan betul oleh para pihak yang berkepentingan termasuk Notaris. Tesis ini membahas peran dan tanggung jawab notaris dalam pendaftaran jaminan fidusia. Bentuk penelitian...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39095

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jane Miranda Gasali, author

Analisis yuridis mengenai kekuatan dan perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh majelis pengawas wilayah notaris dan majelis pengawas pusat notaris : studi kasus Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Nomor W29/PSTN/Not.14/2010 dan Putusan Majelis Pengawas Pusat Notaris Nomor 11/B/MJ.PPN/XI/2010 = Juridical analysis on power of and distinction between decision rendered by the district supervisory council for notary (Majelis Pengawas Wilayah Notaris) and central supervisory council for notary (Majelis Pengawas Pusat Notaris) : case analysis on Decision of District Supervisory Council for Notary Number W29/PSTN/Not.14/2010 and Decision of Central Supervisory Council for Notary Number 11/B/MJ.PPN/XI/2010

Notaris di Indonesia berhimpun dalam satu organisasi Notaris yang dikenal dengan Ikatan Notaris Indonesia (INI). Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan Undang-Undang dan ketentuan yang mengatur mengenai jabatan Notaris dan kode etik. Pengawasan terhadap Notaris dilaksanakan pada tingkatan berbeda-beda berdasarkan pada kewenangannya masing-masing. Pengawasan ini dimaksudkan agar setiap Notaris menjalankan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38712

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Johan Chandra, author

Tinjauan yuridis penegakan hukum terhadap notaris pasca Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49/PUU-X/2012 = Juridical review of law enforcement against the notary's post Verdict the Decree of Constitutional Court number 49/PUU-X/2012 / Johan Chandra

ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi melalui putusannya Nomor 49/PUU-X/2012 menyatakan Frasa “dengan Persetujuan Majelis Pengawas Daerah” yang dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) UU Jabatan Notaris tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan pertimbangan bertentangan dengan asas kesamaan d muka hukum dan rasa keadilan serta kekuasaan kehakiman yang merdeka. Sebelum dan sesudah putusan Mahkamah konstitusi, penegakan hukum terhadap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39259

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ruth Patricia Habigael, author

Tanggung jawab notaris selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap akta jual beli yang dibuat dalam masa cuti sebagai notaris : studi Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/2009 = Responsibility of notary as the land deed official pejabat pembuat akta tanah (PPAT) against deed of sale and purchase made on the leave period as a notary : case study on Decision of Central controling assembly Notarial Number 11/B/Mj.PPN/2009 dated June 12th 2009

Tesis ini membahas mengenai seorang notaris yang cuti karena menjabat sebagai pejabat negara, dan membuat akta jual beli atas jabatannya selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Apakah pembuatan Akta Jual Beli oleh PPAT dalam masa cuti Notaris sah kekuatan pembuktian hukumnya dan apakah perbuatan Notaris/ PPAT tersebut termasuk pelanggaran Jabatan?...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39040

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian