Hasil Pencarian

Ditemukan 1111 dokumen yang sesuai dengan query

Titik Utami, author

Pertanggungjawaban seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam melaksanakan jabatannya dalam pembuatan akta (Analisis terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cibinong No. 117/Pdt.G/2007/PN.Cbn tanggal 1 April 2008)

Gugatan Perdata terhadap Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang telah mendaftarkan Akta Jual Beli antara penjual dan pembeli yang dibuat dihadapan PPAT padahal jual beli hak milik atas tanah yang dilakukan oleh para pihak belum ada pembayaran, dan Akta Jual Beli yang dibuat dihadapan PPAT tersebut dinyatakan batal demi hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

T37361

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Desintya Nur Amalia, author

Analisis pungutan oleh otoritas jasa keuangan kepada notaris pengganti pasar modal berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 67/POJK.04/2017 = Tax analysis by the financial services authority to the subtitute notary of capital market based on the regulation of financial services authority number 67/POJK.04/2017

Penelitian ini membahas mengenai pungutan oleh otoritas jasa keuangan kepada notaris pengganti berdasarkan POJK nomor 67/POJK.04/2017. Dalam penelitian ini, penulis megangkat 3 (tiga) pokok permasalahan, yaitu mengenai (1) konsepsi tentang notaris pengganti pasar modal hingga terbitnya peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.04/2017; (2) perbandingan kedudukan notaris pengganti sebelum dan setelah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54766

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indriani Octavia Honarto, author

Perjanjian kerjasama antar notaris dalam mengelola kantor notaris analisis putusan Pengadilan Negeri Luwuk nomor 10/pdt.g/2013/pn.lwk = Cooperation agreement between notaries in managing notary office analysis of Luwuk District court decision number 10 pdt g 2013 pn lwk

Menurut Pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata, dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan Notaris. Tetapi hal tersebut sulit untuk dilakukan dikarenakan Notaris menjadi bergantung satu sama lain, sedangkan menurut Pasal 16 ayat 1 hurus a Undang-Undang Jabatan Notaris, dalam melaksanakan jabatannya,...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49110

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Devi Yuliana, author

Implementasi hukum terhadap notaris dan akta-aktanya dengan adanya kepalsuan akta

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya harus bersikap jujur, teliti, dan amanah. Jika tidak maka dapat membawa dampak yang fatal, baik bagi aktanya maupun bagi Notaris yang bersangkutan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif dengan tipe penelitian secara deskriptif-analitis dan dianalisa secara kualitatif. Dari hasil penelitian ini, diketahui bahwa akibat bagi akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28872

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Reza Maulana Setiadi, author

Akibat hukum bagi provesi notaris terhadap pelanggaran kode etik notaris/undang-undang jabatan notaris dalam menjalankan jabatanya (analisis kasus: putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 01/B/Mj.PPN/VIII/2010) = Legal consequences for the professional notary for violation of the code of ethics/notary law in the management of the notary's office (case analysis : putusan majelis pengawas pusat notaris nomor 01/B/Mj.PPN/VIII/2010)

Tesis ini membahas mengenai kekuatan mengikat Kode Etik Notaris dalam rangka Notaris membuat akta-akta. Notaris merupakan pejabat umum yang membuat akta otentik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Diperlukan tanggung jawab terhadap jabatannya, sehingga diperlukan lembaga kenotariatan untuk mengatur perilaku profesi Notaris tersebut. Akibat hukum terhadap akta otentik yang mengandung keterangan palsu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28660

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Donny Indradi, author

Hak notaris dalam proses permohonan putusan rehabilitasi dari pailit (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Surabaya) = The rights of a notary in the process of application for a rehabilitation decision from bankruptcy (Study of the Decision of the Surabaya District Court Number 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Sby).

Penelitian ini membahas mengenai hak notaris dalam proses Putusan Rehabilitasi dari Kepailitan. Kepailitan dapat menimpa kepada Orang Perorangan dan Badan Hukum, dalam hal ini notaris juga dapat menjadi bagian dari subjek kepailitan, Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 20/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Surabaya menunjukan bahwa Notaris yang Pailit ketika dalam Proses Pailit...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fira Adhisa Rivanda, author

Tanggung Jawab Notaris yang Menjalankan Jabatan dan Operasionalnya di Luar Wilayah Jabatan (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor: 06/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/IX/2020) = Notaryâs Responsibility Who Carries Out Their Duty and Operational Outside the Duty Area (Study on West Java Area Notarial Supervisory Board No: 06/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/IX/2020)

Tesis ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang menjalankan jabatan dan operasionalnya di luar wilayah jabatan. Studi kasus yang diambil oleh penulis adalah Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Jawa Barat Nomor 06/PTS-MPWN Provinsi Jawa Barat/IX/2020 yang pada intinya memuat pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang dilakukan oleh Notaris SA, Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Asyura Triana Arimurti, author

Pelaksanaan Pemeriksaan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Terhadap Pelanggaran Jabatan Dan Perilaku Notaris (Studi Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor: 10/PTS/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021) = Implementation of the Examination of the Notary Regional Supervisory Board Against Breach of Notary's Position and Behavior (Study of Notary Regional Supervisory Board DKI Jakarta Decision Number: 10/PTS/Mj.Pwn.Prov.DKIJakarta/IX/2021)

Majelis Pengawas Notaris merupakan badan yang berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap notaris. Hal ini bertujuan agar notaris menjalankan jabatannya sesuai peraturan jabatan dan kode etik yang berlaku. Dalam praktiknya, ditemukan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris dalam memeriksa notaris. Berkaitan dengan Putusan Majelis Pengawas Wilayah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ponco Nugroho, author

Tanggung jawab notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang bertentangan dengan kehendak para pihak untuk membuat hibah : Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 102/PID/2017/PT.YKK = Responsibilities of the Notary/PPAT Against the Sale and Purchase Deed That Contradicts the Will of the Parties to Make Grants : Case Study High Court Yogyakarta of Decision Number 102/ PID/ 2017/PT.YKK

Penelitian ini memiliki pembahasan tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang bertentangan dengan kehendak para pihak untuk membuat hibah, dimana sehagursnya Notaris/PPAT dapat mengkonstantir kemauan kehendak para pihak agara tidak menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat Akta Notaris/PPAT yang tidak sesuai dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53730

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dhia Fairuz, author

Penjatuhan Sanksi Oleh Majelis Pengawas Notaris Yang Tidak Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Kepada Notaris Yang Dijatuhi Pidana Di Bawah 5 Tahun = Imposition of Sanctions by the Notary Supervisory Council that are not in accordance with the Law on Notary Position to Notaries Sentenced to Under 5 Years of Crime

Penelitian ini membahas bagaimana sanksi pemberhentian yang diberikan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hukum namun tidak diberhentikan dari jabatan Notaris, sehingga walaupun Notaris yang bersangkutan telah terbukti melakukan tindak pidana, Notaris tersebut masih dapat membuat akta dan menjalankan kewenangan lainnya sebagai Notaris, yang mana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian