Hasil Pencarian

Ditemukan 90 dokumen yang sesuai dengan query

Aal Lukmanul Hakim, author

Dissecting the contents of law of indonesia on halal product assurance / Aal Lukmanul Hakim

Indonesia, dengan mayoritas berpenduduk Muslim, bahkan menjadi negara Muslim terbesar di dunia, memiliki kewajiban terhadap warga negaranya guna memberikan jaminan produk yang halal untuk dapat dikonsumsi dan/atau dipergunakan sebagai sebuah kewajiban konstitusional yang harus dilaksanakan. Kewajiban konstitusional tersebut diberikan dalam bentuk kepastian hukum berupa jaminan kehalalan semua produk, baik yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

340 UI-ILR 5:1 (2015)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Isaac Sahala Parulian, author

Kepastian hukum dalam penentuan status wajib pajak bagi kantor perwakilan perusahaan asing di Indonesia = Legal certainty in determination of taxpayer status for foreign companies representative offices in Indonesia

2018

T49755

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

K. Bayu Indarto, author

Analisis palaksanaan pemeriksaan ulang di tinjau dari kepastian hukum wajib pajak

Self-assessment system placing the taxpayers as a partner in the national taxation system. As government partner in financing the living of nation, the government should place them at the better position that is formed in full trust to the taxpayers to counting, paying and reporting their own taxes. There is a...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005

T22535

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hutagalung, Johanes Ronald Elyeser Roparulian, author

Kepastian hukum syarat utama datangnya penanaman modal asing ke indonesia

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan sekunder dan sumber bahan tersier. Yang menjadi permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai substansi manakah dari Peraturan Perundang-undangan mengenai investasi yang belum mencerminkan kepastian hukum? Aparatur hukum bagaimanakah yang bisa...

Depok: Universitas Indonesia, 2009

T-Pdf

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Muhammad Ricky Ilham Chalid, author

Kepastian Hukum dan Tindakan yang dapat Diambil oleh Pemegang Sertipikat untuk Mempertahankan Haknya atas Tanah yang Tersisa dalam Sertipikat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Parepare Nomor 14/Pdt.G/2019/PN Pre) = "LEGAL CERTAINTY AND ACTIONS CERTIFICATE HOLDERS CAN TAKE TO PROTECT HIS RIGHTS TO THE LAND REMAINING IN THE CERTIFICATE (Study of Parepare District Court Decision Number 14/Pdt.G/2019 /PN Pre)"

Penelitian ini menganalisis mengenai kepastian hukum sertipikat hak atas tanah setelah diputuskan oleh pengadilan bahwa sertipikat dinyatakan tidak sah dan mengikat untuk sebagian luas tanah yang menjadi objek sengketa. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kepastian hukum dari sertipikat tersebut setelah adanya putusan dari pengadilan yang bersangkutan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Reina, author

Kepastian Hukum dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen di BPSK (Studi Perbandingan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Sengketa Alternatif di Indonesia dan Amerika Serikat) = Legal Certainty in the Settlement of Consumer Disputes in the BPSK (A Comparative Study of Consumer Dispute Resolution through Alternative Disputes in Indonesia and the United States)

Kepastian hukum dalam upaya penyelesaian sengketa merupakan faktor terpenting dalam terciptanya perlindungan konsumen. Awal pergerakan perlindungan konsumen di dunia salah satunya berkaitan dengan adanya revolusi industri yang mengubah kedudukan konsumen dan pelaku usaha, perkembangan industrialisasi dan globalisasi yang terjadi di Amerika Serikat dan Eropa yang dalam menyelesaikan penyelesaian sengketa dilakukan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mochamad Amaludin, author

Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Pemungutan Pajak terhadap Penanggung Pajak dari Wajib Pajak yang Dinyatakan Pailit (Studi Kasus Mahkamah Konstitusi Keputusan Nomor 41/PUU-XVIII/2020) = Juridical Analysis of the Constitutional Court's Decision on the Right to Collect Taxes on Tax Insurers from Taxpayers Declared Bankrupt (Case Study of the Constitutional Court Decision Number 41/PUU-XVIII/2020)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap hak-hak pemerintah dalam rangka pemungutan pajak, upaya penegakan hukum perpajakan dan perlindungan hukum yang adil serta kepastian bagi semua pihak yang berinteraksi dengan badan hukum. Penelitian ini menunjukkan bahwa hak negara untuk memungut pajak adalah otoritas yang sah bukan hanya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siti Hatikasari, author

Kepastian hukum penanaman modal asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia : studi banding peraturan penanaman modal di Indonesia dan Thailand = Legal certainty of foreign investment in investment law in Indonesia comparative : study of investment regulation in Indonesia and Thailand

Penelitian ini membahas tentang kepastian hukum penanaman modal asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia yaitu dengan membandingkan peraturan penanaman modal asing di Indonesia dan Thailand, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan The Investment Promotion Act. B.E. 2560, serta melihat juga kepastian hukum terhadap Penanaman Modal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T49865

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Alifa Rahmadia Putri, author

Analisis pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atas Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam ditinjau dari asas certainty = Analysis of rural and urban property tax collection on Hang Nadim International Airport in Batam based on certainty principle

Pada penelitian ini akan membahas mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) atas Bandara Internasional Hang Nadim Kota Batam ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan teori asas kepastian hukum, Soemitro (1988), sebagai teori utama. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivist dengan teknik pengumpulan data studi...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2016

S65505

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ida Ayu Made Pratiwi I. H., author

Analisis yuridis sistem lelang elektronik ipasar perum perhutani berdasarkan asas lelang yang berlaku di Indonesia = Juridical analysis of ipasar perum perhutani electronic auction system based on the auction principle in Indonesia / Ida Ayu Made Pratiwi I. H.

ABSTRAK
Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif, dengan bahan kepustakaan hukum sebagai sumber data primer. Permasalahan dalam penelitian adalah apakah ketentuan pelelangan kayu Perhutani melalui iPASAR sesuai dengan asas lelang yang berlaku di Indonesia, dan bagaimana akibat hukum dari lelang yang dilakukan oleh iPASAR tanpa dihadiri oleh Pejabat Lelang dan...

2017

T47057

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian