Hasil Pencarian

Ditemukan 112 dokumen yang sesuai dengan query

Agus E.P.N , author

Pembuktian praktek persekongkolan tender ditinjau dari hukum persaingan usaha di Indonesia : studi kasus putusan perkara No. 05/KPPU-L/2004 tender jasa pengamanan

Skripsi ini membahas mengenai tiga hal. Pertama, pembahasan mengenai pengaturan persekongkolan tender di dalam Hukum Persaingan Usaha terutama Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. Kedua membahas mengenai pembuktian praktek persekongkolan tender yang ditinjau dari Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam kasus tender...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

S1566

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Maria Kiftiyah, author

Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan yang dibuat dalam Bahasa Asing (Studi kasus putusan perkara No. 48/PDT/ 2014/PT. DKI jo No. 451/Pdt/G/2012/ PN.Jkt. Bar) = Legal verification power of the underhand privatelly made deed in the form of foreign languages (case study based on court decision No. 48/PDT/2014/ PT. DKI jo. No 451/Pdt/G/ 2012/P. Jkt/Bar)

ABSTRAK Peraturan yang dibuat dan berlaku dalam masyarakat harus jelas dan dapat merefleksi kebutuhan perkembangan zaman sehingga memberikan kepastian hukum agar tercipta kondisi yang kondusif. Hal ini tidak tercermin pada UU No.24/2009 khususnya Pasal 31, ketidaksempurnaan UU No. 24/2009 berdampak pada ketidakjelasan mengenai sejauh mana kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian,...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44929

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aditya Brahma Esmondo, author

Pembuktian tindak pidana penipuan yang semula merupakan hubungan kontraktual: studi kasus 751/PID/2009/PT.SBY; 232/PID/2015/PT.BNA; 2161 K/PID/2008 = Proving of criminal fraud, originally a contractual relationship: case study 751/PID/2009/PT.SBY; 232/PID/2015/PT.BNA; 2161 K/PID/2008

ABSTRAK
Tindak Pidana penipuan tidak lepas dari hubungan kontraktual diantara para pihaknya. Hal in imenjadi penting untuk dibahas ketikan perbuatan yang semula hubungan kontraktual diajukan kedalam perkara tindak pidana penipuan. Fenomena tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi para pihak. Terutama dalam pemenuhan prestasi dalam hubungan kontraktual. Akan tetapi tidak sedikit juga orang yang membuat perikatan...

2017

S65829

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Nur Ukasyah, author

Perlindungan hukum bagi masyarakat yang membuat akta pada notaris yang telah diberhentikan: studi Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia nomor AHU-1.AH.02.04 tahun 2018 = Legal protection for people who make deeds before the notary who have been dismissed: study on the Decision of Ministry of Law and Human Rights No. AHU-1.AH.02.04 of 2018

Tesis ini membahas mengenai kekuatan pembuktian akta yang dibuat oleh Notaris yang telah diberhentikan dan perlindungan hukum bagi para pihak yang membuat akta pada notaris yang telah diberhentikan. Hasil dari penelitian ini adalah notaris yang telah diberhentikan sudah tidak berwenang membuat akta notaris sehingga akta yang dikeluarkannya setelah diberhentikan menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53609

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Anita Ratna Sari, author

Pembuktian kebenaran materil dalam pembuatan akta perjanjian kredit: studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 952/PID.B/2019/PN.Jkt.Brt = Verification of material truth in the making of loan agreement: analysis of the district court verdict Pengadilan Negeri Jakarta Barat Number 952/PIDid.B/2019/PN.Jkt.Brt

Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya ketika membuat akta autentik dituntut untuk lebih cermat dan melaksanakan prinsip kehati-hatian, mengingat sering terjadinya permasalahan hukum terkait akta autentik yaitu terdapat pihak-pihak yang melakukan kejahatan seperti memberikan identitas dan dokumen palsu dalam pembuatan akta autentik yang mengakibatkan Notaris mendapat masalah hukum atas akta...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cindy Amelia Iskandar, author

Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani sesuai dengan undang-undang jabatan notaris: studi putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 = Notary’s responsibilities for drawn up deeds that are not read and signed in accordance with the law on notary position: study of the Territorial Examiner Council of Notaries of Banten Province Decision Number 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban dan larangan Notaris, tetapi hingga saat ini masih ada Notaris yang dalam melaksanakan jabatannya mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat di dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 di mana pelapor sepasang suami...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Handayani Primandiri, author

Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Jual Beli Tanah yang Tidak Dicatatkan di Repertorium dalam Pembuktian Sidang Perkara Perdata = Power of Proof of Authentic Deed of Sale and Purchase of Land Not Recorded in the Repertorium in Proof of Civil Case Trial

Dalam pembuktian di Pengadilan, akta otentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang berperkara atau yang memperoleh hak dari akta tersebut. Untuk dapat dikatakan sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna maka harus memenuhi syarat autentisitas yang telah ditentukan dalam undang-undang dan juga kekuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Asteria Tiar Novita, author

Akta notaris akta notaris sebagai bukti kepemilikan dan keabsahan jual beli saham berkaitan dengan penyetoran modal oleh pendiri perseroan (Analisis putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 29 Agustus 2018 nomor 374/PDT/2018/PT.DKI) = Notary deed as proof of ownership and legitimacy of the sale and purchase of shares in relation to capital paid-up by the founder of the company (Analysis of the decision of The DKI Jakarta High Court dated 29 August 2018 Num-ber 374/PDT/2018/PT.DKI).

Dalam proses pendirian Perseroan Terbatas maupun perubahan struktur permodalan, bukti setor harus dilampirkan untuk mendapat pengesahan atau persetujuan dari Kementerian Hukum dan HAM. Pembuatan akta mengenai saham Perseroan Terbatas pada umumnya dibuat secara notaril untuk selanjutnya disampaikan ke Kementerian Hukum dan HAM. Tesis ini membahas bahwa dalam praktik masih terdapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ayoe Noerhayati, author

Pembuktian dugaan pelanggaran perjanjian Kartel dan peran KPPU dalam menjaga harga tiket pesawat tetap kompetitif : studi Putusan KPPU Nomor 15/KPPU/2019 = Proof of alleged violation of Cartel agreements and the role of KPPU in keeping airline ticket prices competitive : study KPPU Number 15/KPPU/2019

Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pembuktian adanya pelanggaran perjanjian kartel yang dapat dilakukan oleh KPPU dalam perkara Jasa Angkutan Udara Niaga? Bagaimana peran KPPU dalam menjaga agar harga tiket pesawat tetap kompetitif? Mengapa penggunaan tarif batas bawah tiket pesawat yang ditetapkan Menteri Perhubungan berpotensi melanggar prinsip persaingan usaha yang sehat?...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2021

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rivaldi Rizqianda Pratama, author

Mekanisme dan penyelesaian actio pauliana dalam gugatan lain-lain ditinjau dari asas integrasi dan pembuktian sederhana = Actio pauliana mechanism and settlement in other claims in terms of the principle of integration and simple justification

Actio pauliana dalam kepailitan adalah suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk membatalkan tindakan debitor yang dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal putusan peryataan pailit, yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan kreditor pada umumnya. Actio pauliana termasuk dalam tuntutan kepailitan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan, mekanisme...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian