Hasil Pencarian

Ditemukan 521 dokumen yang sesuai dengan query

Aryani, author

Hibah kepada anak atas harta bersama tanpa persetujuan suami atau istri analisis putusan Mahkamah Agung nomor 1745 K/Pdt/2014 = Grant to children on joint property without husband or wife approval analysis of supreme court decision number 1745 K/Pdt/2014

ABSTRACT
Pasal 1666 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa hibah adalah perjanjian dengan mana pemberi hibah diwaktu hidupnya dengan cuma- cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu barang guna keperluan penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Secara hukum, hibah dapat dilakukan oleh siapapun yang cakap menurut hukum. Skripsi ini...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Gebby Putri Suwardi, author

Akibat hukum akta perjanjian kawin yang tidak disahkan berkaitan dengan harta bersama terhadap pihak ketiga studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 598/PK/PDT/2016 = Legal effect of illegalized marital deed related to joint property toward third party study case: putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Number 598/PK/PDT/2016

Perjanjian perkawinan bukanlah hal yang popular dalam masyarakat, karena dalam masyarakat terdapat pemikiran bahwa suami-istri yang membuat perjanjian perkawinan dianggap tidak mencintai pasangannya sepenuh hati, karena tidak mau membagi harta yang diperolehnya. Hal ini disebabkan dengan adanya perjanjian perkawinan maka dengan sendirinya dalam perkawinan tersebut tidak terdapat harta bersama dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50664

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yuni Rahmawati, author

Otoritas pemilik sebagai pemangku kepentingan terpenting dalam pelestarian rumah cagar budaya milik perorangan (private property) di KotaSerang = Owner's authority as the most important stakehoder in private property preservation in Serang City

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan konsep pelestarian Cagar Budaya berupa rumah tinggal milik perorangan (private property) dengan menitikberatkan pada pemilik sebagai pemangku kepentingans penting. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap para pemilik rumah Cagar Budaya sebagai teknik mengambilan data. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pemilik setuju dengan adanya pelestarian terhadap rumah Cagar...

2018

T50090

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sukendar, author

Upaya hukum menteri badan usaha milik negara terhadap pelaksanaan eksekusi aset badan usaha milik negara dalam perkara perdata dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62/puu-xi/2013 = Legal efforts minister of state-owned enterprises against execution of asset state-owned enterprise in civil court issued by decision of constitutional court of Republic Indonesia number 62 / puu-xi / 2013

ABSTRAK
Kekayaan BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan yang bersumber dari APBN yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan tata cara pengelolaan perusahaan yang baik. Atas kekayaan negara yang dipisahkan tersebut, dalam pengelolaan tidak lepas dari adanya sengketa kepemilikan yang tidak jarang berujung pada putusan pengadilan yang menetapkan eksekusi terhadap aset BUMN...

2018

T51164

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadia Anindita, author

Strategi dan kelayakan bisnis properti ditinjau dari segi keuangan: studi kasus pada KSO XYZ = Strategy and feasibility study in financial segment for property business: case study KSO XYZ

Penelitian ini membahas tentang permasalahan yang dihadapi oleh KSO XYZ terkait rendahnya tingkat penjualan properti sehingga kinerja KSO XYZ semakin menurun, sehubungan dengan hal tersebut tujuan penelitian ini adalah melakukan kajian untuk mengetahui strategi bisnis yang sesuai bagi KSO XYZ untuk meningkatkan kinerja KSO XYZ. Strategi bisnis baru tersebut kemudian...

Depok: Fakultas Eknonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Meilinda Theresia, author

Kedudukan Hukum Harta Pailit Debitor dalam Terjadinya Sita Pidana terhadap Kepailitan oleh Pengadilan (Studi Putusan No.37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Putusan No. 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk) = Legal Position of Debtor Bankruptcy in The Occurrence of Criminal Confiscation of Bankruptcy by The Court (Study of Decision No.37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst Jo. Decision No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk).

Koperasi Pandawa Mandiri Group berdasarkan Putusan Nomor 37/Pdt-Sus-PKPU/2017/PN Niaga Jkt.Pst dinyatakan Pailit. Kemudian, dalam Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk Salman Nuryanto selaku pemilik Koperasi Pandawa juga divonis oleh Majelis Hakim telah melakukan tindak Pidana dan Majelis Hakim juga memutuskan bahwa seluruh barang bukti yang disita oleh penyidik yang merupakan bagian boedel pailit,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T55059

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Haila, Anne, author

Urban land rent: Singapore as a property state

Chichester: Wiley Blackwell, 2016

333.5 HAI u

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Nurul Barizah, author

The Development of ASEANs intellectual property rights law: from trips compliance to harmonization

ABSTRAK
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan salah satu subyek perdagangan yang sangat penting, tidak hanya di era globalisasi, tetapi juga di era regionalisasi. Dalam regional ASEAN, pentingnya perlindungan HKI telah membuat negara-negara anggota menyepakati Kerangka Perjanjian Kerjasama Kekayaan Intelektual tahun 1995, setahun setelah disepakatinya Perjanjian yang terkait dengan Hak Kekayaan...

Depok: University of Indonesia, Faculty of Law, 2017

340 UI-ILR 7:1 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Jarman Diar, author

Analisis sistem penatausahaan barang Milik Kekayaan Negara (MKN) pada kantor wilayah DEPKES Propinsi Sumatera Barat tahun 2000

Barang Milik Kekayaan Negara, adalah bagian dari kekayaan negara yang harus dikelola dengan baik, pengelolaan ini dilaksanakan secara transparan, bersih dan bebas dari penyalahgunaan kekuasaan. Pengelolaan BMKN adalah dengan melakukan penatausahaan, yakni pencatatan, pendaftaran, pembukuan dan pelaporan secara baik sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah ada. Menurut pengamatan, penatausahaan BMKN pada Kantor Wilayah...

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2001

T1375

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nehseh Bangun, author

Analisis tingkat kesehatan perusahaan dalam menentukan persentase pengurangan hutang pajak bumi dan bangunan (PBB) atas wajib pajak badan

Perpajakan sangat erat kaitannya dengan akuntansi. Pembukuan merupakan sarana informasi bagi wajib pajak untuk mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan secara lengkap dan benar serta merupakan alat pembuktian apabila administrasi perpajakan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan kewajiban perpajakan. Penghasilan yang dihitung menurut pembukuan wajib pajak yang disebabkan kepada standar akuntansi...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2002

T958

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian