Hasil Pencarian

Ditemukan 148 dokumen yang sesuai dengan query

Sarah Sakinah, author

Implikasi Yuridis Pembatalan Akta Hibah yang dibuat Berdasarkan Identitas Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 195/Pdt.G/2020/Pn Blb) = Juridical Implications of Cancellation of Grant Deed Made Based on False Identity (Study Of Bale Bandung District Court Decision Number 195/Pdt.G/2020/Pn Blb)

PPAT adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai hak atas tanah, salah satunya ialah Akta Hibah. Hibah ialah perjanjian sepihak dimana pihak pertama akan menyerahkan suatu benda karena kebaikannya kepada pihak lain. Dalam pelaksanaannya, hibah harus memenuhi syarat objektif maupun subjektif. Tidak terpenuhinya syarat materiil menyebabkan suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Baiq Atika Wulandari, author

Pertanggungjawaban notaris atas pembuatan akta wasiat berisi hibah wasiat berkaitan dengan pasal 966 kitab undang undang hukum perdata studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor 183 pdt 2013 PT DKI = Notary's accountability on the establishment of testament consisting bequest in regards with article 966 Indonesian civil code case study Jakarta's high court s verdict number 183 pdt 2013 PT DKI

Akta wasiat tergolong akta partij dimana berisi kehendak penghadap, sehingga Notaris tidak bertanggungjawab terhadap isi akta wasiat. Demikian tersebut apabila yang ditetapkan dalam wasiat adalah harta benda milik pewaris sendiri. Dalam tesis ini, pewasiat dalam wasiatnya menghibahwasiatkan harta benda milik orang lain kepada ahli warisnya. Hal ini merupakan perbuatan melawan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41826

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Israviza Notaria, author

Akibat Hukum Pembatalan Akta Hibah yang Objeknya Harta Warisan yang Belum Dibagi Kepada Ahli Waris dan Melebihi Legitieme Portie Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2954 K/PDT/2017 = The Legal Consequences of a Cancellation of a Grant Deed which Object of Inheritance has not been Distributed to the Heirs and Exceeding the Legitieme Portie Based on the Supreme Court Decision Number 2954 K/PDT/2017

Salah satu akibat hukum dari perkawinan berdasarkan KUHPerdata adalah terciptanya harta percampuran bulat/harta bersama antara suami dan istri secara otomatis sejak ikatan perkawinan terjadi. Salah satu cara bagi seseorang mengalihkan haknya secara hukum adalah dengan dihibahkan kepada seseorang yang dikehendakinya dengan membuat akta hibah dihadapan PPAT untuk barang-barang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ariesta Wibisono Anditya, author

Analisis terhadap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1607/K/PDT/2013 mengenai keabsahan akta hibah saham yang tidak memenuhi ketentuan dalam undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas = Analysis over judgement of supreme court of Republic of Indonesia number 1607/K/PDT/2013 concerning accusation to share grant deed made without having regard to Indonesian law number 40 year 2007 regulation of limited liability company

Selain mengikuti ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam pembuatan akta perseroan, Notaris harus memperhatikan Undang-Undang yang lain, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Dalam hal ini, Notaris harus cermat, teliti, dan seksama dalam memahami dan...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

T43062

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ade Rizki Saputra, author

Analisis mengenai pentingnya persetujuan para ahli waris dalam akta hibah untuk salah seorang ahli waris (studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 63/PDT.G/2012/PTA.MKS) = Analysis about the importance of consent of heirs in the grant deed for one of the heirs (case study on religious high court of Makassar verdict Number 63/PDT.G/2012/PTA.MKS)

[ABSTRAK
Hibah merupakan salah satu cara peralihan hak kepemilikan atas suatu benda. Menurut Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada seseorang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Dari pengertian hibah tersebut, tidak terdapat adanya syarat mengenai diperlukannya persetujuan dari para calon ahli waris si...

2015

T44064

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ni Luh Made Nurinawati, author

Pengaruh lingkungan organisasi terhadap kinerja hibah aset sistem penyediaan air minum = The influence of organizational environment on asset grant performance of drinking water supply system

ABSTRAK
Manajemen aset di lingkungan pemerintahan mengalami hambatan dalam lingkungan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur dalam lingkungan organisasi yang mempengaruhi kinerja hibah aset, dengan menggunakan metode Structural Equation Modeling ndash; Partial Least Square SEM-PLS yang datanya diperoleh melalui kuesioner. Hasil penelitian membuktikan bahwa lingkungan organisasi kepemimpinan, kompetensi SDM, regulasi,...

2018

T49285

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anggrita Sudrajiningrum, author

Tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta hibah dengan subjek fiktif studi kasus: putusan nomor 93/PID.B/2016/PN.GPR = The responsibilities of land conveyancer ppat in issuing the deed of grant with fictitious subject: study case: verdict no. 93/PID.B/2016/PN.GPR

Akta hibah PPAT dengan subjek fiktif yang dimana pihak pemberi hibah yang sudah meninggal dunia dibuat fiktif oleh penerima hibah tanpa sepengetahuan PPAT. Dalam pembuatan akta hibah, para pihak tidak menghadap PPAT melainkan PPAT memberikan blanko kosong kepada penerima hibah yang menyebabkan penerima hibah membuat subjek fiktif sebagai pemberi hibah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T51079

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ginting, Natali Masita, author

Peralihan hak atas tanah berdasarkan perjanjian jual beli dan perjanjian hibah yang dilakukan dibawah tangan: studi putusan No 132/Pdt.G/2017/PN.Bit = Transition of land rights based on sale-purchase agreement and grant agreement as private deed: studi putusan No. 132/Pdt.G/2017/PN.Bit

Setiap orang berhak membuat perjanjian secara bebas namun tetap dalam batasan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Perjanjian yang disepakati oleh pihak yang membuatnya kemudian menjadi undang-undang yang berlaku diantara mereka. Namun, dalam perjanjian mengenai peralihan hak atas tanah, peralihan hak tidak serta merta berlaku hanya berdasarkan perjanjian tersebut. Rumusan permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53691

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Enrico Herinanto Tanzil, author

Penguasaan hak atas tanah berdasarkan akta hibah palsu: studi putusan Pegadilan Tinggi Pontianak nomor 21/PID/2016/PT PTK = Ownership the right of land based on fake gift deed: Pontianak High Court Judgement number 21/PID/2016/PT PTK study

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memegang peranan penting dalam sistem pertanahan di Indonesia. Peranan tersebut dilihat dari PPAT dalam menjalankan jabatannya sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik yang berhubungan dengan tanah. Pada kenyataannya masih banyak PPAT yang melakukan kelalaian dan ketidaktelitian dalam menjalankan jabatannya tersebut yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T53521

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ananda Failasufa Rachman, author

Keabsahan Akta Wasiat Terhadap Harta Peninggalan Yang Belum Dibagikan Akibat Putusan Terdahulu Yang Tidak Mempertimbangkan Kedudukan Salah Satu Legitimaris (Studi Kasus Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi) = The Legitimacy Of A Testament Against Undistributed Inheritance Due To Previous Decisions That Do Not Consider The Position Of One Of The Legitimaris (Case Study Of Decision Number 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi)

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta wasiat yang dipermasalahkan oleh ahli waris terhadap harta peninggalan yang belum dibagikan. Akta wasiat yang sama dipermasalahkan karena melanggar legitime portie dan pelaksanaan pembagiannya tidak sesuai. Pada Putusan Nomor 143/Pdt.G/2019/PN.Cbi merupakan gugatan atas dasar pembagian hak waris yang tidak sesuai dengan Akta Wasiat. Sedangkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian