Hasil Pencarian

Ditemukan 213 dokumen yang sesuai dengan query

Wihelmus Jemarut, author

Penerapan doktrin duty of care dan business judgment rule dalam putusan nomor: 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST = The implementation of doctrine duty of care and business judgment rule in case no 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST

Ada dua pertanyaan dasar yang diuraikan dalam tulisan ini. Pertama, bagaimana pelaksanaan kewenangan Direksi dalam batasan doktrin duty of care dan business judgement rule? Kedua, bagaimana penerapan duty of care dan business judgment rule dalam perkara No. 428/PDT.G/2013/PN.JKT.PST? Metode penelitian yang dipakai adalah penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan, yakni...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kevin Donahue Zega, author

Makna unsur menyalahgunakan kewenangan dalam pasal 3 undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan perubahannya setelah lahirnya undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan = The meaning of abuse of power as element of crime in article 3 law number 30 year 1999 on eradication of criminality acts of corruption and it s alteration after the enaction of law number 30 year 2014 on government administration

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai makna unsur menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 Undang ndash; Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan perubahannya setelah lahirnya Undang ndash; Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Dengan menggunakan doktrin otonomi hukum pidana materiil sebagai salah satu pisau analisis, aparat...

2017

S68024

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sahetapy, Rama Putra, author

Implikasi hukum atas penyalahgunaan kewenangan notaris dalam penyimpanan sertipikat studi kasus putusan pengadilan tinggi DKI Jakarta Nomor 133/PID/2015/PT.DKI = Legal implication on the abuse of authority of a notary in withholding certificates case study of DKI Jakarta high court No 133/PID/2015/PT.DKI

ABSTRAK
Notaris memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik yang merupakan alat bukti yang sempurna. Oleh karena itu peran notaris menjadi sangat penting dalam peristiwa hukum pengalihan hak dengan nilai objek yang cukup tinggi. Namun, terkadang dalam praktiknya, notaris melakukan penyalahgunaan kewenangan pada saat pelaksanaan pengalihan hak yang menggunakan jasanya, seperti yang...

2018

T49531

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Puspa Amelia, author

Kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan tata tertib dan pemanduan sumpah atau janji jabatan pimpinan dewan perwakilan daerah Republik Indonesia tahun 2017 = The supreme court s authority in judicial review of the rules of procedure and swearing oath of office for the chair of regional representative board of the Republic of Indonesia in 2017 / Puspa Amelia

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Agung terkait putusan pengujian yang membatalkan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib serta dilakukannya pemanduan sumpah atau janji terhadap pimpinan DPD yang terpilih pada tahun 2017 yang masih menjadi perdebatan. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama....

2018

T51187

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adi Jatmika, author

Implikasi hukum jual beli tanah melalui akta notaris = Legal implication land purchase and sell through notarial deed

Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum yang mengakibatkan adanya peralihan hak atas tanah, sehingga dalam proses jual beli membutuhkan suatu akta autentik yang berguna sebagai syarat dapat dilakukannya proses peralihan hak atas tanah, akan tetapi akta jual beli yang seharusnya menjadi kewenangan PPAT dibuat dalam bentuk Akta Notariil. Hal inilah...

2019

T52717

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

M. Naufal Fileindi, author

Aplikasi kewenangan mahkamah pidana internasional terhadap pelaku kejahatan internasional = Application of the International Criminal Court's authority towards perpetrators of international crime

Wujud dari perhatian masyarakat dunia terhadap kejahatan internasional adalah dibentuknya berbagai macam pengadilan internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan-kejahatan yang menjadi perhatian dunia. Mahkamah Pidana Internasional menjadi pengadilan pidana permanen pertama dunia dengan yurisdiksi terhadap genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Mahkamah memerlukan sebuah mekanisme agar dapat menjalankan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1826

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Cahya Febriana, author

Kewenangan pemerintah daerah dalam melaksanakan pengosongan tanah atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya = Authority of the regional government in implementing the disposal of land for use of land without rightful permits or proxies

Penggunaan tanah tanpa izin yang berhak menjadi permasalahan bagi pemegang hak atas tanah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelesaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya. Bagaimana kewenangan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengosongan atas pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mahyudin, author

Kewenangan mahkamah konstitusi menguji peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi = The authority of the constitutional court test government regulation in lieu of law about commission eradication of corruption

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan perubahan ketiga UUD NRI 1945 sebagai lembaga baru dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA). Kewenangan yang dimiliki oleh MK berbeda dengan kewenangan yang dimiliki MA yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap udang-undang. Kewenangan MK sebagaimana dalam Pasal 24C ayat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44831

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Choirunisa Lisdiyani, author

Tanggung Jawab Hukum Apotek dan Toko Obat dalam Penyerahan Obat (Analisis Perbandingan Putusan No. 104/Pid.B/2015/PN.Pgp dan Putusan No. 153/Pid.Sus/2014/PN.Kbr) = Legal Responsibility of Pharmacy and Drugstore In Drugs Delivery (Comparative Analysis of Judgment No. 104/Pid.B/2015/PN.pgp and Judgment No. 153/Pid.Sus/2014/PN.Kbr)

Skripsi ini membahas tanggung jawab hukum apotek dan toko obat dalam penyerahan obat dengan menganalisis perbandingan Putusan No. 104/Pid.B/2015/ PN.pgp dan Putusan No. 153/Pid.Sus/2014/PN.Kbr. Apotek dan toko obat merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktik kefarmasian oleh tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan yang dimaksud adalah Apoteker pada apotek dan Tenaga Teknis...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Kasthya Rizqita Siburian, author

Kewenangan mengadili lembaga peradilan Indonesia terhadap badan hukum asing berdasarkan hukum acara perdata Indonesia = Jurisdiction of Indonesian courts towards foreign legal entities in accordance to Indonesian civil procedural law

Dalam situasi di mana terdapat sebuah badan hukum asing yang menjadi pihak dalam perkara di Pengadilan Indonesia, muncul apa pertanyaan Pengadilan Indonesia tersebut memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa tersebut. Permasalahan ini berkaitan dengan hukum acara perdata Indonesia dan hukum acara perdata internasional di Indonesia. Dengan menggunakan metode yurisdis normatif, maka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian