Hasil Pencarian

Ditemukan 256 dokumen yang sesuai dengan query

Josua Satria Collins, author

Penambahan Kewenangan Constitutional Question kepada Mahkamah Konstitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hak- Hak Konstitusional Warga Negara = The Addition of Constitutional Question Authority to the Constitutional Court to Protect the Constitutional Rights of the Citizen

ABSTRAK
Mahkamah Konstitusi mempunyai fungsi untuk mengawal konstitusi agar dilaksanakan dan dihormati baik penyelenggara kekuasaan negara maupun warga negara. Tak ayal, reformasi hukum di Indonesia menjadi prasyarat untuk menjadi negara hukum yang demokratis. Salah satu bentuk reformasi hukum dalam institusi kekuasan kehakiman adalah gagasan mengadopsi mekanisme constitusional question kedalam sistem peradilan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Puspa Amelia, author

Kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan tata tertib dan pemanduan sumpah atau janji jabatan pimpinan dewan perwakilan daerah Republik Indonesia tahun 2017 = The supreme court s authority in judicial review of the rules of procedure and swearing oath of office for the chair of regional representative board of the Republic of Indonesia in 2017 / Puspa Amelia

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Agung terkait putusan pengujian yang membatalkan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib serta dilakukannya pemanduan sumpah atau janji terhadap pimpinan DPD yang terpilih pada tahun 2017 yang masih menjadi perdebatan. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama....

2018

T51187

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Frans Andreas, author

Pertarungan wacana: orthodoxa dan heterodoxa atas doxa heteronormativitas dalam arena yudisial (analisis wacana kritis terhadap pasal-pasal kesusilaan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi) = Discourse contestation: orthodoxy and heterodoxy of heteronormativity doxa in the judicial arena (critical of discourse analysis on articles of deciliation in the constitutional court session) / Frans Andreas

ABSTRAK
Tesis ini membahas petarungan pihak yang saling berlawanan dalam mendapatkan ketetapan hukum dari Mahkamah Konstitusi atas konstitusionalitas norma hukum dalam Pasal 284 dan 292 KUHP. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis milik van Dijk dan konsep dari Bourdieu mengenai, doxa, heterodoxa dan orthodoxa. Peneliti berusaha...

2018

T51178

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rafli Fadilah Achmad, author

Urgensi batas waktu penyelesaian pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia = The urgency limitiation of time on judicial review of the 1945 constitution in Constitutional Court Republic of Indonesia / Rafli Fadilah Achmad

ABSTRAK
Pengujian undang-undang merupakan kewenangan yang paling dominan terjadi di Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi hingga empat belas tahun Mahkamah Konstitusi dibentuk belum ada ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai batas waktu penyelesaiannya. Tesis ini membahas sekaligus merumuskan urgensi batas waktu penyelesaian pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Metode penelitian yang...

2018

T50182

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adam Mulya Bunga Mayang, author

Pengaturan Ambang Batas Selisih Suara pada Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkada dalam Menjamin Hak Konstitusional Pemohon di Mahkamah Konstitusi = Stipulation of Margin Threshold in The Dispute Settlement on The Result of Regional Heads Election in Guaranteeing The Petitioners Constitutional Rights in The Constitutional Court.

ABSTRAK
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hasil Pilkada diselesaikan oleh Badan Peradilan Khusus, namun Mahkamah Konstitusi berwenang menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada apabila belum terbentuknya badan tersebut. Dalam penyelesaian perselisihan hasil Pilkada terdapat ketentuan ambang batas selisih suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak sebesar 0,5% hingga 2%...

2019

T55070

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Purba, Achmad Zen Umar, author

Sipadan dan Ligitan: bukan soal diantara 17.000

Tiba-tiba nama "Ligitan" dan "Sipadan" menjadi buah bibir di Indonesia. Bukan karena pulau-pulau itu menyumbang bagi kocek negara, tapi justru karena keduanya "lepas" dari haribaan pertiwi. Putusan Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ) 17 Desember lalu menetapkan Malaysialah pemilik Ligitan dan Sipadan dua pulau nun di kanan atas Kalimanta sana. Ada...

Hukum dan Pembangunan, 2003

HUPE-XXXIII-1-Mar2003-123

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Hasyim Djalal, author

Penyelesaian sengketa Sipadan dan Ligitan: interpelasi?

Tanggal 17 Desember 2002 yanglalu, Mahkamah Internasional di Den haag memutuskan dengan suara 16:1 bahwa Pulau Sipadan dan Ligitan yang kepemilikannya dipertengkarkan antara Indonesia dan Malaysia sejak 1969 dinyatakan sebagai wilayah Malaysia. Keputusan ini memberi bobot yang sangat besar kepada kenyataan bahwa Inggris yang mewariskannya kepada Indonesia. Kewenangan yang dilaksanakan...

2003

HUPE-XXXIII-1-Mar2003-126

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Implikasi Yuridis Putusan Judicial Review UU No 9 tahun 2009 tentang badan hukum pendidikan

pendidikan merupakan bagian esensial dari hak asasi manusia, yang diselenggarakan oleh setiap negara demi tercapainya cita-cita nasional negara yang bersangkutan. indonesia mengakui dan melindungi hak asasi manusia tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara, yaitu pada alinea keempat pembukaan UUD 1945 dan pasal...

300 JIH 1:1 2010

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

M. Naufal Fileindi, author

Aplikasi kewenangan mahkamah pidana internasional terhadap pelaku kejahatan internasional = Application of the International Criminal Court's authority towards perpetrators of international crime

Wujud dari perhatian masyarakat dunia terhadap kejahatan internasional adalah dibentuknya berbagai macam pengadilan internasional untuk mengadili para pelaku kejahatan-kejahatan yang menjadi perhatian dunia. Mahkamah Pidana Internasional menjadi pengadilan pidana permanen pertama dunia dengan yurisdiksi terhadap genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan agresi. Mahkamah memerlukan sebuah mekanisme agar dapat menjalankan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1826

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Mahyudin, author

Kewenangan mahkamah konstitusi menguji peraturan pemerintah pengganti undang undang tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi = The authority of the constitutional court test government regulation in lieu of law about commission eradication of corruption

Pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) berdasarkan perubahan ketiga UUD NRI 1945 sebagai lembaga baru dalam melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung (MA). Kewenangan yang dimiliki oleh MK berbeda dengan kewenangan yang dimiliki MA yang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap udang-undang. Kewenangan MK sebagaimana dalam Pasal 24C ayat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T44831

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian