Hasil Pencarian

Ditemukan 258 dokumen yang sesuai dengan query

Nastaina Dewi Risanty Malik, author

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan hukum anak luar kawin = Implication of the constitutional court ruling nimber 46/PUU-VIII/2010 on the legal position of children outside of marriage in indonesia

Tentang keabsahan seorang anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31019

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Taufik Hidayat, author

Pemberhentian Presiden dan dan/atau Wakil Presiden berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945: Analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Penelitian ini membahas mengenai analisa kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Tujuannya adalah untuk mengetahui yang didasarkan pada suatu analisa mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden, terutama yang terkait dengan kewenangan MK dan MPR. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kepustakaan, deskriptif,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009

S25464

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadya Yunita, author

Akibat hukum kekayaan pt persero sebagai keuangan negara terhadap konsep PT Persero sebagai suatu badan hukum terpisah (separate legal entity) (studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 PUU XI 2013 dan 62 PUU XI 2013) = Legal consequences of the limited liability PT Persero assets as state finance on the concepts of limited liability company as a (separate legal entity) (study of Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48 PUU XI 2013 dan 62 PUU XI 2013)

Perbedaan pengaturan tentang kedudukan kekayaan negara berpengaruh terhadap kepastian hukum status kekayaan negara pada PT Persero. Mahkamah Konstitusi melalui 2 (dua) putusannya yaitu Putusan No. 48/PUU-XI/2013 dan 62/PUU-XI/2013 menolak permohonan (Para Pemohon) untuk menyatakan bahwa kekayaan negara pada PT Persero adalah kekayaan yang dipisahkan. Artinya, Putusan Mahkamah Konstitusi tetap menyatakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45284

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Erna Hasanah, author

Kualitas pelayanan penyelesaian perkara sengketa hasil pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi = Quality of service for settling disputes regional head election dispute in the Constitutional Court Republic Of Indonesia

Perselisihan hasil Pemilihan umum kepala daerah dapat diperiksa dan diputus secara hukum oleh Mahkamah Konstitusi. Permasalahan pertama, proses pelayanan perkara sengketa pemilu pemilu kepala daerah di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Kedua, faktor-faktor apa saja yang menghambat dalam proses penerimaan perkara Pemilu Kepala Daerah. Penelitian ini menjawab permasalahan mengenai mekanisme penyelesaian...

Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2015

T44958

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andi Hakim, author

Model Good Court Governance Dalam Sistem Penanganan Perkara di Mahkamah Konstitusi = Good Court Governance Model Of Case Management System In The Constitutional Court

Penelitian ini berangkat dari factual problem penanganan perkara Pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi (MK) berkaitan dengan waktu penanganan perkara, ketidakpastian hukum, regulasi, disparitas waktu, konflik kepentingan, dan pelanggaran kode etik dalam penanganan perkara. Berdasarkan permasalahan tersebut dilakukan penelitian yang berfokus pada pelaksanaan prinsip-prinsip dan membangun model Good Court Governance (GCG)...

Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022

D-pdf

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sulistya, author

Kedudukan harta pailit dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian kawin = Insolvency estate due to Constitutional Court of The Republic of Indonesia Amandment Number 69/PUU-XIII/2015 regarding postnup agreement

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 26 Oktober 2016 telah mengeluarkan keputusannya nomor 69/PUU-XIII/2015 tentang Perjanjian Kawin. Pokok Permasalahan yang dibahas dalam tulisan ini adalah perlindungan hukum terhadap kreditur pailit akibat perjanjian kawin dan perlindungan hukum terhadap suami atau istri debitur pailit yang beritikad baik dari kepemilikan harta bersama. Penelitian ini menggunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48573

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Loura Hardjaloka, author

Prinsip Pengalihan Tindakan Perlindungan Bagi Pekerja Berdasarkan Hukum Perdata Dan Hukum Perburuhan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011: Studi Kasus Di PT. X Sebagai Perusahaan Alih Daya Dan PT. Y Sebagai Perusahaan Pengguna = Transfer Of Undertaking Protection Employment Based Civil Law And Labor Law Related With Constitutional Decision No. 27/PUU-IX/2011: Case Study At PT. X As Outsourcing Company And PT. Y As User

Adanya ketidakpastian hukum pekerja alih daya dalam hubungan kerja mengakibatkan pekerja alih daya kehilangan keamanan kerja (job security) untuk mendapatkan penghasilan serta minimnya penghasilan telah melanggar hak konstitusional pekerja alih daya berdasarkan UUD 1945. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, maka menentukan dua model PKWT untuk melindungi hak-hak pekerja. Pertama,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45133

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Afifi, author

Politik hukum pembentukan majelis kehormatan hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada mahkamah agung setelah perubahan undang undang dasar 1945 = Political law the formation of the honorary council of judges as judge termination mechanism in the supreme court after the amendment of constitution 1945 / Afifi

ABSTRAK
Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami,...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Harahap, Muhammad Hanafiah, author

Kedudukan Hak-Hak Buruh Dalam Proses Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain = The Position of Labor Rights in the Post-Constitutional Court Decision Bankruptcy Process and Comparison with Other Countries

Tesis ini membahas mengenai kedudukan dan hak-hak buruh ketika proses kepailitan pada perusahaan, terlebih pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013. Selain itu penelitian ini akan membahas perbandingan dari kedudukan para kreditur dalam perkara pailit, berkaitan dengan manakan kreditur yang harus didahulukan untuk dilakukan pembayarannya. Oleh karena hal tersebut penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yuniae Laura Dahing, author

Pelaksanaan putusan pengadilan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Bengkayang studi kasus putusan Mahkamah Agung nomor 1986 K/Pdt/2011 = Implementation of court verdict by Bengkayang Regency land office case study verdict of supreme court number 1986/K/Pdt/2011

Sengketa kepemilikan sertipikat seringkali menimbulkan permasalahan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan akhirnya diselesaikan di pengadilan. Dalam kasus ini perselisihan terjadi karena adanya penggantian sertipikat SHM nomor 15/ Bengkayang kota menjadi SHM nomor 1574/ Bumi emas tanpa sepengetahuan pihak yang berhak atas SHM nomor 15/ Bengkayang Kota dan kemudian Kantor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41813

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian