::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 210 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Putri Apriyanti, author
Pembuatan Akta Jual Beli yang Dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Tanpa Surat Kuasa yang Sah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 472/PK/PDT/2019)” = Preparation of Sale and Purchase Deed Made Before the Land Deed Official (PPAT) Without valid Power Of Attorney (Case Study Supreme Court Decision Number 472/PK/PDT/2019)
Pembuatan akta jual beli yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) tanpa surat kuasa yang sah (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 472/PK/PDT/2019) diangkat karena banyak PPAT yang terjerat di Pengadilan baik perkara perdata maupun pidana, salah satunya karena terjadinya perbuatan melawan hukum.  Dalam putusan Mahkamah Agung No. 472/PK/PDT/2019,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Anastasya Riris Edelia, author
Analisis Yuridis Gugatan Terhadap Notaris Yang Diduga Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Dengan Menahan Sertipikat Hak Atas Tanah Milik Penghadap (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt) = Juridical Analysis of Lawsuits Against Notary Suspected of Committing Unlawful Acts By Withholding Certificate of Land Rights Owned by the Appellants (Case Study: West Jakarta District Court Decision No.976/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Brt)
Penelitian ini membahas mengenai perbuatan Notaris yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris diduga melakukan perbuatan melawan hukum karena menahan sertipikat hak atas tanah milik penghadap/klien. Hal ini sering sekali terjadi dan kebanyakan merugikan notaris dan menyebabkan tercemarnya nama baik Notaris walaupun Notaris yang bersangkutan ternyata tidak bersalah. Adapun permasalahan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Divya Barati Risfa, author
Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pembuatan Akta Perjanjian Yang Diubah Atas Permintaan Salah Satu Pihak = Accountability of Notaries for Making the Amended Agreement Deed Knowledge of One of the Parties
Tesis ini membahas tentang perjanjian yang diubah oleh Notaris sepengetahuan salah satu pihak. Berdasarkan Pasal 48 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris menyatakan bahwa isi akta yang telah disepakati, dilarangdiubah dengan diganti, ditambah, dicoret, disisipkan, dihapus, dan/atau ditulis tindih, tanpa persetujuan dari salah satu pihak. Perbuatan Notaris NS tersebut menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, sehingga hal tersebut dimanfaatkan oleh...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Albeth, author
Kedudukan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yang Pembuatannya Didasarkan Pada Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT AE yang Dibuat oleh Notaris EFV) = Notarial Deed of Extraordinary GMOS Statement Raised by Tort (Case Study Notarial Deed Made by Notary EFV)
Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat (Akta PKR) yang bertentangan dengan syarat formil sebagaimana diatur dalam undang-undang merupakan bentuk perbuatan melawan hukum. Akta PKR yang dibuat oleh Notaris EFV mengandung cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil penyelenggaraan RUPS yang diatur dalam UUPT. Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini digunakan metode...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Muhammad Daffa Fakhri, author
Pembatalan Perjanjian Jual Beli Piutang Akibat Tidak Diberitahukan kepada Debitur Terkait Cessie yang Dilekati Hak Tanggungan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel) = A Cancellation of Receivables Sale and Purchase Agreement Due to Not Notifying the Relevant Debtor Cessie Attached to The Mortgage Right (Study of South Jakarta District Court Decision Number 1119/Pdt.G/2021/PN Jkt.Sel)
Perjanjian jual beli piutang seharusnya dilakukan dengan memenuhi syarat sahnya, sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini disebabkan dengan tidak terpenuhinya ketentuan mengenai syarat sah perjanjian jual beli piutang dapat mengakibatkan pembatalan perjanjian jual beli piutang. Dengan dipenuhinya syarat sah mengenai perjanjian jual beli piutang, maka dapat diminimalisasi terjadinya pembatalan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ida Ayu Made Widhasani, author
Perbuatan Melawan Hukum Oleh Notaris Akibat Kurangnya Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kesepakatan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 82K/PDT/2020) = Unlawful Acts By Notaries Due To Lack Of Prudential Principles In Making Deeds Of Agreements (Study Of Supreme Court Decision Number 82K/PDT/2020)
Akta Notaris dalam pembuatannya harus memerhatikan asas-asas hukum yang salah satunya adalah asas kehati-hatian. Tujuan penggunaan asas kehati-hatian oleh Notaris dalam pembuatan akta adalah untuk mencegah turunnya keotentisitasan akta akibat kurangnya syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan akta. Terdegradasinya akta Notaris yang dalam pembuatannya kurang menerapkan asas kehati-hatian bisa menjadi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ahmada Ken Aqshal Rakaisindhu Kesuma Yunus, author
Kumulasi Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan Wanprestasi (Analisis Putusan-Putusan Pengadilan) = Cumulative Lawsuit of Tort and Breach of Contract (an Analysis of Court Decisions)
Disparitas putusan hakim dalam mengadili perkara yang menggabungkan gugatan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, penyatuan pengaturan perbuatan melawan hukum dan wanprestasi dalam Buku III KUHPerdata, yang menimbulkan tumpang tindih pemahaman terhadap perbuatan melawan hukum dan wanprestasi. Dampak dari hal tersebut adalah penggabungan perbuatan melawan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sariyya Atida, author
Pertanggungjawaban Perusahaan terhadap Perbuatan Melawan Hukum yang Dilakukan oleh Karyawan Outsourcing (Analisis Kasus Putusan No. 634/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Utr.) = Vicarious Liability for Tort Committed by Outsourced Employees (Analysis of Indonesian Court Decision No. 634/Pdt.G/2020/PN. Jkt. Utr.)
Pertanggungjawaban seseorang terhadap kesalahan yang dilakukan oleh orang lain biasa disebut dengan tanggung gugat atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah (Vicarious Liability). Salah satu bentuk Vicarious Liability adalah tanggung jawab majikan terhadap bawahannya yang diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pada perkembangan zaman saat ini...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Harvin Apriliantyo, author
Analisis Gugatan PMH dalam Pembatalan Sepihak PPJB Studi Kasus PT Suryainti Prospek Propertindo dengan PT Hasana Damai Putra (Putusan PN Nomor 139/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.) = Analysis of Unlawful Act Lawsuit in Unilateral Cancellation of PPJB: A Case Study of PT Suryainti Prospek Propertindo Versus PT Hasana Damai Putra (District Court Decision Number 139/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Pst.)
Perjanjian pengikatan jual beli pada awalnya merupakan perjanjian bantuan yang bertujuan sebagai perjanjian pendahuluan dan bentuknya dibebaskan selama tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Pada umumnya, suatu perjanjian pengikatan jual beli mengandung janji-janji yang harus dipenuhi terlebih dulu oleh para pihak sebelum dapat dilakukannya perjanjian pokok yang merupakan tujuan akhir...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arsyiela Azzahra Hatifah, author
Perbandingan Konsep Perbuatan Melawan Hukum Antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam = Comparison of the Concept of Tort Between the Indonesian Civil Code and Islamic Law
Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak hanya sering dijadikan sebagai dalil gugatan di pengadilan negeri, akan tetapi juga digunakan di pengadilan agama sejak berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Namun pada prakteknya, masih sering...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   7 8 9 10 11 12 13 14 15 16   >>