Ditemukan 223 dokumen yang sesuai dengan query
Amir Syamsuddin, author
Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya memuat syarat-syarat baku yang menyimpang dari kesepakatan para pihak. Secara teoretis yuridis perjanjian baku ini tidak mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, namun perjanjian ini dapat diterima dan dibenarkan karena dibutuhkan masyarakat. Masyarakat modem yang futuritif dan pragmatis memandang perjanjian baku sebagai...
Depok: Universitas Indonesia, 2001
T17652
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Sabila Mareli, author
Sengketa pajak merupakan hal yang tidak dapat dihindari, namun dapat diminimalisir. Dalam kurun waktu 6 tahun terakhir, jumlah sengketa pajak pada proses Banding mengalami peningkatan. Selain jumlah yang meningkat, 98,5% dari sengketa dalam proses Banding dimenangkan oleh Wajib Pajak. Direktorat Jenderal Pajak menanggapi isu ini dengan membentuk Quality Assurance yang...
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Prihatin, author
Pertengahan tahun 1997, di Indonesia terjadi krisis moneter di mana salah satu sektor yang paling parah terkena imbasnya adalah sektor perbankan. Untuk mengatasi krisis tersebut, salah satu kebijakan yang diambil oleh Pemerintah adalah mencabut izin usaha 16 bank swasta, yang selanjutnya disebut dengan Bank Dalam Likuidasi (BDL), kemudian ditindaklanjuti dengan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28055
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Yulia Pasha, author
Kebutuhan lahan untuk TPA mendorong Pemerintah Kabupaten Klaten menggunakan lahan di Desa Troketon, Kecamatan Pedan, namun disikapi penolakan dari masyarakat setempat. Permasalahan lingkungan menjadi faktor utama yang menyebabkan konflik NIMBY antara pemerintah dan masyarakat setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut, riset ini bertujuan untuk menganalisis faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi yang...
Depok: Sekolah Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Amirizal, author
Jakarta: Gramata Publishing, 2021
341.52 AMI a
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Bella Ziva Nurmansyah, author
Studi ini membahas perlindungan hukum yang diberikan pada ekspresi budaya tradisional, baik secara internasional maupun nasional, terutama terhadap penggunaan dan klaim komersial oleh pihak asing. Studi kasus tentang klaim dan penggunaan komersial oleh pihak asing pada ekspresi budaya tradisional ditinjau dari perspektif internasional hukum perdata untuk mengetahui hukum yang akan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Herlyana Maharani, author
Pembatasan kewenangan BPSK dalam menyelesaikan sengketa konsumen menjadi suatu isu hukum yang mengaburkan kepastian hukum perlindungan konsumen di Indonesia. Analisa mengenai kewenangan BPSK terhadap sengketa konsumen yang mengarah pada perkara keperdataan (wanprestasi) perlu dikaji dari segi UU Perlindungan Konsumen dan Putusan-Putusan Mahkamah Agung yang memutus dengan amar membatalkan Putusan BPSK...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Agustin Nadia Riyani, authot
Pada tanggal 1 Januari 2020, PSAK 72 sudah diterapkan oleh Perusahaan-Perusahaan di Indonesia. PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan ini menggantikan semua standar terkait pendapatan yang digunakan sebelumnya seperti PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi, PSAK 23 tentang Pendapatan, ISAK 10 tentang Program Loyalitas Pelanggan, ISAK 21 tentang Perjanjian...
Depok: Fakultas Ekonomi dan BIsnis Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Murpraptono Adhi Sulantoro, author
Tindak pidana korupsi saat ini telah bertransformasi dari delik formil menjadi delik materiil setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 25/PUU-XIV/2016. Beberapa ahli menilai putusan ini lebih memberikan kepastian hukum karena kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi harus dibuktikan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Murpraptono Adhi Sulantoro, author
Tindak pidana korupsi saat ini telah bertransformasi dari delik formil menjadi delik materiil setelah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan putusan nomor 25/PUU-XIV/2016. Beberapa ahli menilai putusan ini lebih memberikan kepastian hukum karena kerugian negara sebagai akibat dari tindak pidana korupsi harus dibuktikan. Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memberikan gambaran...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
