Hasil Pencarian

Ditemukan 44 dokumen yang sesuai dengan query

Imran Ahmad, author

Pengaturan pengelolaaan kegiatan usaha hulu migas pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 = Regulation the upstream oil and gas business activities after the Constitutional Court Decision Number 36/PUU-X/2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian UU 22/2001 menyebabkan BP Migas dibubarkan. BP Migas dinyatakan bertentangan dengan konstitusi karena eksistensinya menyebabkan negara kehilangan hak menguasai sumber daya migas. Penguasaan negara yang paling utama, dapat diwujudkan melalui negara melakukan pengelolaan langsung dengan menunjuk atau memberikan konsesi kepada perusahaan negara untuk...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39207

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Raras Nadifah Cahyaningtyas, author

Aspek Asas Kemanfaatan dalam Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 Terkait Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank (Studi pada PT. Dipo Star Finance) = The Fundamental Aspects of Benefits in Constitutional Court Decision 18/PUU-XVII/2019 Regarding the Fiduciary Guarantee Law towards Non-Bank Financial Institutions (A Case Study of PT. Dipo Star Finance)

Putusan MK 18/PUU-XVII/2019 membuat sertifikat fidusia menjadi tidak memiliki kekuatan eksekutorial lagi dan melemahkan sertifikat fidusia. Hal ini tidak sejalan dengan Pasal 119 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang menjelaskan bahwa jaminan fidusia yang diterima oleh penyelenggara Usaha Jasa Pembiayaan sebagai jaminan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adnan Ananto Nugroho, author

Analisis Yuridis Penyerahan Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/Puu-Xix/2021 di Indonesia (Studi Kasus Eksekusi Jaminan Fidusia pada PT Maybank Indonesia Finance) = Juridical Analysis of The Transfer of Fiducia After The Decision of The Constitutional Court Number 2/PUU-XIX/2021 In Indonesia (Case Study of The Execution of Fiducia at PT Maybank Indonesia Finance)

Dana dibutuhkan untuk kehidupan sehari-hari dan untuk menjaga roda perekonomian tetap berputar, dan trend ini nampaknya akan terus berlanjut. Meskipun beberapa orang memiliki kekayaan, namun tidak semua memiliki keterampilan untuk mengelolanya. Salah satu contohnya adalah pelaku usaha yang kerap melakukan kegiatan pinjam meminjam uang baik melalui perseorangan atau dengan sebuah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Manihuruk, Naomi Renata, author

Tinjauan terhadap status keperdataan anak luar kawin analisis penetapan dan putusan di pengadilan negeri pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 puu viii 2010 = Legal review of the civil status of the children born out of wedlock analysis of determination and decrees in district court following the constitutional court decision number 46 puu viii 2010

[ABSTRAK
Anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak sah akan menciptakan pada status anak luar kawin bagi anak bersangkutan. Konsekuensi normatif dari status anak luar kawin membawa pada tidak adanya hubungan keperdataan antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya. Keadaan tersebut tentu menghilangkan hak-hak konstitusional anak. Putusan Mahkamah Konstitusional Nomor 46/PUU-VIII/2010, menjadi...

Universitas Indonesia, 2016

S62236

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Elizabeth Dumora, author

Menilik pergeseran karakter koperasi yang menyerupai perseroan terbatas analisis terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 28 puu xi 2013 yang membatalkan uu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian = Observing the similarity of cooperatives character with the limited corporation analysis of constitutional court verdict no 28 puu xi 2013 concerning cancellation of cooperatives act no 17 year 2012 / Elizabeth Dumora Simanjuntak

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan memperoleh data mengenai pengaturan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dinilai menyerupai Perseroan Terbatas, berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dimaksud karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44903

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andy Kurniawan, author

Tinjauan yuridis keputusan mahmakah konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak hasil kawin sirri menurut undang-undang perkawinan dan kompilasi hukum Islam = Judicial analysis of mahkamah konstitusi decision No.46/PUU/VII/2010 regarding responsibilities of parents against children as the result from sirri marriage according to Indonesian marriage act and indonesian Islamic law compilation

Dalam Pasal 43 ayat ( 1 ) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak hasil perkawinan sirri hanya memiliki hubungan hukum perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, naum Pasal 34 ayat ( 1 ) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 KHI menyatakan bahwa yang bertanggung...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

S62778

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Disa Victoria Deran, author

Perbandingan Pengaturan Postnuptial Agreement sebelum dan setelah Adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 Serta Akibat Hukumnya terhadap Pihak Ketiga Berdasarkan Hukum Indonesia dan Belanda = Comparison of Postnuptial Agreement between before and after The Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/ 2015 and Its Legal Effects against Third Parties Based on Indonesian and Dutch Laws.

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perbandingan pengaturan mengenai postnuptial agreement sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 96/PUU-XIII/2015, akibat adanya postnuptial agreement terhadap pihak ketiga yang telah membuat perjanjian sebelum pasangan suami isteri membuat postnuptial agreement berdasarkan hukum Indonesia dan Belanda serta peranan Notaris dalam pembuatan dan pengesahan postnuptial agreement...

2017

T48187

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nastaina Dewi Risanty Malik, author

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap kedudukan hukum anak luar kawin = Implication of the constitutional court ruling nimber 46/PUU-VIII/2010 on the legal position of children outside of marriage in indonesia

Tentang keabsahan seorang anak, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 42 dikatakan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Selanjutnya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur bahwa anak yang dilahirkan di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

T31019

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Loura Hardjaloka, author

Prinsip Pengalihan Tindakan Perlindungan Bagi Pekerja Berdasarkan Hukum Perdata Dan Hukum Perburuhan Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011: Studi Kasus Di PT. X Sebagai Perusahaan Alih Daya Dan PT. Y Sebagai Perusahaan Pengguna = Transfer Of Undertaking Protection Employment Based Civil Law And Labor Law Related With Constitutional Decision No. 27/PUU-IX/2011: Case Study At PT. X As Outsourcing Company And PT. Y As User

Adanya ketidakpastian hukum pekerja alih daya dalam hubungan kerja mengakibatkan pekerja alih daya kehilangan keamanan kerja (job security) untuk mendapatkan penghasilan serta minimnya penghasilan telah melanggar hak konstitusional pekerja alih daya berdasarkan UUD 1945. Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 27/PUU-IX/2011, maka menentukan dua model PKWT untuk melindungi hak-hak pekerja. Pertama,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

S45133

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Harahap, Muhammad Hanafiah, author

Kedudukan Hak-Hak Buruh Dalam Proses Kepailitan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Dan Perbandingannya Dengan Negara Lain = The Position of Labor Rights in the Post-Constitutional Court Decision Bankruptcy Process and Comparison with Other Countries

Tesis ini membahas mengenai kedudukan dan hak-hak buruh ketika proses kepailitan pada perusahaan, terlebih pasca berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 67/PUU-XI/2013. Selain itu penelitian ini akan membahas perbandingan dari kedudukan para kreditur dalam perkara pailit, berkaitan dengan manakan kreditur yang harus didahulukan untuk dilakukan pembayarannya. Oleh karena hal tersebut penelitian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian