Hasil Pencarian

Ditemukan 143 dokumen yang sesuai dengan query

Sabarrudin, author

Peralihan Hak Guna Bangunan Nomor 3422/ Menteng/ Jakarta Pusat (Analisa Yuridis: Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No:1400/Pid.B/ 2013/PN.JKT.PST) = This thesis discusses transition HGB Certificate No. 3422 / Menteng/ Central Jakarta (Juridical Analysis: Decision Central Jakarta District Court No:1400/Pid.B/ 2013/PN.JKT.PST) / Sabarrudin

ABSTRAK Tesis ini membahas peralihan Sertipikat HGB No. 3422/ Menteng atas nama Drs. Sabar Koembino. Untuk dapat balik nama kepada Melia Handoko dengan Akta Jual Beli tanah dan bangunan. Permasalahan yang dibahas adalah mengenai Bagaimana Keabsahan Akta Jual Beli No. 7 tahun 2007 dalam kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T45133

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Alvin Sahputra, author

Perbuatan melawan hukum melalui akta jual beli dalam kepemilikan hak atas tanah (studi kasus putusan mahkamah agung nomor 1369k/pdt/2012) = Tort by deed sale in ownership of land supreme court decision (case study no 1369k pdt 2012)

Tanah merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan bagi manusia. Dalam kehidupan bermasyarakat tidak jarang ditemui sengketa kepemilikan hak atas tanah. Pada penulisan ini akan dibahas mengenai perbuatan melawan hukum melalui akta jual beli, yang merupakan studi kasus putusan Mahkamah Agung. Pada penulisan ini, penulis menggunakan bentuk penelitian yuridis normatif, dengan...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46591

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Putu Gina Paramita, author

Pembatalan sertipikat hak pakai tumpang tindih diatas tanah hak milik adat milik perorangan (analisis putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 170/PDT.G/2014/PN.BKS) = Cancellation of certificate of land use overlap above owned property rights of indigenous individuals (analysis of bekasi district court s decision Nomor 170/PDT.G/2014/PN.BKS)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UU No. 5 Tahun 1960) mewajibkan diadakannya pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia oleh Pemerintah guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan secara yuridis dan teknis bagi pemiliknya. Didalam praktiknya, masih timbul masalah tumpang tindih hak atas tanah, seperti kasus...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T46709

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dea Erizca, author

Jual beli tanah yang dilakukan tanah yang dilakukan tanpa persetujuan suami dalam hal tidak didaftarkannya perjanjian perkawinan (analisis putusan Mahkamah Agung RI Nomor.3188 K/PDT/2012) = Buying and selling land without the consent of husband in (case of non registration of the marriage convenant analysis of supreme court of the Republic Indonesia No 3188 K/PDT/2012) / Dea Erizca

ABSTRAK
PPAT mempunyai tugas pokok membuat akta yang berkaitan dengan tanah, salah satunya adalah jual beli.Namum kasus dalam penelitian ini terdapat akta jual beli yang dibuat PPAT yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, yaitu tidak terpenuhinya syarat materil dari jual beli. syarat yang dimaksud kali ini mengenai legalitas penjual dimana jual beli tersebut dilakukan tanpaadanya...

2016

T45958

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Harmoko, author

Perlindungan hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) yang telah melakukan kewajibannya menurut ketentuan pasal 137 undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang mineral dan batubara = Legal protection for holders of izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP-OP) which has been carrying out its obligations under article 137 of law no 4 year 2009 on mineral and coal

[Pertambangan merupakan bidang usaha yang sedang diminati oleh para investor saat ini. Akan tetapi usaha pertambangan memiliki tingkat resiko tinggi (high risk), memerlukan modal besar (high cost) dan menggunakan teknologi modern (modern technology) selain itu kegiatan pertambangan juga memiliki kewajiban-kewajiban berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak yang harus dipenuhi kepada Negara....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T44641

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Disa Masnasiltie, author

Pelanggaran jabatan dan kode etik profesi pejabat pembuat akta tanah atas pembuatan akta pemberian hak tanggungan yang salah satu pihaknya tidak berwenang (studi kasus putusan Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT) = Title and land deed official the code of ethics violations in making mortgage that performed by unauthorized person verdict of court (case study Nomor 88/PDT.G/2013/PN.PT)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berwenang untuk membuat akta otentik bilamana terdapat perbuatan hukum berkaitan dengan tanah. Berdasar pada kewenangan yang dimilikinya tersebut, maka PPAT wajib tunduk pada ketentuan peraturan jabatan dan kode etik profesi, namun belakangan ini tidak sedikit PPAT dalam menjalankan jabatannya melakukan pelanggaran. Salah satu contoh pelanggaran...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46704

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Metty Lindrijani, author

Perbandingan penyelesaian sengketa tanah PT Kereta Api (Persero) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara dengan penyelesaian sengketa Tanah Melalui Pengadilan Negeri (Studi pada putusan Mahkamah Agung nomor 292.K/TUN/2008 dan putusan PK nomor 607PK/Pdt/2010) = Comparison study of PT Kereta Api Persero land dispute settlement through state administrative court and through state court a study on supreme court decision number 292 k tun 2008 and judicial review number 607pk pdt 2010

Sengketa pertanahan merupakan perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dimana salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lainnya dan masing-masing memperjuangkan kepentingannya dengan objek yang sama, yakni tanah beserta benda-benda lain yang berada diatas tanah tersebut. yang penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah atau melalui pengadilan. Konflik pertanahan terjadi hampir...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32601

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Witsqa Silmi Rachmani, author

Pembatalan Akta Jual Beli Tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga membayar kompensasi atas jual beli : studi Putusan Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 14/PDT.G./2017/PN.CMS. = The Revocation of the Land Sale and Purchase Agreement made by PPAT because the third party has not fulfilled paying the compensation for the sale and purchase of land rights : desicion study District Court of Ciamis Number 14/PDT.G/2017/PN.CMS.

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai pembatalan akta jual beli tanah karena tidak dipenuhinya janji pihak ketiga untuk membayar kompensasi atas jual beli hak atas tanah. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kekuatan hukum akta Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam rangka mencapai kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi para pihak; keterlibatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Tiffany, author

Penundaan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun di Apt Ltm = Postponement the Issuance Certificate Ownership of Flats in Apt Ltm

Tesis ini membahas mengenai adanya penundaan untuk dilakukan proses penerbitan sertipikat atas Apt Ltm, implikasinya dan peran pemerintah yang diharapkan. Bermula dengan banyaknya Perjanjian Pengikatan Jual Beli di bawah tangan yang di lakukan, salah satunya pada tahun 2015. Namun, berjalannya waktu sampai tahun 2020 Sertipikat Hak Milik atas Satuan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Situmeang, Mulak Timbul, author

Tinjauan yuridis terhadap penerapan lembaga daluarsa berdasarkan undang-undang pokok agraria analisa putusan mahkamah agung Nomor: 2773.K/Sip/Pdt/2012 = Judicial review of the application of the institution expired by the principal lows of agrarian analitis putusan mahkamah agung nomor 2773. K/Sip/Pdt/ 2012

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah mencabut Buku II KUHPerdata. Pencabutan tersebut menimbulkan penafsiran bahwa Hukum Tanah Nasional tidak mengenal lembaga daluarsa sebagai upaya memperoleh hak milik atas tanah. Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor: 2773.K/Sip/Pdt/2012, yang menetapkan sesorang memperoleh hak milik atas tanah karena daluarsa....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45885

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian