Hasil Pencarian

Ditemukan 43 dokumen yang sesuai dengan query

Panggabean, Manahan, author

Pemeriksaan saksi dalam sidang peninjauan kembali : Studi kasus Putusan MA Nomor 109 PK/Pid/2007 dalam perkara pidana peninjauan kembali atas nama terpidana Pollycarpus Budihari Priyanto

Kesesatan hakim dalam menggali fakta-fakta hukum seperti yang terjadi pada perkara Sengkon dan Karta, telah menyebabkan hakim menjatuhkan hukuman terhadap orang yang tidak bersalah, hal mana merupakan latar belakang dan filosofi diadakannya lembaga peninjauan kembali. Pada prinsipnya, KUHAP “melarang” untuk menjatuhkan putusan “yang melebihi” putusan yang dimintakan peninjauan kembali, dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2008

S21992

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

Sussy Kusumawardhani, author

Video rekaman pada telepon seluler sebagai salah satu alat bukti pada tindak pidana umum studi kasus: video rekaman asusila Yahya Zaini dan Maria Eva

Video rekaman merupakan salah satu bukti elektronik atau bukti digital yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi, terutama teknologi informasi. Sayangnya, pengaturan mengenai data elektronik sebagai alat bukti sejauh ini hanya dinyatakan dengan tegas dalam beberapa undang-undang tindak pidana khusus seperti tindak pidana pencucian uang, korupsi, dan terorisme. KUHAP sebagai sumber...

Depok: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2007

S22016

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nabila Tsurayya, author

Pengajuan Tuntutan Bebas oleh Penuntut Umum sebagai Dominus Litis = Submission of Acquittal Charge by the Prosecutor as Dominus Litis

Penuntut Umum memiliki peran penting dalam penegakan hukum, khususnya peradilan pidana. Salah satu peran penting tersebut adalah kewenangan untuk menuntut atau tidak menuntut suatu perkara ke pengadilan, yang dikenal dengan dominus litis atau pengendali perkara. dominus litis, peran aktif penuntut umum dimulai semenjak awal penyidikan, mengawasi penyidikan, mengawasi eksekusi putusan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

M. Farhan Krisnadi, author

Mekanisme penggunaan dan pembatasan hasil penyadapan sebagai upaya pengungkapan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh komisi pemberantasan korupsi (studi kasus M. Al Amien Nur Nasution) / M Farhan Krisnadi

2009

S22482

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Nisyah Rizky, author

Penanganan benda sitaan dalam tindak pidana terhadap tumbuhan dan satwa liar dilindungi / Nisyah Rizky

ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai penanganan benda sitaan negara yang berupa tumbuhan dan satwa liar dilindungi yang terkait dalam pelanggaran terhadap Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya beserta hambatan dalam pelaksanaannya. Masih maraknya perdagangan ilegal satwa liar dilindungi menciptakan keadaan yang memperihatinkan untuk disaksikan oleh pemerhati satwa liar. Tindakan penyitaan pun cukup sering dilakukan, tetapi...

2009

S22485

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Sari Nurmalasari, author

Tinjauan yuridis penyergapan dalam konteks penyidikan (studi kasus penembakan tersangka terorisme Tulungagung, Juli 2013) = Judicial review ambush in the context of investigation (case study shooting Tulungagung terrorisme suspect, July 2013)

[ABSTRAK Salah satu ciri negara hukum adalah adanya pengakuan terhadap hak asasi manusia. Diantara berbagai macam hak asasi manusia terdapat hak paling fundamental dalam hukum yakni persamaan kedudukan di muka hukum dan praduga tidak bersalah. Namun demikian dalam beberapa situasi dan kondisi, pembatasan terhadap hak-hak asasi manusia mungkin saja dilakukan. Polri...

2014

S53747

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Indah Banjarsari, author

Kewenangan hakim dalam menetapkan status justice collaborator yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi = A judge authority in determining justice collaborator status which has been established by Corruption Eradication Commission

ABSTRAK
Skripsi ini membahas kewenangan hakim dalam penetapan justice collaborator yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Justice collaborator adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S65771

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Indah Kusumaningrum, author

Multitafsir saat gugurnya Praperadilan dan Perlindungan Hukum pemohon setelah Gugurnya Praperadilan = Multi interpretation of the pretrial s decision and legal protection of the applicant after the pretrial s abort decision

Skripsi ini membahas mengenai multitafsir mengenai saat gugurnya praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 serta perlindungan hukum bagi Pemohon setelah adanya putusan gugur praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu data dari penelitian ini sebagian besar didapat melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ppenulis...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fadhel Muhammad, author

Kedudukan Harta Penjamin Penangguhan Penahanan Tersangka Yang Diberikan Dalam Proses Penyidikan = Status Of Suspect Detention Suspension Of Suspects Given In The Investigation Process

Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia khususnya dalam upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, sering kali bertentangan dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dari tersangka atau terdakwa. Khususnya Penahanan yang membatasi kemerdekaan dan kebebasan sesorang tersangka atau terdakwa. Penahanan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum haruslah sesuai dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Evan Tonggo Palito, author

Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Untuk Mengadili Subjek Hukum Anggota Militer = Juridical Review of the Authority of the Indonesian Court for Corruption Crimes to Conduct a Trial against Military Personnel Legal Subjects

Peradilan koneksitas merupakan prosedur beracara yang aturan dasarnya tercantum pada Pasal 89 s.d. 94 KUHAP jo. Pasal 198 s.d. 203 UU Peradilan Militer. Berdasarkan aturan dasar tersebut diketahui bahwa dalam mengadili perkara pidana koneksitas haruslah diadili bersama-sama di pengadilan di bawah badan peradilan umum atau badan peradilan militer. Penelitian ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian