Hasil Pencarian

Ditemukan 23 dokumen yang sesuai dengan query

Merina Elfian, author

Pelaksanaan putusan homologasi dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) dengan dikabulkannya putusan pernyataan pailit terhadap Debitor yang Sama (Studi Kasus: PT Siak Raya Timber) = Execution on suspension of payment's homologation decisions with the granting of bankruptcy order against the same debtor (Case Study: PT Siak Raya Timber)

Dalam perkara kepailitan, debitor dapat mengajukan rencana perdamaian baik melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ataupun perdamaian setelah putusan pailit dijatuhkan. Dalam hal rencana perdamaian diajukan melalui PKPU, maka setelah perdamaian tersebut disetujui dan dihomologasi oleh Pengadilan Niaga maka putusan homologasi mengikat semua kreditor kecuali kreditor separatis dan terhadap kreditor separatis tersebut diberikan kompensasi sebesar nilai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Noor Muhammad Aziz, author

Kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa dan memutus gugatan actio pauliana dalam perkara kepailitan = The jurisdiction of the commercial court to examine and adjudicate actio pauliana in bankruptcy case

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur tata cara untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif, tetapi di dalam praktik masih ditemui berbagai permasalahan yang menyebabkan hak kreditor tidak terpenuhi. Actio Pauliana adalah hak yang diberikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

S59046

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sri Milawati Asshagab, author

Pembuktian unsur itikad tidak baik dalam sengketa merek di pengadilan niaga pada pengadilan negeri Jakarta Pusat

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek menyatakan bahwa merek dalam dunia perdagangan atau jasa memegang peranan penting untuk mencegah adanya perbuatan curang atau persaingan usaha tidak sehat, terutama dalam era perdagangan global saat ini. Atas dasar itulah, merek sebagai salah satu hasil karya manusia harus mendapatkan perlindungan hukum yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010

S22642

UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library

Rivaldi Rizqianda Pratama, author

Mekanisme dan penyelesaian actio pauliana dalam gugatan lain-lain ditinjau dari asas integrasi dan pembuktian sederhana = Actio pauliana mechanism and settlement in other claims in terms of the principle of integration and simple justification

Actio pauliana dalam kepailitan adalah suatu lembaga yang dibentuk dengan tujuan untuk membatalkan tindakan debitor yang dilakukan dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal putusan peryataan pailit, yang mengakibatkan kerugian bagi harta pailit dan kreditor pada umumnya. Actio pauliana termasuk dalam tuntutan kepailitan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan, mekanisme...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sibuea, Yan Maranata, author

Eksistensi persangkaan hakim dalam pembuktian perkara perdata sebagai alat bukti (analisis penggunaan persangkaan hakim sebagai dasar pertimbangan majelis hakim memutus perkara dalam putusan No.21/Pdt/2012/PT. PR dan putusan Noo 132/Pdt.Plw/2012/PN.Mlg) = The existance of presumption of fact in the verification of civil prosedural law as an evidence analysis on the use of presumption of fact as the judge's consideration to resolve the civil law suit in putusan no 21 pdt 2012 pt pr and putusan no 132

Salah satu alat bukti dalam hukum acara perdata berdasarkan pada pasal 164 HIR adalah persangkaan Persangkaan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah khusus mengenai persangkaan hakim Dalam praktek peradilan perdata di Indonesia alat bukti persangkaan hakim ditarik dengan menyusun peristiwa peristiwa yang telah terbukti untuk membuktikan peristiwa yang belum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

S55670

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Hanna Arinawati, author

Gugatan Pembatalan Perjanjian oleh Pihak Ketiga demi Kepentingan Umum dalam Citizen Lawsuit: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 29/PDT.G/2020/PN.BJN = The Cancellation of Agreements by Third Parties for Public Interest in Citizen Lawsuit: Case Study of Bojonegoro District Court Decision Number 29/PDT.G/2020/PN.BJN

Citizen lawsuit merupakan mekanisme bagi warga negara untuk menggugat tanggung jawab penyelenggara negara atas kelalaiannya dalam memenuhi hak-hak warga negara. Citizen lawsuit belum diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia sehingga rujukan yang dapat digunakan oleh Hakim untuk memutus gugatan citizen lawsuit adalah Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Rizqi Alfarizi Ramadhan, author

Pelaksanaan Gugatan Sederhana Menurut Perma Nomor 4 Tahun 2019 Melalui Mekanisme E-Litigation Di Pengadilan Negeri (Perbandingan Antara Indonesia Dengan Malaysia Dan Singapura) = Implementation Of Simple Lawsuit According To Perma Number 4 Of 2019 Through The E-Litigation Mechanism In The District Court (Comparison Between Indonesia With Malaysia And Singapore)

Perkembangan teknologi dan bidang usaha yang terus berkembang, ditambah dengan terjadinya pandemi sejak tahun 2019 memberikan dampak dan perubahan signifikan terutama dalam hal penyelesaian sengketa bisnis. Para pencari keadilan terutama pelaku usaha membutuhkan mekanisme penyelesaian sengketa bisnis baru yang sesuai dengan asas sederhana, cepat, dan berbiaya ringan yang mana diwujudkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Ines Krisantia Jayaputri, author

Peranan Konsinyasi dalam Penyelesaian Permasalahan Waris di Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 327/Pdt.g/2013/PN.Jkt.Sel) = The Role of Consignment in the Resolution of Inheritance Issues in District Court (Study Case of Decision Number 327/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel)

Penitipan uang ke Pengadilan Negeri (konsinyasi) adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengakhiri suatu penyelesaian perkara di Pengadilan. Konsinyasi merupakan salah satu proses yang dapat dilakukan untuk mempercepat penyelesaian suatu perkara di pengadilan dengan cara “memaksa” salah satu pihak yang berperkara untuk menyetujui suatu putusan. Berdasar pada hal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Azri Athirah Puteri Gathmir, author

Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 = Application for Legal Efforts for Cassation on the Decision on Suspension of Payment (PKPU) after the issuance of the Constitutional Court Decision Number

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan prosedur hukum yang memberikan hak untuk mengajukan rencana perdamaian kepada debitor yang tidak dapat memperkirakan kelanjutan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga debitor dapat merestrukturisasi utang-utangnya. Dalam praktiknya, debitor yang awalnya dimohonkan PKPU oleh kreditornya dapat juga dipailitkan. Kepailitan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Dhea Eldi Safiera, author

Kekuatan Pembuktian Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang = The Evidentiary Value of Debtor Information of the Financial Information Service System of the Financial Services Authority in the Case of Postponement of Debt Payment Obligations

Seiring berkembangnya teknologi dan informasi telah terjadi berbagai perubahan yang memengaruhi sistem hukum yang berlaku di Indonesia, salah satunya adalah alat bukti elektronik Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan yang digunakan dalam perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan pembuktian Informasi Debitur Sistem Layanan Informasi Keuangan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian