Hasil Pencarian

Ditemukan 61 dokumen yang sesuai dengan query

Rudi Purnawan, author

Tinjauan yuridis terhadap seseorang yang sudah dinyatakan pailit menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995

Kepailitan adalah merupakan ekesekusi masai yang ditetapkan hakim dan bersifat serta merta. Tujuan kepailitan pada dasarnya untuk memperoleh penyelesaian hutang piutang dengan cepat dan untuk menghindari adanya sita yang dilakukan satu atau lebih kreditur terhadap asset-asset debitur sehingga akan merugikan kreditur lainnya. Selain terhadap perseroan, permohonan pernyatan pailit dapat diajukan...

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T36651

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Siagian, Imelda, author

Pelaksanaan perjanjian sewa guna usaha grane telecospic truck demac antara PT. Garishindo Buana Leasing dengan PT. Bukaka Kiyang Prima

Depok: Universitas Indonesia, 2003

T36629

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dheasy Suzanti, author

Analisis hukum atas penyelesaian hutang melalui pengambil alihan aset tanah dalam rangka restrukturisasi hutang debitur di Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) / Dheasy Suzanti

ABSTRAK
Indonesia mengalami krisis moneter sejak tahun 1997 yang dipacu oleh penutupan bank-bank oleh Menteri Keuangan. Pemerintah memandang perlu untuk dibentuk suatu badan khusus yang menjalankan fungsi penyehatan perbankan dan melaksanakan pengelolaan aset bank yang bermasalah dan membentuk Badan khusus yang dinamakan Badan Penyehatan Perbankan Nasional yang dalam Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tanggal 27 Februari...

2003

T36645

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Harlon, author

Pelaksanaan pemberian jaminan fidusia tehadap benda bergerak pada notaris

Dalam rangka pemberian fasilitas kredit yang akan diberikan pihak Bank atau lembaga pembiayaan lainnya sebagai pihak kreditur kepada pihak debitur, terutama pihak debitur yang mempunyai modal sangat kecil atau hanya mempunyai barang jaminan sekaligus yang akan dipakai untuk menjalankan usahanya, maka lembaga Jaminan Fidusia yang dikenal dalam bentuk Fiduciaire Eigendom...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T36623

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dian Tresnaningrum, author

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibatalkan oleh pengadilan / Dian Tresnaningrum

2004

T36626

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aad Rusyad Nurdin, author

Analisis pelaksanaan program penjaminan bank umum dalam rangka pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan nasional / Aad Rusyad Nurdin

ABSTRAK
Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun 1997 merupakan penyebab utama memburuknya kondisi sektor perbankan nasional. Krisis yang terparah dalam sejarah perbankan Indonesia menyebabkan banyak bank dicabut izin usahanya, dibekukan kegiatan usahanya dan dimerjer antar bank. Dampak ikutan dari penutupan bank-bank tersebut terjadi rush secara besar-besaran sehingga mengakibatkan kepercayaan masyarakat pada perbankan nasional mencapai titik terendah. Untuk...

2003

T36631

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sjahherman Thaher, author

Tinjauan yuridis terhadap peraturan tentang prinsip mengenal nasabah (Know Your Customer Principles) dan penerapannya di Cabang PT. Bank Mandiri (Persero)Tbk. / Sjahherman Thaher

2004

T36622

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

German H. Kartasasmita, author

Upaya jaksa badan dalam kepailitan

Lembaga paksa badan diatur didalam pasal 84 dan seterusnya dari Undang-Undang Kepailitan, serta PERMA Nomor 1 Tahun 2000 tentang Lembaga Paksa Badan sebagai Peraturan Pelaksananya, diperuntukan bagi setiap subyek hukum yang dinyatakan sebagai debitor pailit oleh Pengadilan Niaga sebagai satu-satunya badan peradilan yang berhak menangani perkara kepailitan, dimana debitor pailit...

Depok: Universitas Indonesia, 2004

T36625

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Herlina Kamili, author

Akta PPAT bukan unsur sahnya jual beli tanah (Tinjauan Berdasarkan Putusan-Putusan Badan Peradilan) / Herlina Kamili

ABSTRAK
Dualisme dalam hukum pertanahan yang disebabkan adanya tanah-tanah hak adat dan tanah-tanah hak barat bertentangan dengan alam pikiran masyarakat Indonesia yang umumnya amat bersahaja, yang dilandasi oleh kesederhanaan dan kejujuran, oleh karena itu dengan diundangkannya Undang-undang Pokok Agraria yang menghapuskan dualisme tersebut yang merupakan karya dari penguasa zaman penjajahan, dapat dianggap sebagai anugerah bagi bangsa ini sebab...

2004

T36632

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sri Wahyuni Sumarningrum, author

Paradigma baru dalam implementasi undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah / Sri Wahyuni Sumarningrum

ABSTRAK
Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang merupakan penjabaran pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dan Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam rangka NKRI, pada hakikatnya mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan asas desentralisasi. Dalam kenyataan, Undang- Undang Nomor 22...

Universitas Indonesia, 2004

T36634

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian