::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Sekar Ayu Garindya, author
Akibat Hukum dan Perlindungan Atas Pembatalan Akta Hibah Serta Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 970 K/Pdt/2019) = Legal Consequences and Protection for Cancellation of Deed Grants and Responsibilities of Land Deed Officials Temporary (PPATS) (Case Study of the Supreme Court of the Republic Indonesia Number: 970 K/Pdt/2019)
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara atau PPATS seharusnya melakukan pembacaan dan penandatanganan Akta Hibah di hadapan para penghadap dan saksi-saksi dalam waktu yang bersamaan. Agar akta tersebut tidak menjadi cacat hukum yang dapat dibatalkan oleh pengadilan sehingga menyebabkan kerugian bagi penerima hibah. Kelalaian atau kesalahan PPAT dalam pelanggaran kewajiban dan/atau...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Dini Robbi Rodliyah, author
Eksistensi Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung = Existence Of Temporary Land Deed Maker Officials In The Province Of Bangka Belitung Island
PPATS merupakan camat yang ditunjuk dan diberikan kewenangan untuk membuat akta autentik di daerah yang belum cukup terdapat PPAT. Masih tergabungnya pengaturan terkait kewenangan PPAT dan PPATS menyebabkan adanya kerancuan terkait apa saja aturan yang hanya mengikat PPAT dan apa saja aturan yang juga mengikat PPATS Terdapat 6 orang PPATS...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Fanny Nurpadaniah, author
Akibat Hukum dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Terhadap Pembatalan Akta Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung No 970 K/Pdt/2019) = LEGAL CONSEQUENCES AND RESPONSIBILITY OF THE TEMPORARY LAND DEED-MAKING OFFICER FOR THE CANCELLATION OF GRANT DEED (STUDY OF SUPREME COURT DECISION NO. 970 K/PDT/2019)
Penelitian ini menganalisis tentang akibat hukum dan tanggung jawab PPATS yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat menyebabkan kerugian kepada pihak. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini berdasarkan Putusan Nomor 970 K/Pdt/2019 mengenai akibat hukum dan tanggung jawab PPATS terhadap pembatalan akta hibah. Salah satu cara seseorang mengalihkan haknya secara...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Stela Firman, author
Keabsahan Akta Jual Beli yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATS) Tanpa Adanya Persetujuan Istri Penjual (Studi Putusan MahkamahAgung Nomor 188 k/Pdt/2021. = Validity of the Sale and Purchase Deed Made by the Land Deed Maker Official (PPATS) without the consent of the seller's wife (Study of Supreme Court Decision Number 188 k/Pdt/2021
Pencatatan perkawinan secara resmi memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai alat bukti yang sah dan kuat bagi suami istri kerena memiliki kepastian hukum dengan demikian suatu perkawinan haruslah dicatatkan agar memenuhi ketentuan hukum agama dan hukum Negara. Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan dan status harta yang diperoleh sebelum penetapan isbat nikah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Stela Firman, author
Keabsahan Akta Jual Beli yang Dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPATS) Tanpa Adanya Persetujuan Istri Penjual (Studi Putusan MahkamahAgung Nomor 188 k/Pdt/2021. = Validity of the Sale and Purchase Deed Made by the Land Deed Maker Official (PPATS) without the consent of the seller's wife (Study of Supreme Court Decision Number 188 k/Pdt/2021
Pencatatan perkawinan secara resmi memberikan manfaat diantaranya adalah sebagai alat bukti yang sah dan kuat bagi suami istri kerena memiliki kepastian hukum dengan demikian suatu perkawinan haruslah dicatatkan agar memenuhi ketentuan hukum agama dan hukum Negara. Penelitian ini membahas bagaimana kedudukan dan status harta yang diperoleh sebelum penetapan isbat nikah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Reizky Samara Putra, author
Peran dan Tanggung Jawab Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats) (Studi Simulasi di Kecamatan Purwokerto Timur, Kecamatan Kebasen, dan Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah) = The Roles and Responsibilities of Subdistrict Head as the Temporary Land Deed Making Officer (PPATS) (Simulation Study in East Purwokerto Subdistrict, Kebasen Subdistrict, and Kalibagor Subdistrict, Banyumas Regency, Central Java Province)
Penunjukan camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPATS) ialah untuk melayani pembuatan akta tanah di daerah yang belum cukup terdapat Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Pemberian tugas dan kewenangan camat sebagai PPATS bersifat sementara karena secara ex officio, seorang camat merupakan kepala dari suatu kecamatan. Pasca berlakunya Peraturan Pemerintah...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Zaika Rarasakti, author
Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats) Yang Ditunjuk Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung No : 9/10-18.300/III/2019 Tentang Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah = Legal Position Of The Provider Of Provisional Land Deed (PPATS) Appointed Based On The Decree Of The Head Of The Regional Office Of The National Land Agency Of Lampung Province No: 9/10-18.300/III/2019 Concerning The Appointment Of The Camat As The Office
Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa “PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintahan yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT”. Peraturan tersebut...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Noviana Titin Harjanti, author
Analisis studi pembuatan akta jual beli hak atas tanah di Desa Sumur Gede, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang = Studying to analyze in making a deed of selling and purchase of land s title in Sumur Gede Village Cilamaya Kulon Subdistrict Karawang Regency
Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara PPATS adalah pejabat pemerintah yang diangkat di daerah yang belum cukup jumlah PPAT nya, untuk melakukan tugas pokok membuat akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu seperti jual beli, tukar menukar, hibah dan lain-lain, terhadap hak atas tanah.Pembuatan Akta Jual Beli hak atas tanah di desa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T49295
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library