Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Elsa Putri Pratiwi Indra, author

Akibat Hukum Pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 oleh Pegawai Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pembeli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 70/Pid.B/2018/PN.Rkb) = The Legal Consequences of Forgery of Sale and Purchase Deed Number 103/2013 By Office Employee of Land Deed Official and Buyer (Case Study of Rangkasbitung District Court Decision Number 70/Pid.B/2018/PN.Rkb).

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 oleh pegawai kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pembeli terkait Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 70/Pid.B/2018/PN.Rkb. PPAT dalam jabatannya berwenang membuat akta autentik, dengan harus membacakan akta jual beli yang dibuat tersebut kepada para pihak yang terkait/berkepentingan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Luhftia Puti Saras Asih, author

Status jual beli yang tidak menyertakan nomor sertifikat hak milik yang sebenarnya dalam akta jual beli (studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32/PDT.G/2014/PN.SBR) = Buying and selling status that does not include the actual certificate of ownership in The Sale and Purchase Deed (Study of Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 32 / PDT.G / 2014 / PN.SBR.)

ABSTRAK Jual beli tanah di Indonesia menurut Hukum Tanah Nasional dalam UUPA bersumber pada ketentuan Hukum Adat. Asas hukum adat terkait jual beli tanah adalah asas riil, terang dan tunai. Untuk memenuhi asas Terang maka jual beli harus dilakukan dihadapan PPAT. Bukti bahwa jual beli telah dilakukan dihadapan PPAT adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51824

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Reza Al Makki, author

Sanksi terhadap pejabat pembuat akta tanah sebagai akibat pembuatan akta hibah yang dinyatakan batal demi hukum oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan: Analisis putusan No.43/Pdt.G/1996?PN.JAK.SEL tanggal 20 November 1996

ABSTRAK
Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah sebagai akta otentik merupakan alat bukti yang kuat yang mempunyai peranan penting dalam setiap peristiwa hukum berkenaan dengan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun. Dengan akta ini menjamin kepastian hukum, yang sekaligus diharapkan pula dapat dihindari permasalahan hukum (sengketa)...

2007

T19600

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Annisaa, author

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan notaris terkait pembuatan akta pertanahan (pasal 15 ayat 2 huruf f undang-undang tentang jabatan notaris nomor 30 tahun 2004 dengan perubahannya undang-undang nomor 2 tahun 2014) = Overview judicial review making authority notary related deed land article 15 paragraph 2 letter f law on notary number 30 year 2004 with the revision of law number 2 year 2014 / Annisaa

Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam hal notaris berwenang dalam membuat akta pertanahan sebagaimana pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, yaitu akta pertanahan juga merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah seharusnya tidaklah menjadi masalah, karena selain yang disebutkan dalam pasal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46592

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Vidya Maharani, author

Akibat hukum kelalaian Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan pendaftaran tanah (studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 59/Pdt.G/2019 PN Pdg) = The legal effects of negligence Land Deed Officer to a Scale Purchase Deed that is not Fit to Regulation of Land Registration (a case study of District Court Padang Number 59/Pdt.G/2019 PN Pdg)

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menjalankan jabatannya harus bertanggung jawab penuh atas akta yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena, bila Pejabat Pembuat Akta Tanah melakukan kesalahan terhadap akta yang telah dibuat, maka sifat otentik akta tersebut akan hilang dan menjadi akta dibawah tangan. Penelitian ini memiliki pembahasan tentang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nandira Vinzka Cahyagita, author

Kekuatan Hukum Kuasa Mutlak dan Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap Akta Jual Beli yang Dibuat Berdasarkan Akta Kuasa Mutlak (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1271 K/PDT/2022) = The Legal Strength of Absolute Powers and the Responsibility of the Notary/Land Deed Maker's Office Against the Sale and Purchase Deed Made Based on the Absolute Powers Act (Case Study of Decision of Supreme Court Number 1271 K/Pdt/2022)

Penelitian ini membahas dan menganalisis mengenai kekuatan hukum kuasa mutlak dalam peralihan hak atas tanah. Permasalahan dalam penelitian mengenai kekuatan hukum kuasa mutlak serta bagaimana tanggung jawab Notaris/PPAT terhadap akta jual beli yang dibuat berdasarkan kuasa mutlak tersebut. PPAT adalah pejabat umum yang diberi wewenang untuk membuat akta-akta autentik mengenai...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sebayang, Ninta Sri Ulina, author

Akta hibah sebagai dasar pembatalan sertifikat hak atas tanah : analisis terhadap Putusan Peninjauan Kembali Nomor : 29 PK/TUN/2010 tanggal 16 Maret 2011 = Grant deed as a basis for revocation of land certificate : analysis of the Judicial Review Number 29 PK/TUN/2010 dated 16 March 2011 / Ninta Sri Ulina Sebayang

ABSTRAK
Tesis ini membahas sengketa penerbitan sertipikat hak atas tanah yang didasarkan pada akta hibah sehingga terjadi tumpang tindih kepemilikan hak atas tanah. Penelitian menekankan pada prosedur permohonan hak pada saat pendaftaran tanah pertama kali. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan tipologi deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akta hibah tanah yang dibuat di hadapan Notaris...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39070

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Perpetua Graciana Kanta, author

Mekanisme pembatalan dan tanggung jawab pejabat pembuat akta tanah terhadap akta jual beli "pura-pura" berdasarkan putusan Pengadilan Negeri nomor: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp = Cancellation mechanism and the responsibility of land deed official on "pretended" sale and purchase deed based on Court Decision number: 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp

Penelitian ini membahas mengenai mekanisme pembatalan dan tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) terhadap Akta Jual Beli "pura-pura" (AJB "Pura-Pura"). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 159/Pdt.G/2018/PN. Bpp. AJB "Pura-Pura" dinyatakan batal demi hukum dan PPAT diperintahkan untuk mencoret akta dari buku daftar register akta miliknya. Namun, terdapat putusan lain...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hanry Ichfan Adityo, author

Implikasi hukum ketidakcermatan pejabat pembuat akta tanah dalam perjanjian jual beli bagi pembeli beritikad baik (analisa putusan Mahkamah Agung RI Nomor 19/Pdt.G/2014/PN.Nab jo. Putusan Nomor 26/Put/Pdt/2015/PT.Jap jo. Putusan Nomor 442/K/Pdt/2016) = Legal implications of inaudible land deed official on the sale and purchase agreement for buyers in good faith (Analysis of the supreme court's decision number 19 / Pdt.G / 2014 / PN.Nab jo. Decision Number 26 / Put / Pdt / 2015 / PT. Jap jo. Decision Num

Pada praktiknya terdapat ketidakcermatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam menyusun akta jual beli tanah yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga mengakibatkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan. Hal tersebut menimbulkan akibat hukum dinyatakannya pembatalan akta dimuka pengadilan atau akta tersebut yang pada awalnya memiliki kekuatan hukum sempurna menjadi...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T52228

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bela Afriani, author

Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas pembuatan akta hibah tanpa persetujuan anak kandung pemberi hibah: studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu nomor 0018/Pdt.G/2017/PTA.Pal juncto putusan Pengadilan Agama Palu nomor 236/Pdt.G = Responsibility of the land deed makers official towards completion of grant deed without biological child consent: case study of Palu High Religion Court Verdict number 0018/Pdt.G/2017/PTA.Pal juncto Palu Religions Court Verdict number 236/Pdt.G/2017/PA

Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dilakukan dengan pembuatan akta hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk barang-barang tidak bergerak. Pemberian hibah dapat dilakukan dengan tidak melanggar batas maksimal hibah yaitu 1/3 harta penghibah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian