Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Khairil Anwar, author

Desentralisasi Asimetris di Indonesia Pasca Reformasi = Asymmetric Decentralization in Post-Reformation Indonesia

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang desentralisasi asimetris di Indonesia pasca reformasi berupa bagaimana penerapannya dan bagaimana bentuk ideal yang seharusnya diterapkan. Teori yang digunakan adalah teori Agus Brotosusilo yang bersumber dari Pancasila yang barasal dari hukum adat nusantara berupa dominannya sikap komunal dari individual, spiritual daripada materialisme dan romatisme...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Muhammad Azhary Arramadhani, author

Status wilayah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta terhadap pemindahan ibu kota negara = Region status of special capital region of Jakarta towards the capital city relocation

Pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan akan mengakibatkan hilangnya status Ibu Kota Negara yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana rumusan otonomi yang akan diterapkan di Provinsi Jakarta setelah tidak lagi mengemban status Ibu Kota Negara. Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan dengan prinsip desentralisasi,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Alifah Pratisara Tenrisangka, author

Asymmetric Decentralization bagi Provinsi DKI Jakarta Setelah Tidak Berkedudukan sebagai Ibu kota Negara = Asymmetric Decentralization for DKI Jakarta Province After Not Domiciled as the Capital

Perpindahan ibu kota sudah mendekati tahapan realisasi yang artinya status Jakarta sebagai Ibu kota akan berpindah ke kota lain. Sebagai ibu kota negara secara a quo, Jakarta telah menjelma menjadi kota metropolitan dengan banyaknya privilege. Bahkan selain menjadi bagian dari kota metropolitan dunia, Jakarta dicanangkan menjadi kota global dunia. Kondisi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Adelwin Airel Anwar, author

Kekhususan Pemerintahan Aceh dalam Pembentukan Kelembagaan untuk Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat melalui Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Aceh = Exclusivity of the Aceh Government in Institutional Establishment for the Settlement of Serious Human Rights Violations through the Aceh Truth and Reconciliation Commission

Aceh yang merupakan daerah khusus dan istimewa di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan daerah yang memiliki banyak kewenangan yang unik dan tidak dimiliki daerah lainnya. Salah satu yang melatarbelakangi kekhususan dan keistimewaan ini adalah konflik Aceh yang pernah terjadi atas ketidakpuasan Pemerintah Pusat memperlakukan Aceh. Konflik tersebut menyisakan banyak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Armin, author

Hubungan pemerintahan pusat dan daerah dalam kerangka negara kesatuan republik Indonesia

Hubungan pemerintah pusat dan daerah sejak awal berdirinya negara kesatuan republik Indonesia selalu mengalami pasang surut. Tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah dari masa ke masa mengalami dinamika yang cukup tinggi. Hal ini menunjukkan pola hubungan pusat daerah masih mencari bentuk...

Jakarta: Lembaga Pangkajian MPR RI, 2018

342 JKTN 11 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Rafael Kapura, author

Politik anggaran di Provinsi Papua dan Papua Barat 2006 - 2011: studi kasus kebijakan rencana strategis pembangunan kampung respek dalam era otonomi khusus = Budget politics in the Province of Papua and West Papua 2006-2011 : study case on the policies of the village construction strategic plan respek in the special autonomy era

ABSTRAK
Disertasi ini, membahas tentang proses politik dalam perumusan dan distribusi anggaran Otsus-RESPEK yang diberlakukan Barnabas Suebu-Abraham Atururi sebagai gubernur di kedua provinsi paling Timur Indonesia. Pembagunan dari kampung/kelurahan ke kota merupakan inti gagasan dari kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK tersebut.Tujuan penelitian adalah untuk memberikan gambaran utuh tentang kebijakan politik anggaran Otsus-RESPEK...

2016

D1707

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fajri Ramadhan, author

Akuntabilitas dan kondisi Keuangan Daerah Otonomi Khusus = Accountability and financial condition of Special Region in Indonesia

Penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia dilakukan pada 5 daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Aceh, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Kebijakan tersebut berimplikasi dengan penerimaan dana desentralisasi yang lebih tinggi. Penelitian bertujuan untuk mengkaji hubungan kondisi keuangan 3 daerah otonomi khusus yaitu...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasta Budiratna, author

Evaluasi Atas Transfer Dana Otonomi Khusus di Aceh, Papua,dan Papua Barat = Evaluation of Special Autonomy Fund Transfers in Aceh, Papua, and West Papua

Indonesia telah menerapkan kebijakan desentralisasi, tidak saja yang berlaku umum untuk seluruh wilayah di Indonesia, tapi juga sudah mengadopsi desentralisasi asimetris, utamanya untuk wilayah-wilayah tertentu seperti Aceh, Papua, dan Papua Barat. Kebijakan desentralisasi asimetris ini, melimpahkan kewenangan yang lebih besar untuk fungsi tertentu kepada wilayah terkait, yang juga didukung melalui...

Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian