Hasil Pencarian

Ditemukan 33 dokumen yang sesuai dengan query

Widowati Ratna D., author

Masalah pencabutan izin usaha terhadap usaha patungan yang dibentuk berdasarkan UU No. 1 tahun 1967 di tinjau dari segi hukum perdata internasional

ABSTRAK
Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaroan Modal Asing, maka dimungkinkan adanya kerjasaroa antara modal pihak asing dengan modal pihak Indonesia dalam bentuk usaha patungan. Karena para pihak tidak menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada ataupun terjadinya persengketaan antara para pihak sehingga usaha patungan itu tidak dapat...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1987

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Melia Roza, author

Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Pariaman No.9 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Depot Air Minum = Policy Implementation of Pariaman City Regional Regulation No. 9 Of 2015 Concerning Drinking Water Depot Business Permits

Kota Pariaman merupakan kota tertinggi yang menggunakan sumber air minum dari Depot Air Minum (DAM) yaitu sebesar 56,1% untuk mengatur keberadaan DAM di kota Pariaman pemerintah Kota Pariaman menerbitkan Peraturan Daerah Kota Pariaman No 9 Tahun 2015 Tentang Izin Usaha Depot Air Minum dengan tujuan sebagai upaya pembinaan, pengawasan, dan...

Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ursula Kristanti Riang Borot, author

Keabsahan Izin Usaha Pengangkatan Benda Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) oleh Pihak Asing di Indonesia (Studi Komparatif Australia dan Cina) = Validity of Business License for the Removal of Sunken Shipwrecked Objects (BMKT) by Foreign Parties in Indonesia (Comparative Study of Australia and China)

Izin usaha pengangkatan BMKT oleh pihak asing di Indonesia mengalami kontradiksi pengaturan antara UU Cagar Budaya yang melarang pihak asing untuk ambil bagian dalam kegiatan usaha bawah air dan UU Penetapan Perpu Cipta Kerja yang mengijinkan usaha pengangkatan BMKT dengan melibatkan pihak asing. Tesis ini menentukan apakah izin usaha pengangkatan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Auzan Qasthary, author

PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. EMAS MINERAL MURNI DIKAWASAN HUTAN LEUSER ACEH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 91K/TUN/LH/2020 = REVOCATION OF MINING BUSINESS LICENSE PT. EMAS MINERAL MURNI IN ACEH'S LEUSER FOREST AREA ON THE JURISDICTION OF THE SUPREME COURT NUMBER 91K/TUN/LH/2020

Langkah Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan keputusannya nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 menerangkan perihal menerbitkan izin usaha kepada PT. Mineral Emas Murni (EMM) akan melakukan penambangan emas di daerah Beutong, daerah Nagan Raya, daerah Pegasing, dan daerah Aceh Tengah dimana Perusahaan tersebut berada, yang mana areanya terkena dalam Kawasan Ekosistem...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Foni Vebrilioni, author

Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Batubara Melalui Lelang: Usaha Menekan Jual Beli Izin Usaha Pertambangan Batubara = Coal Mining Business License Issuance Through Auction: Pressing the Trading of Coal Mining Business License

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penerbitan izin usaha pertambangan batubara melalui lelang berdasarkan Undang-Undang No.4 Tahun 2009 yang bertujuan untuk menekan jual beli izin usaha pertambangan yang sering dilakukan oleh pemilik IUP Batubara. Penelitian ini adalah metode kepustakaan yang bersifat penelitian yuridis normatif yang juga didukung dengan pendekatan kasus. Hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui penerbitan...

2012

T31870

UI - Tesis Open Universitas Indonesia Library

Silvia Septiyani, author

Implementasi kewenangan pemberian izin usaha pertambangan di Provinsi Jawa Barat = The implementation of authority in granting mining permits in the Province of West Java

ABSTRAK
Kewenangan untuk menerbitkan Izin Usaha Pertambangan menjadi salah satu hal yang sangat penting dalam kegiatan pertambangan. Para pelaku usaha yang akan melakukan kegiatan pertambangan harus menaati aturan-aturan yang ada agar terlaksananya penambangan yang baik. Pemerintah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengeluarkan Izin Usaha Pertambangan kepada pelaku usaha agar terlaksananya kegiatan pertambangan...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Frieschika Atshiilah, author

Pengalihan kewenangan izin usaha pertambangan setelah undang-undang nomor 23 tahun 2014 terkait dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah = The transfer of mining authority business permit after the law number 23 year 2014 related to the authority of central and local government

Skripsi berikut membahas tentang energi dan sumber daya yaitu mineral dan pertambangan batubara yang merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan dan membutuhkan pengelolaan yang baik. Dasar pengelolaan sumber daya alam diamanatkan pasal 33 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa hak menguasasi Negara dan bertujuan ldquo;manfaat terbesar untuk sebesar-besarnya...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Alodia Nathania, author

Dampak potensial akibat penarikan kembali kewenangan penerbitan izin usaha pertambangan dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat = Potential impact of the withdrawal of the authority to issue mining business permit from the regional government to the central government.

Skripsi ini membahas mengenai dua pokok permasalahan seperti pengaturan terkait kewenangan di bidang mineral dan batubara khususnya dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan serta pengaruh sentralisasi kewenangan penerbitan Izin Usaha Pertambangan setelah berlakunya UU No. 3/2020. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis-normatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penarikan kembali...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mahadist Sulthon M., author

Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Praktik Usaha Perizinan Batubara di Jambi (Studi di PT X) = Legal Review of Business Competition on the Practice of Coal Licensing in Jambi (Study at PT X)

Transformasi ekonomi di negara Indonesia tidak terlepas dari dukungan aktivitas pertambangan batubara sebagai salah satu objek galian yang dioptimalisasikan baik oleh individu perseorangan maupun badan hukum seperti perseroan terbatas sebagai pelaku usaha. Implementasi pertambangan batubara hanya dapat diselenggarakan dengan mengindahkan ketentuan perundang-undangan yang telah diperbaharui untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Edwin Rizwansyah, author

Eksistensi Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia = The Exsistence of Investment Coorinating Board as Non-Ministry Government Agebcy in Indonesia Administrative Law System

ABSTRAK Thesis ini membahas pembentukan, kedudukan, dan fungsi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai Lembaga Pemerintah Nonkementerian dalam sistem hukum administrasi Negara Indonesia serta praktik koordinasi penanaman modal yang dilakukan oleh BKPM, khususnya di bidang kegiatan usaha industri. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan desain preskriptif. Hasil penelitian menyarankan...

2019

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian