Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Agung Farhan, author

Akibat hukum atas pelaksanaan rencana restrukturisasi badan usaha milik negara sektor kepelabuhanan terhadap pemberlakuan konsesi kepelabuhanan pada pelabuhan yang telah diusahakannya sebelum berlakunya undang-undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran = Legal consequences for enactment of port concessions in ports that have been cultivated before the enactment of law number 17 of 2008 on shipping, in connection with the implementation of the restructuring plan of the port state-owned enterprises

Tesis ini membahas untuk memahami bagaimana penerapan konsesi pada area pelabuhan bagi BUMN sektor kepelabuhanan, baik terhadap kegiatan pengusahaan sebelum maupun setelah berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, guna selanjutnya menganalisis secara yuridis atas akibat hukum dari pelaksanaan rencana Restrukturisasi BUMN sektor Kepelabuhanan terhadap pemberlakuan Konsesi Kepelabuhanan pada...

2019

T54332

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ayu Tri Aryati, author

Analisis pajak penghasilan pasal 23 atas jasa kepelabuhanan dan pengelolaan petikemas pada PT IPC terminal petikemas = Article 23 tax income tax analysis at PT IPC terminal petikemas for port and container management services

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak. Laporan magang ini membahas tentang Pajak Penghasilan Pasal 23...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019

TA-Pdf

UI - Tugas Akhir Universitas Indonesia Library

Jaya Putra Zega, author

Praktek monopoli di sektor kepelabuhanan dari perspektif hukum persaingan usaha = The monopolistic of port services based on competition law perspective

Sektor kepelabuhan merupakan sektor strategis yang mempunyai nilai ekonomis tinggi, oleh karakteristiknya yang demikian maka pengelolaannya diserahkan kepada BUMN dan atau lembaga yang dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah. Legitimasi ini diperoleh secara konstitusional yakni, Pasal 33 UUD 1945 yang menghendaki sektor-sektor penting, strategis dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39002

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yunita Natallia, author

Collaborative Policing dalam Menciptakan Keamanan dan Ketertiban Aktivitas Kepelabuhanan Tanjung Priok = Collaborative Policing in Creating Security and Order in Tanjung Priok Port Activities

Penelitian ini dilatarbelakangi pengamanan aktivitas Kepelabuhanan Tanjung Priok masih belum maksimal. Angka kejahatan dari tahun ke tahun masih tergolong tinggi, dimana pada tahun 2022 mencapai 249 kejadian. Pemerasan dan pengancaman terhadap pekerja pelabuhan juga masih terjadi. Bahkan, aksi unjuk rasa serta rob juga kerap terjadi hingga pada akhirnya membuat kemacetan...

Jakarta: 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Attala Triandra, author

Analisis atas Dugaan Pelanggaran Pasal 19 Huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dalam Jasa Bongkar Muat di Dermaga Yos Sudarso Pelabuhan Ambon (Studi Putusan KPPU No. 29/KPPU-L/2020) = Analysis of Possible Violation of Article 19 Point A and B Law Number 5 of 1999 on Container Services at Yos Sudarso Pier Ambon Port (Case Study KPPU No. 29/KPPU-L/2020)

PT Pelindo (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang didirikan khusus untuk melakukan pengusahaan terhadap kegiatan kepelabuhanan di Indonesia, yang salah satunya adalah penyediaan jasa bongkar muat. Penelitian ini membahas terkait dugaan penguasaan pasar dalam penyediaan jasa bongkar muat yang secara khusus dilakukan oleh PT Pelindo IV (Persero) di...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Bobby Francis, author

Keberadaan koperasi tenaga kerja bongkar muat dalam kaitannya dengan hukum persaingan usaha

Skripsi ini membahas mengenai Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dimana koperasi tersebut mulai muncul sejak akhir 1980-an sebagai pengganti Yayasan Usaha Karya (YUKA), yang ada satu setiap satu pelabuhan. Sejak saat itu, hingga saat ini, terdapat banyak terjadi pergantian regulasi yang terkait dengannya. Koperasi TKBM berdiri pada waktu Undang-Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

S1555

UI - Skripsi Open Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian