Hasil Pencarian

Ditemukan 65 dokumen yang sesuai dengan query

Mhd Fadil, author

Kewenangan Notaris untuk Membatalkan Akta Hibah yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah = The Authority of Notary to Revoke a Grant Act Made by Land Deed Official Protocol Recipient

Perbuatan hukum penerima hibah setelah terlaksananya hibah sebaiknya tidak bertentangan dengan Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karena adanya hak bagi pemberi hibah untuk melakukan penarikan kembali dengan mengajukan permohonan pembatalan kepada pengadilan. Dengan adanya suatu putusan pengadilan yang menyatakan hibah batal maka objek hibah tersebut akan kembali menjadi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Elsa Putri Pratiwi Indra, author

Akibat Hukum Pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 oleh Pegawai Kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah dan Pembeli (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 70/Pid.B/2018/PN.Rkb) = The Legal Consequences of Forgery of Sale and Purchase Deed Number 103/2013 By Office Employee of Land Deed Official and Buyer (Case Study of Rangkasbitung District Court Decision Number 70/Pid.B/2018/PN.Rkb).

ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai akibat hukum pemalsuan Akta Jual Beli Nomor 103/2013 oleh pegawai kantor Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pembeli terkait Putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 70/Pid.B/2018/PN.Rkb. PPAT dalam jabatannya berwenang membuat akta autentik, dengan harus membacakan akta jual beli yang dibuat tersebut kepada para pihak yang terkait/berkepentingan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Wening Mahardiyani, author

Peranan pejabat pembuat akta tanah dalam jual beli tanah antara ayah kandung dengan anak : Putusan Mahkamah Agung nomor 1513 K/PDT/2000 tanggal 31 Agustus 2007 = The role of land deed officer for sale and purchase agreement between father and his child : Supreme Court of the Republic of Indonesia number 1513 K/PDT/2000 dated August 31st 2007

Penulisan tesis ini membahas proses jual beli hak tanah antara ayah kandung kepada salah satu anaknya di Klaten, Jawa Tengah dan akibat hukumnya dari jual beli tersebut. Tidak adanya pedoman mengenai jual beli tanah yang dilakukan antara ayah kandung kepada salah satu anaknya, menyebabkan ada Notaris/PPAT merasa jual beli tersebut...

Depok: Universitas Indonesia, 2013

T32687

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Idha Rachmani, author

Penegakan hukum bagi notaris merangkap PPAT yang melakukan tindak pidana penggelapan (putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 1061/PID.B/2016/PN.BDG) = Law enforcement for notary as land deed officials (PPAT) who conduct embezzlement criminal acts (case study: Bandung district court decision number 1061/PID.B/2016/PN.BDG) / Idha Rachmani

ABSTRAK
Notaris berkewajiban untuk senantiasa melakukan tugas jabatannya menurut ukuran yang tertinggi dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak. Sebagai pejabat umum,Notaris harus dapat memupuk hubungan kepercayaan dengan para kliennya. Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai pengaturan mengenai kewajiban seorang Notaris selaku PPAT dalam menjalankan jabatannya serta akibat hukum bagi...

2017

T47629

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Soraya Rafika Putri, author

Pembatalan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah yang mengetahui adanya cacat hukum: studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 888/K/Pdt/2016 = The annulment of the deed by an authorized deed maker official due to legal related issue. Case study of the decision obtained by the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 888/K/Pdt/2016

Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat umum di bidang pertanahan bisa saja bertindak lalai di dalam pembuatan akta sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta sebagaimana dalam kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888/K/Pdt/2016. Dengan ini Penulis hendak membahas mengenai dua permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54277

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Bramasto, author

Akibat perbuatan melawan hukum notaris/pejabat pembuat akta tanah yang tidak transparan dalam proses jual beli tanah (studi putusan Pengadilan Negeri Serang nomor 105/pid.b/2018/pn.srg juncto putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 871/pdt.g/2018/pn.jkt.brt) = Tort inflicted by the notary and the land deed official that provide non-transparent informations during the process on transaction of land sale (case study: serang district court decision of criminal law number105/pid.b/2018/pn.srg juncto. west jakarta court decision number871/.g/2018/pn.jkt.brt)

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang Akibat Perbuatan Melawan Hukum Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah yang Tidak Transparan Dalam Proses Jual Beli Tanah (Studi Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 105/Pid.B/2018/PN.Srg juncto Putusan Nomor 871/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt). Permasalahan ini meliputi 1) kewenangan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap tindakan pihak penjual yang melakukan penjualan 2 (dua) kali atas objek tanah yang sama dan...

2020

T54573

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Azizatu Afifah Juwita Yasin, author

Pembuatan Akta Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Yang Didasarkan Keterangan Palsu Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1146 K/PDT/2020 = The Making Deed Of Sale And Purchase by The Land Deed Official Based On Fake Information On Supreme Court Decision Number 1146 K/Pdt/2020

Akta yang dibuat oleh PPAT kerap kali menyebabkan terjadinya suatu sengketa atau konflik dalam pertanahan, sehingga tidak sedikit PPAT yang terjerat perkara di Pengadilan yang salah satunya adalah karena pembuatan akta yang tidak sesuai dengan prosedur. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah bagaimana bentuk pelanggaran berat pembuatan akta jual beli oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Anggarini Pawestri, author

Implikasi hukum terhadap akta pembagian harta bersama yang ditandatangani di luar wilayah jabatan dihadapan PPAT lain (analisis putusan Mahkamah Agung Nomor 570/K/PID/2017) = The implication toward deed of division of co-property who sign by other land deed official in another district of authority (analysis of supreme court decision Number 570/K/PID/2017)

Menerima limpahan pekerjaan dari sesama rekan PPAT yang berbeda wilayah kerja berdasarkan rasa percaya, yang selama ini dalam perakteknya memang sering dilakukan oleh para PPAT. Namun rasa percaya terhadap rekan sesama PPAT tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam pembuatan akta dengan mengesampingkan prosedur-prosedur dalam pembuatan akta. Ada dua masalah yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54276

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Luhftia Puti Saras Asih, author

Status jual beli yang tidak menyertakan nomor sertifikat hak milik yang sebenarnya dalam akta jual beli (studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32/PDT.G/2014/PN.SBR) = Buying and selling status that does not include the actual certificate of ownership in The Sale and Purchase Deed (Study of Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 32 / PDT.G / 2014 / PN.SBR.)

ABSTRAK Jual beli tanah di Indonesia menurut Hukum Tanah Nasional dalam UUPA bersumber pada ketentuan Hukum Adat. Asas hukum adat terkait jual beli tanah adalah asas riil, terang dan tunai. Untuk memenuhi asas Terang maka jual beli harus dilakukan dihadapan PPAT. Bukti bahwa jual beli telah dilakukan dihadapan PPAT adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51824

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Taufik Kemal Hadju, author

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan notaris atas pembuatan akta yang berkaitan dengan pertanahan = Judicial review the making of notary certificate of authority relating to land

ABSTRAK
Perluasan kewenangan notaris dalam membuat akta berkaitan dengan pertanahan yang tertera dalam Pasal 15 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 jo Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), menjadi sorotan sampai sekarang karena dalam prakteknya Badan Pertanahan Nasional masih belum sepenuhnya menerima akta dalam bentuk format...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T41773

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian