::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Tarigan, Shahrazada, author
Tinjauan tentang PPAT khususnya mengenai tanggung jawab profesi serta perlindungan hukumnya dalam pembuatan akta jual beli
Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik tentang tanah sesuai ketentuan yang berlaku khususnya PP 37/1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT di dalam tugas jabatannya mengandung fungsi sosial yang memberikan pelayanan jasa terhadap masyarakat yang membutuhkan. Sifat keotentikan ini jelas memberikan dampak yang sangat...
Depok: Universitas Indonesia, 2003
T16697
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Maya Amalia Chandra, author
Tanggung jawab notaris yang merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terkait pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak = Notary s responsibility as land deed official certifier in the making of deeds which are unsigned by the parties / Maya Amalia Chandra
Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Notaris yang merangkap sebagai PPAT terkait pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak. Pembuatan akta yang tidak ditandatangani oleh para pihak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik PPAT maupun kode etik Notaris karena telah melanggar prinsip kejujuran dan prinsip tanggung jawab yang harus...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
T47392
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Rubby Ellryz Polontoh, author
Peran Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam mencegah wajib pajak melakukan tax avoidance melalui manipulasi hibah = The role of The Public Notary or Official Certifier of title deeds in preventing tax payer from doing tax avoidance through grant manipulation.
Tesis ini membahas mengenai peran Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak melakukan tax avoidance melalui manipulasi hibah. Pokok permasalahan dalam kasus ini membahas tentang bentuk tanggung jawab Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak memanipulasi hibah untuk penghindaran pajak dan ketentuan perpajakan berkaitan dengan Notaris/PPAT atas harta hibah. Penulis mengadakan penelitian dengan metode...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54874
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Ulfa Amalyah Usman, author
Keabsahan sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah: studi kasus nomor 64/Pdt.G/2018/PN.Kdi = Legality of the surrogate certificate as the basis for making a deed of grant
Penelitian ini membahas mengenai sertipikat pengganti sebagai dasar pembuatan akta hibah, yang mana diketahui bahwa permasalahan sertipikat pengganti dimasyarakat bukanlah hal baru. Sertipikat pengganti terjadi apabila sertipikat asli sebelumnya dinyatakan hilang oleh pemilik, maka pihak Kantor Pertanahan setempat pun akan menerbitkan sertipikat pengganti tersebut dengan adanya pengajuan permintaan sertipikat pengganti...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Vania Angela Sebastian, author
Pinjam meminjam dengan jaminan tanah yang berakibat terjadinya jual beli atas obyek jaminan dengan adanya keterangan palsu (studi putusan nomor 617/pid.b/2016/pn smn dan putusan nomor 256/pdt.g/2017/pn smn) = Loan and loaning with guarantees of land that result in sale and purchase of collateral object with false information (study of verdict number 617/ pid.b/ 2016/pn smn and verdict number 256/ pdt.g/ 2017/pnsmn)
Penelitian ini membahas mengenai tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah atau PPAT dalam pembuatan Akta Jual Beli yang didasarkan pada keterangan dan dokumen palsu yang dibawa oleh penghadapnya. Dokumen palsu yang dimaksud adalah berupa kartu identitas dan surat cerai, termasuk tanda tangan dari si penghadap PPAT. Penelitian ini mengkaji mengenai...
2020
T54910
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Gianesha Pratama, author
Peran Majelis Pengawas Wilayah Notaris terhadap penyalahgunaan jabatan pejabat pembuat akta tanah berkaitan dengan Pengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB): Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris nomor 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014 = The role of the Notary Regional Supervisory Board the abuse of the position of the land deed making officer regarding the management of Land and Building Rights Acquisition (BPHTB): decision of The Notary Regional Examination Council Number 07/PTS/Mj.PWN.Prov.DKI.Jakarta/XI/2014
Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang dalam membuat akta autentik autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Selain Notaris, pejabat lain yang juga mempunyai kewenangan untuk membuat akta autentik adalah Pembuat Akta Tanah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Bela Afriani, author
Tanggung jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atas pembuatan akta hibah tanpa persetujuan anak kandung pemberi hibah: studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Agama Palu nomor 0018/Pdt.G/2017/PTA.Pal juncto putusan Pengadilan Agama Palu nomor 236/Pdt.G = Responsibility of the land deed makers official towards completion of grant deed without biological child consent: case study of Palu High Religion Court Verdict number 0018/Pdt.G/2017/PTA.Pal juncto Palu Religions Court Verdict number 236/Pdt.G/2017/PA
Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Hibah dilakukan dengan pembuatan akta hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) untuk barang-barang tidak bergerak. Pemberian hibah dapat dilakukan dengan tidak melanggar batas maksimal hibah yaitu 1/3 harta penghibah...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library
cover
Zaika Rarasakti, author
Kedudukan Hukum Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Ppats) Yang Ditunjuk Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung No : 9/10-18.300/III/2019 Tentang Penunjukan Camat Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah = Legal Position Of The Provider Of Provisional Land Deed (PPATS) Appointed Based On The Decree Of The Head Of The Regional Office Of The National Land Agency Of Lampung Province No: 9/10-18.300/III/2019 Concerning The Appointment Of The Camat As The Office
Penelitian ini membahas mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Pasal 1 angka 2 yang menyebutkan bahwa “PPAT Sementara adalah pejabat Pemerintahan yang ditunjuk karena jabatannya untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat Akta PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT”. Peraturan tersebut...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis (Membership)  Universitas Indonesia Library