Hasil Pencarian

Ditemukan 27 dokumen yang sesuai dengan query

Hendriani P., author

Perbandingan kepentingan umum dan ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum menurut hukum di indonesia dan di Amerika Serikat

Depok: Universitas Indonesia, 2010

T27661

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Gennara Aisha Dewi Jusuf, author

Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dalam Pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata di Provinsi DKI Jakarta (Studi Kasus: Pencabutan TDUP Diskotek Golden Crown) = Authority of the Provincial Government of DKI Jakarta and the Implementation of The General Principles of Good Governance on Revoking Tourism Business Permission (Case Study: Golden Crown Discotheque)

Penelitian ini membahas kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta penerapan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pelaksanaan pencabutan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) usaha pariwisata. Sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan, pemerintah dalam melakukan suatu tindakan hukum publik harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB. Namun,...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Sitanggang, Tessalonika, author

Pencabutan pengesahan yayasan yang berstatus badan hukum menurut Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 jo nomor 28 tahun 2004 : studi kasus Putusan nomor 111/G/2009/PTUN.JKT = Revocation of foundation validation that has legal body status according to the foundation Law no. 16 year 2001 and no. 28 of 2004 : case study of Verdict number 111/G/2009/PTUN.JKT

Yang menyebabkan Yayasan dapat dibubarkan karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T34847

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Marmin M. Roosadijo, author

Tinjauan pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya : U.U. No. 20 Tahun 1961

Jakarta: Ghalia Indonesia, 1979

346.04 MAR t

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Dyah Fitri Kusumaningrum, author

Pencabutan hak guna bangunan diatas tanah hak pengelolaan : tinjauan yuridis terhadap pencabutan hak guna bangunan PT. Griya Tritunggal Eka Paksi atas tanah hak pengelolaan Situ Cipondoh = The revocation of right to build on the right of management the revocation of right to build PT. Griya Tritunggal Eka Paksi on the right of management land of Situ Cipondoh

ABSTRAK
Tanah merupakan sumber kehidupan bangsa. Hakekat tanah adalah menyangkut hajat hidup orang banyak maka penguasaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat. Tesis ini membahas mengenai Hak Pengelolaan yang bagian-bagian tanahnya diberikan hak atas tanah lainnya, misalnya Hak Guna Bangunan. Pemberian Hak Guna Bangunan diatas tanah Hak Pengelolaan adalah...

2013

T32786

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rachel Pinasti Satyawinedhar, author

Keabsahan akta kuasa yang telah dicabut dalam hal hibah saham berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam nomor 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. = The validity of the deed of power that has been repealed in terms of share grants based on The Lubuk Pakam District Court Decision number 95/Pdt.G/2017/Pn.Lbp.

Penelitian ini membahas mengenai keabsahan akta kuasa yang telah dicabut dalam hal hibah saham berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 95/PDT.G/2017/PN.Lbp. Suatu pemberian kuasa yang diberikan dalam sebuah akta autentik memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Berakhirnya suatu kuasa dapat terjadi karena penarikan kembali kuasa oleh pemberi kuasa atau disebut juga...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadapdap, Binoto, author

Dari ruang konsultasi hukum: Menguping hubungan advokat dengan klien

Jakarta: Jala Permata Aksara, 2022

340 NAD d

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Auzan Qasthary, author

PENCABUTAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. EMAS MINERAL MURNI DIKAWASAN HUTAN LEUSER ACEH ATAS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 91K/TUN/LH/2020 = REVOCATION OF MINING BUSINESS LICENSE PT. EMAS MINERAL MURNI IN ACEH'S LEUSER FOREST AREA ON THE JURISDICTION OF THE SUPREME COURT NUMBER 91K/TUN/LH/2020

Langkah Kepala badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang mengeluarkan keputusannya nomor: 66/I/IUP/PMA/2017 menerangkan perihal menerbitkan izin usaha kepada PT. Mineral Emas Murni (EMM) akan melakukan penambangan emas di daerah Beutong, daerah Nagan Raya, daerah Pegasing, dan daerah Aceh Tengah dimana Perusahaan tersebut berada, yang mana areanya terkena dalam Kawasan Ekosistem...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Shavira Sekar Banowati, author

Pencabutan Izin Usaha Perusahaan Efek yang Melakukan Pelanggaran oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai Bentuk Perlindungan terhadap Investor = Revocation of Business Licenses for Securities Companies that Violate by the Financial Services Authority as a Form of Protection for Investors

Maraknya transaksi yang terjadi dalam pasar modal dapat menyebabkan peluang untuk melakukan pelanggaran dalam pasar modal demi mendapatkan keuntungan lebih. Investor selaku pelaku dalam pasar modal yang merupakan pihak yang cenderung lemah kerap menjadi korban atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku dalam pasar modal lainnya. Pelanggaran yang terjadi dalam pasar...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Mohammad Irsyad Alhakim, author

Hak menguasai negara dalam hubungannya dengan pengadaan tanah untuk kepentingan umum

ABSTRAK
Hak menguasai negara dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang tercermin dari peraturan perundang-undangan yang lahir seperti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 Tentang Pencabutan hak atas tanah dan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 juncto Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, hal mana peraturan perundang-undangan tersebut harus memberikan pengaturan agar...

2010

T29381

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian