Hasil Pencarian

Ditemukan 10 dokumen yang sesuai dengan query

Ahmad Fauzi, author

Formulasi Ideal Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Kajian PERPPU No. 1 Tahun 2020). = Ideal Formulation for the Formation of Government Regulations in Lieu of Law (PerPPU Study No. 1 of 2020).

Tesis ini membahas tentang Formulasi Ideal Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Kebijakan Presiden dalam pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bertentangan dengan kondisi atau parameter yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai “keadaan memaksa” yang memaksa Presiden untuk membentuk Perppu. Dalam putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 disebutkan adanya keadaan atau kebutuhan mendesak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Juanda, author

Analisis Risiko Fiskal Atas Penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Terkait Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Studi Kasus Perppu Nomor 1 Tahun 2020) = Fiscal Risk Analysis Of The Issuance Of Government Regulations In Literating Laws Related To The State Budget of Revenue And Expenditure (Case Study Perppu Number 1 of 2020)

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 sebagai langkah kebijakan untuk menanggulangi situasi darurat kesehatan masyarakat dari penyakit Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Perppu ini berisikan kebijakan pemerintah yang mengesampingkan beberapa aturan-aturan keuangan negara, salah satunya mengenai batasan defisit anggaran. Langkah Presiden...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Dompas, Radianta Sileka Suryandei, author

Kewenangan presiden dalam menetapkan Perppu: analisa hal ihwal kegentingan yang memaksa dalam perppu nomor 1 tahun 2017 tentang akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan = The authority of the president in establishing the Perppu: analysis of relevance and urgency in Perppu no 1 of 2017 on access to financial information for tax interests

Kewenangan Presiden dalam menetapkan Perppu hanya dapat dilaksanakan dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa. Hal ihwal kegentingan yang memaksa sebagai dasar untuk menetapkan Perppu ditentukan berdasarkan subjektivitas Presiden, di mana setiap kali Presiden menetapkan Perppu seringkali timbul perdebatan mengenai hal ihwal kegentingan yang memaksa itu sendiri. Skripsi ini membahas mengenai...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Mayang Devi Azhara, author

Limitasi Kewenangan Presiden dalam Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU- VII/2009 = Limitation of the Presidentâs Authority in Establishing Government Regulations in Lieu of Law After the Constitutional Court Decision Number 138/PUU-VII/2009

Kewenangan Presiden dalam hal menetapkan suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) merupakan haknya dalam kekuasaan legislasi. Kewenangan tersebut diberikan secara langsung oleh Konstitusi dalam hal terjadi keadaan genting yang memaksa. Adanya kewenangan tersebut ditakutkan melampaui kewenangan Lembaga Legislatif sebagai lembaga utama yang memiliki kekuasaan legislasi. Mengenai hal tersebut, diperlukan suatu...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Angga Armada Yoga Shogama, author

Undang-undang tentang penetapan perppu menjadi undang-undang dalam perspektif ilmu perundang-undangan = Act on the stipulation of the perppu to become the law in the perspective of laws and sciences

ABSTRAK
Hukum saat ini berada pada taraf yang memprihatinkan, yaitu ketika hukum bukan saja tidak menjalankan fungsinya secara efektif, tetapi juga sering menimbulkan masalah dan memperkeruh masalah. Dilihat dari segi pembentukan hukum, Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah hal yang menarik untuk dikaji dari perspektif Ilmu Peraturan perundang-undangan yang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Aisyah Sharifa, author

Perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai kebijakan keuangan negara akibat keadaan darurat penanganan pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 = Changes to the state budget as a country's financial policy due to emergency Coronavirus Disease Pandemic 2019 (Covid-19) Based On Law Number 2 Of 2020

Pandemi Covid-19 telah membuat Indonesia berada dalam keadaan darurat karena krisis ekonomi dan kesehatan. Perubahan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pun dijadikan salah satu cara untuk mengatasi permasalahan keadaan darurat covid-19. Pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 (yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Silalahi, Artha Debora, author

Pilihan Hukum Kedaruratan dan Pengawasan DPR RI Terhadap Penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Dalam Tindak Lanjut Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-19 = Emergency Law Option and Supervision of the House of Representatives on the Issuance of Lieu of Law Number 1 of 2020 and Lieu of Law Number 2 of 2020 in the Follow-up of Handling the Corona Virus Disease-19 Pandemic

Pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk bersikap dan merespon dengan keputusan yang cepat dan tepat. Keputusan Presiden untuk menerbitkan Perppu untuk penanganan pandemi Covid-19 menuai kontroversi berkaitan dengan materi muatan dan prosedural penerbitan Perppu. Penelitian ini bertujuan meninjau pilihan hukum kedaruratan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan implikasi pilihan hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Muhammad AS Hikam, author

The development of radical groups in Indonesia after government regulations in lieu of law no 2/2017 concerning community organization and law no 5/2018 concerning terrorism in national security perspective

The ratification of Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2017 concerning Community Organization (Perppu Ormas) and Law No.5/2018 concerning Terrorism is a strategic policy achievement in the national security sector that can be utilized by the government and civil society to stem the progress of radical groups in Indonesia,...

Bogor: Indonesia Defense University, 2018

355 JDSD 8:3 (2018)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Imam Heykal Djajadiningrat, author

Urgensi dan landasan konstitusional kewenangan mahkamah konstitusi untuk menguji konstitusionalitas peraturan pemerintah pengganti undang undang = Urgency and the constitutional basis of constitutional court s authority to perform a judicial review against the constitutionality of government regulation in lieu of law / Imam Heykal Djajadiningrat

ABSTRAK
Dalam hal ihwal negara dalam keadaan kegentingan yang memaksa, Pasal 22 UUD 1945 memberikan hak kepada Presiden untuk menetapkan Perppu. Namun timbul problema hukum mengenai siapakah yang menentukan kapan terjadinya “hal ihwal kegentingan yang memaksa” tersebut, dan siapa yang menentukan keadaan seperti apakah kondisi kegentingan yang memaksa telah terpenuhi, sehingga...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39317

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Siti Haniatunnisa, author

Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam pembahasan penetapan RUU PERPU menjadi Undang-Undang = T(Territory Representative) representative in the second reading in the parliamentary proceeding to pass the bill of the emergency law as parliamentary act

Tesis ini membahas mengenai Kewenangan dan keikutsertaan DPD didalam Proses pembahasan penetapan RUU Perppu menjadi UU di DPR. salah satu RUU yang dibahas untuk mendapat persetujuan bersama oleh DPR dan Presiden ialah RUU tentang Penetapan Perppu menjadi Undang-Undang.Namun, Selama ini, DPD tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU tersebut. Padahal, materi...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T43103

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian