Hasil Pencarian

Ditemukan 17 dokumen yang sesuai dengan query

Sitanggang, Tessalonika, author

Pencabutan pengesahan yayasan yang berstatus badan hukum menurut Undang-Undang Yayasan nomor 16 tahun 2001 jo nomor 28 tahun 2004 : studi kasus Putusan nomor 111/G/2009/PTUN.JKT = Revocation of foundation validation that has legal body status according to the foundation Law no. 16 year 2001 and no. 28 of 2004 : case study of Verdict number 111/G/2009/PTUN.JKT

Yang menyebabkan Yayasan dapat dibubarkan karena jangka waktu yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir, tujuan yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah tercapai atau tidak tercapai dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;Tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit; atau...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T34847

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Kartini Muljadi, author

Perikatan yang lahir dari perjanjian

Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003

346.02 KAR p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Atagoran, Teresa Catharina Boi, author

Perbandingan ketentuan pencabutan wali pada peraturan pemerintah nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan = Comparison of revocation of guardian regulations in government regulation no. 29 of 2019 on conditions and procedures of appointment of guardian with law no. 1 of 1974 on marriage as replased with law no. 16 of 2019 on amandemen to the law no. 1 of 1974 on marriage

Wali sebagai pelaksana kekuasaan orang tua terhadap anak memiliki peran yang signifikan dalam tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Namun jika pada kenyataannya perwalian tidak berjalan sebagaimana mestinya, wali dapat dicabut oleh Pengadilan setempat. Masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah pengertian dan pengaturan mengenai anak, perwalian, perbandingan pengaturan pencabutan perwalian antara Peraturan Pemerintah Nomor...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Soraya Rafika Putri, author

Pembatalan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah yang mengetahui adanya cacat hukum: studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 888/K/Pdt/2016 = The annulment of the deed by an authorized deed maker official due to legal related issue. Case study of the decision obtained by the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 888/K/Pdt/2016

Pejabat Pembuat Akta Tanah selaku Pejabat umum di bidang pertanahan bisa saja bertindak lalai di dalam pembuatan akta sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak yang berkepentingan dalam akta sebagaimana dalam kasus yang terjadi pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 888/K/Pdt/2016. Dengan ini Penulis hendak membahas mengenai dua permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54277

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Faraby Advisda Ilmi, author

Kewajiban reklamasi dan pascatambang bagi pemegang izin usaha pertambangan batubara yang telah dicabut (analisis putusan pengadilan negeri rengat nomor 22/PDT.G.LH/2016/PN.RGT) = Reclamation and postmining liability on holders of coal mining business licenses that have been revoked (case analysis on court decision of rengat district court case number 22/PDT.G.LH/2016/PN.RGT)

Pencabutan izin usaha pertambangan sebagai bentuk sanksi administratif terhadap pemegang izin usaha pertambangan batubara menimbulkan permasalahan terkait pelaksaan kewajiban reklamasi dan pascatambang. Ditemukan kasus yaitu perusahaan pemegang izin usaha pertambangan batubara pada Provinsi Bengkulu dan Provinsi Riau setelah izinnya dicabut, kewajiban reklamasi dan pascatambangnya tidak dilaksanakan. Padahal sudah dinyatakan secara...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Anggi Anindya Wardhani, author

Pandangan Mahkamah Agung terhadap unsur tipu muslihat dalam pembatalan putusan arbitrase (Studi kasus putusan-putusan Mahkamah Agung) = The supreme court opinion on element of deception in arbitral Award Revocation (Case Study Decision of Supreme Court)

Tesis ini mengkaji mengenai: (i) unsur tipu muslihat yang berdasarkan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sebagai salah satu unsur pembatal putusan arbitrase serta bagaimana pembatalannya; dan (ii) pendapat hakim mengenai penerapan Pasal 70 UU Arbitrase yang mekanisme pembatalannya tidak secara lengkap...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51816

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dwi Gracesantia, author

Pembatalan sertipikat hak milik terhadap tanah sengketa (studi kasus putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 19 Maret 2002 Nomor 318/K/TUN/2000 = Revocation of freehold title into the land dispute case study supreme court of the republic of indonesia decision dated March 19, 2002 No 318/K/TUN/2000)

[Dalam melakukan pedaftaran tanah dan penegakan hukum di bidang pertanahan, terdapat lembaga pemerintah non departemen yaitu BPN. BPN memiliki tugas menyelenggarakan beberapa fungsi yaitu perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan, pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan, Dalam praktiknya, tidak jarang terjadi terdapat kasus terbitnya sertipikat oleh BPN atau...

Universitas Indonesia, 2015

T44166

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Agus Jaya Putra, author

Pencabutan surat keputusan persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan terbatas = Revocation of approval decree of article of association's amendments

Sebagai sebuah badan hukum, Perseroan Terbatas dalam melakukan perubahan Anggaran Dasarnya terdapat hal-hal yang memerlukan persetujuan perubahan anggaran dasar dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Untuk mendapatkan pengesahan, perseroan terbatas haruslah membuat akta perubahan yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris. Dalam Praktiknya, tidak sedikit kesalahan yang dibuat oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T48303

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hasan Halim, author

Pembatalan akta pelepasan hak dalam perolehan hak atas tanah bagi penerima hak (Analisis kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 573/K/PDT/1997 Tanggal 30 Juni 1999)

Salah satu pilar pembangunan nasional yang mendapat prioritas utama adalah pembangunan bidang hukum; satu diantara sub bidang yang perlu mendapat prioritas utama adalah bidang pertanahan. Pembatalan akta pelepasan hak atas tanah, merupakan satu di antara permasalahan hukum di bidang pertanahan. Dikatakan demikian, karena dampak hukum atas pembatalan akta pelepasan hak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006

T16438

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nadya Fitri Utami, author

Akibat hukum pembatalan akta perubahan Yayasan setelah dikeluarkannya Surat Keputusan Pencabutan Karena Cacat Prosedur : studi penetapan Pengadilan Jakarta Timur Nomor 303/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim = Legal consequences of cancellation of deed of change of Foundation after the issuance of the Decree on Revocation due to Procedural Defects : East Jakarta Court determination study Number 303/Pdt.P/2020/PN.Jkt.Tim

Notaris merupakan pejabat yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk membuat akta autentik. Tidak hanya membuat akta autentik, notaris juga diberi kewenangan untuk mendaftarkan akta yang dibuatnya kepada instansi pemerintahan yang telah ditunjuk. Namun, ada kalanya di dalam proses pembuatan akta maupun proses pendaftaran dari akta tersebut kepada instansi pemerintahan terjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian