Hasil Pencarian

Ditemukan 39 dokumen yang sesuai dengan query

Devya Muarofah Verdiana, author

Pembentukan Bank Holding Company oleh Pemerintah terhadap Bank-Bank Milik Negara = The Establishment of Bank Holding Company by Government to The State Owned Banks

Tesis ini membahas wacana pembentukan Bank Holding Company oleh Pemerintah terhadap bank-bank milik negara. Latar belakang Pemerintah untuk membentuk Bank Holding Company adalah untuk memperkuat permodalan bank-bank negara serta untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu dalam hal ini adalah ketentuan single presence policy sebagaimana diatur dalam POJK Kepemilikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T55042

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Jeremia Horas Perdana, author

Tanggung Jawab Negara Dan Badan Usaha Usaha Milik Negara Yang Dinyatakan Pailit Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Para Karyawan (Studi Kepailitan PT. Kertas Leces) = The Responsibilities of a State-Owned Bankrupt Company and The State Against the Fulfillment of the Rights of the Employees (Study at PT. Kertas Leces)

Negara pada hakikatnya memiliki tugas dan kewajiban untuk memimpin dan memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Hal ini berlaku pula bagi Indonesia yang kewajiban-kewajibannya tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka memenuhi kewajibannya sebagai negara yang ingin mensejahterakan rakyatnya maka Indonesia kemudian membentuk BUMN sebagai wujud tindakan nyata Negara untuk memajukan perekonomian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia , 2020

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Pakpahan, Calvin Nathanael, author

Inkonsistensi penerapan syarat sah pailit terhadap permohonan kepailitan BUMN Persero menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU = Inconsistency in the application of legal bankruptcy requirements to Bankruptcy Applications for State-Owned Enterprises (BUMN) according to Law no. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment Litigation

Tulisan ini membahas tentang kepailitan BUMN menurut UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Untuk memahami cara mengajukan pailit pada BUMN di Indonesia, syarat permohonan pailit, jenis-jenis BUMN, karakteristik BUMN dan pihak-pihak yang dapat mengajukan pailit berdasarkan UU KPKPU juga dibahas. Tulisan ini ditulis dengan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

S-pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Agnia Nurrahma Dewi, author

Pengalihan saham badan usaha milik negara di bidang pertambangan dalam rangka pembentukan holding badan usaha milik negara: Privatisasi atau bukan = Transfer of shares of state-owned enterprises in mining sector In prder to establishing holding company of state-owned enterprises: privatization or not

ABSTRACT
Skripsi ini membahas perbedaan pendapat tentang perbuatan hukum pengalihan saham yang menyatakannya sebagai privatisasi atau bukan. Secara khusus skripsi ini menjelaskan apakah makna privatisasi, baik ditinjau dari standar internasional, Inggris, Belanda, Malaysia, dan Indonesia, serta menjelaskan apakah perbuatan hukum pengalihan saham kepada PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) oleh PT Timah...

2019

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Fauzan Ghafur, author

Implikasi status hukum terhadap kewenangan pemeriksaan holding PT. Indonesia Asahan Aluminium oleh Badan Pemeriksa Keuangan (analisis terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam modal saham PT. Indonesia Asahan Aluminium) = The legal status implications against Audit Authority Holding in PT. Indonesia Asahan Aluminium By Audit Board of the Republic of Indonesia (analysis of Government Regulation Number 47 of 2017 concerning Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia to PT. Indonesia Asahan Aluminium stock capital / Fauzan Ghafur

ABSTRAK
Penelitian ini berangkat dari distorsi yang terjadi pada defenisi dan ruang lingkup keuangan negara yang luas yang mereduksi konsistensi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai badan hukum privat. Secara konseptual, pengelolaan keuangan negara berbeda dengan pengelolaan keuangan BUMN. Kedudukan BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional berdasarkan...

2019

T55133

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hade Rachmat Daniel, author

Sinergi BUMN dalam pembangunan infrastruktur jalan tol dalam perspektif hukum persaingan usaha = Sinergy of state owned enterprise in build highways infrastructure in perspective of law business competition

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan infrastruktur, maka pemerintah membuat berbagai macam kebijakan yang salah satunya yaitu mengoptimalkan sinergi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Melalui Kebijakan Sinergi BUMN tersebut, Pemerintah telah memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada BUMN di berbagai sektor salah satunya adalah sektor pengadaan. Dalam melakukan proses pengadaan barang...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54779

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rismawati, author

Kebebasan berkontrak badan usaha milik negara dikaitkan definisi keuangan negara = Freedom of contract of state owned enterprises in associated with state finance definition

Adanya inkonsistensi definisi keuangan negara dalam hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, membuat organ Badan Usaha Milik Negara BUMN merasakan adanya insecure feeling untuk bertindak dalam pengurusan sehari-hari, termasuk membuat dan melaksanakan kontrak. Hal tersebut dikarenakan adanya kekhawatiran jika terjadi kerugian pada BUMN, akan dapat dianggap sebagai kerugian...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

T47279

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Herudi Kandau Nugroho, author

Pengaruh sinergi transaksional Badan Usaha Milik Negara terhadap kinerja pembiayaan bank umum syariah perusahaan anak Badan Usaha Milik Negara / Herudi Kandau Nugroho, M. Cholil Nafis

ABSTRACT
In order to support accelerated growth and cross selling transaction as well as strengthening the position of state-owned enterprises to face free competition and globalization, synergy in all of the lines business are needed. One of them is the transactional synergy where the source of financing came from Islamic commercial...

Jakarta: Program Studi Kajian Timur Tengah dan Islam (PSKTTI), 2017

300 MEIS 4:2 (2017)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Putu Harini, author

Penerapan pengecualian praktek monopoli dalam industri minyak dan gas bumi berdasarkan undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat = Implementation of exception monopoly in the oil and gas industry based on the law prohibition of monopolistic practices and unfair business competition

Di Indonesia, industry minyak dan gas bumi merupakan industry strategis yang mendapatkan pengecualian dalam melakukan monopoli. Hal tersebut diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Permasalahan timbul, ketika terdapat ketidakselarasan dalam beberapa aturan dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2003...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46845

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Edina Rahmanadia Nada, author

Analisis Dugaan Pelanggaran Pasal 12 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat terhadap Pembentukan Holding Company oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Sektor Perumahan dan Pengembangan Kawasan = Analysis of Alleged Violation of Article 12 of Law Number 5 Year 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition in the Establishment of Holding Company by State-Owned Enterprise in the Housing and Area Development Sector

Di Indonesia, pembentukan holding company dimulai sejak tahun 1998 dengan rencana Pemerintah dalam melakukan inisiasi pembentukan holding company untuk beberapa Badan Usaha Milik Negara (“BUMN”). Pembentukan holding company ini merupakan salah satu pilihan dalam melaksanakan restrukturisasi BUMN dalam rangka mengoptimalisasi manajemen. Salah satu sektor yang direncanakan oleh pemerintah dalam rangka...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian