Hasil Pencarian

Ditemukan 6 dokumen yang sesuai dengan query

Hernilawaty, author

Wewenang Pemerintah Daerah Mengelola Pesisir Pantai dan Laut (Studi di Kabupaten Lanpung Selatan)

ABSTRAK
Wilayah Indonesia sebagian besar terdiri dari pesisir dan laut dan jika dikelola dengan baik, wilayah itu, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pesisir dan laut mengandung sumber daya yang tidak sedikit. Wilayah pesisir pantai dan laut yang berada di sekitar daerah kabupaten, selama ini pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah pusat, sedangkan...

1999

T 2500

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nurmayani, author

Wewenang pemerintah daerah meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak dan retribusi dalam pelaksanaan otonomi daerah (Studi di Kota Bandar Lampung)

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2002

T36420

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

A. Kahar Maranjaya, author

Batas-batas otonomi daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik. Sebagai negara kesatuan, Indonesia menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk meyelenggarakan otonomi daerah seluas-luasnya. Kewenangan otonomi luas adalah keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yanag mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan. Terlebih dalam negara modern, terutama apabila...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1999

T-Pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Yusna Melianti, author

Kesiapan implementasi UU No.20 dan UU No.25 tahun 1999 dalam menyelenggarakan hubungan pemerintah pusat dan daerah [studi kasus pemerintah propinsi DKI Jakarta] / Yusna Melianti

2001

T36495

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yusna Melianti, author

Kesiapan implementasi UU No. 22 dan UU No. 25 tahun 1999 dalam penyelenggaraan hubungan pemerintah pusat dan daerah : studi kasus pemerintahan propinsi DKI Jakarta

ABSTRAK
Penetapan UU No. 22 tahun 1999 pada tanggal 4 Mei 1999 dan resminya baru diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2001, yang memberi kewenangan amat besar kepada daerah. Undang-Undang ini juga memberikan perubahan mendasar mengenai prinsip-prinsip otonomi daerah, sebab UU No. 22 tahun 1999 adalah merupakan, otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab dengan menekankan...

2001

T4380

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hotmauli, author

Politik hukum pengenaan pajak bumi dan bangunan di Indonesia

Persoalan pengenaan pajak oleh pemerintah menjadi perbincangan yang menarik untuk dicermati, disebabkan dalam pengenaan pajak, pengaturan mengenai hak dan kewajiban wajib pajak maupun fiskus menjadi hal yang wajib ada dalam dasar hukum pengenaannya. Untuk rnenyeimbangkan hak dan kewajiban ini dalam peraturan perpajakan dibutuhkan politik hukum pemerintah yang mampu mengakomodasi kedua...

Depok: Universitas Indonesia, 1999

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian