Hasil Pencarian

Ditemukan 28 dokumen yang sesuai dengan query

Julio Osvaldo Parasian, author

Ketentuan hak lintas kapal asing pada selat yang digunakan untuk pelayaran internasional menurut special agreement = The regime of transit passage for foreign vessels on the strait used for international navigation under special agreement / Julio Osvaldo Parasian

ABSTRAK
Pemanfaatan dan penggunaan selat oleh negara-negara di dunia telah menunjukkan eksistensinya dalam berbagai manfaat diantaranya perdagangan internasional dan pertahanan militer. Sebelum terbentuknya UNCLOS 1982, ketentuan penggunaan laut (termasuk selat) tunduk pada hukum kebiasaan internasional dan konvensi internasional lainnya. Setelah terbentuknya UNCLOS 1982, rezim hak lintas diatas selat mulai diberlakukan. Urgensi...

2015

S61597

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Meithy Tamara, author

Status hukum the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai perjanjian internasional = The legal status of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) as a treaty

Skripsi ini membahas mengenai status hukum The Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) sebagai perjanjian internasional ditinjau dari perspektif hukum internasional. Untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan menguji permasalahan dengan metode yuridis normatif. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan perjanjian internasional berdasarkan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Dominique Virgil, author

Kewajiban negara dalam penyelamatan persons in distress di laut = State's obligation in rescuing persons in distress at sea

Meningkatnya perpindahan pengungsi dan pencari suaka di berbagai belahan dunia, terutama melalui laut, diikuti dengan kasus kematian mereka di laut. Tidak hanya itu, nasib pengungsi dan pencari suaka juga diperparah dengan tindakan negara yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyelamatkan pengungsi dan pencari suaka, bahkan tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nicholas, Kenneth, author

Pengaturan Kegiatan Alih Muatan di Laut Lepas dalam Rezim RFMO: Studi Kasus SEAFO, IOTC, WCPFC, dan Peran Indonesia = Regulation Regarding At-Sea Transshipment on the High Seas under the RFMO Regime: Case Study of SEAFO, IOTC, WCPFC, and the Role of Indonesia

ABSTRAK
Aktivitas transshipment di laut lepas semakin meningkat, mencapai hampir 40% dari semuanya transshipment di dunia, dan aktivitas ini memiliki keuntungan dan kerugian. Satu Di sisi lain memberikan efisiensi bagi pelaku usaha perikanan, namun di sisi lain lebih memudahkan Praktek IUU Fishing. Penulis berpendapat bahwa dampak negatif pemindahan muatan lebih besar...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Naomi Putri Anggita, author

Status hukum pulau buatan China di spratly Laut Cina Selatan Sesuai dengan hukum laut internasional = The legal status of China's artificial islands in the spratlys South China Sea In accordance with international law of the sea

ABSTRAK
Kepulauan Spratly adalah sebuah wilayah di Laut Cina Selatan dimana terdapat terumbu karang dan pulau-pulau kecil. Wilayah Kepulauan Spratly bersama-sama dengan Laut China Selatan telah menjadi wilayah sengketa negara-negara tersebut yang mengelilingi Laut Cina Selatan. China adalah salah satu negara yang disengketakan, dengan mengklaim Laut Cina Selatan dan pulau-pulaunya, termasuk...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

S-Pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hagai, author

Reservasi terhadap perjanjian HAM internasional pokok : studi kasus praktik negara Indonesia = Reservation to the core human rights treaties case study on Indonesia state practice

Reservasi terhadap perjanjian HAM internasional merupakan isu yang kontroversial. Tindakan negara untuk tidak terikat terhadap pasal dari perjanjian HAM internasional dianggap mengurangi kefektivitasan perlindungan Hak Asasi Manusia. Keberadaan reservasi dalam hukum internasional berangkat dari bentuknya yang merupakan hukum kebiasaan internasional dimana kemudian diatur ke dalam Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S60061

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Endah Kartika Lestari, author

Penerapan Countermeasure sebagai dasar pembelaan atas Internationally Wrongful Act negara terhadap investor asing dalam penyelesaian sengketa investasi Bab XI NAFTA (Studi kasus : Archer Daniels Midland Company, Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. lawan Mexico dan Corn Product International, Inc. lawan Mexico) = The application of Countermeasure as ground defense of state Internationally Wrongful Act to foreign investor based on investment dispute settlement of Chapter Eleven NAFTA (Case study: Archer Daniels Midland Company, Tate & Lyle Ingredients Americas, Inc. v. Mexico and Corn Product International, Inc. v. Mexico) / Endah Kartika Lestari

Counter measure merupakan salah satu dari enam keadaan yang dapat mengecualikan internationally wrongful act negara. Dalam praktik penyelesaian sengketa, tidak selamanya dasar pembelaan dengan countermeasure diterima oleh Majelis sebagai suatu countermeasure yang sah. Countermeasure dapat dikatakan sah apabila pelaksanaannya telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Meksiko sebagai Tergugat dalam kasus...

2015

S60836

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Alfiana Qisthi, author

Tinjauan hukum internasional terkait tindakan penahanan dalam menangani pencari suaka yang masuk ke wilayah Indonesia = International law review relating detention in handling asylum seekers that enter Indonesia's territory

ABSTRAK
Sampai saat ini, Indonesia masih belum menjadi anggota dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Kondisi ini mengakibatkan penanganan pencari suaka di Indonesia tidak memiliki kerangka hukum yang yang memadai dalam menjamin perlindungan hak-hak mereka ketika masuk ke wilayah Indonesia. Penanganan Pencari Suaka di Indonesia masuk kedalam lingkup keimigrasian, yang...

Universitas Indonesia, 2016

S65314

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Siti Syadza Qinthary, author

Keadaan tanpa kewarganegaraan dalam hukum internasional: studi kasus penanganan Suku Bajau = Statelessness in international law: case study policies concerning Suku Bajau

ABSTRAK
Skripsi ini membahas penanganan yang telah dan akan dilakukan terhadap permasalahan keadaan tanpa kewarganegaraan yang terjadi pada Suku Bajau yang tersebar di wilayah Malaysia, Filipina, dan Indonesia dengan membandingkannya dengan penanganan Suku Gipsi di Eropa. Perlindungan akan hak berkewarganegaraan sendiri telah diatur di berbagai instrumen hukum internasional, namun pada prakteknya seringkali tidak sesuai. Pada akhirnya negara-negara...

2016

S64733

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Auditya Firza Saputra, author

Tinjauan penerapan asas okupasi efektif dalam sengketa kepulauan paracel di laut China Selatan antara Republik Rakyat China dan Vietnam = State practice review the application of effective occupation principle on the paracels islands in the south China Sea dispute between people s republic of China and Vietnam

ABSTRAK
Kehadiran klaim nine-dash-line Republik Rakyat China membuat suasana politik di wilayah Laut Cina Selatan memanas akibat sengketa wilayah yang tak kunjung terselesaikan sejak dekade 1970 hingga saat ini. Masalah ini berkembang seiring ditemukannya potensi kekayaan alam di wilayah perairan Kepulauan Paracel. Kondisi ekonomi Vietnam yang sedang dilanda krisis global pasca perang saudara dan unifikasi menjadikan...

2016

S64511

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian