Hasil Pencarian

Ditemukan 18 dokumen yang sesuai dengan query

Yulisye Indriati, author

Pipil sebagai alas kepemilikan atas tanah hak milik adat di Bali : analisis kasus Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung nomor : 700 PK/PDT/2011 = Pipil as an indigenous land's right in Bali : case analysis of Judicial Review Supreme Court Verdict number : 700 PK/PDT/2011

Ada berbagai macam alas hak atas tanah. Dalam karya tulis ini penulis hanya akan membahas kasus yang terkait dengan alas hak yang berlaku di kalangan masyarakat di Bali yaitu Pipil. Pipil adalah Surat Tanda Pembayaran Pajak sebelum Tahun 1960 yang oleh masyarakat di Bali di kenal sebagai alat bukti kepemilikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T34814

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Catur Wulaningrum, author

Analisis terhadap pelaksanaan pembuatan sertifikat tanah pekarangan transmigrasi lokal di Kecamatan Ciledug, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

Pemerintah berkewaj iban menyediakan tanah bagi penyelenggaraan transmigrasi sesuai dengan ketentuan Pasal 23 UU No. 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian, Penyediaan tanah transmigrasi harus memenuhi kriteria kejelasan areal (clear) dan status tanah harus bebas dari masalah (clean) termasuk dalam penyediaan tanah pekarangan bagi para transmigran lokal di kecamatan Cikedung kabupaten...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T37612

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Stevanus Joseph Ferdinandus, author

Perjanjian jual beli sebagai pemindahan hak satuan rumah susun (Analisis terhadap pemindahan hak satuan rumah susun di Apartemen X, Jakarta Utara) / Stevanus Joseph Ferdinandus

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai penjualan satuan rumah susun atau apartemen yang dilakukan berdasarkan sistem off-plan, yaitu suatu sistem yang memungkinkan adanya jual beli secara pesan lebih dahulu atas satuan rumah susun sebelum pembangunannya selesai yang tertuang dalam suatu perjanjian pengikatan jual beli. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan kualitatif, sehingga penelitian ini dapat...

2009

T37310

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Rosen, Milly, author

Penggunaan ruang bawah tanah yang dilhubungkan dengan hak atas tanah menurut Undang-undang Pokok Agraria / Milly Rosen

2009

T37272

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Dewi Damayanti, author

Tukar menukar (ruislag) tanah wakaf (Kasus tanah wakaf Wan Syarifah, Petogogan, Jakarta Selatan) / Dewi Damayanti

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai perselisihan tanah wakaf yang di ruislag di daerah Petogogan, Jakarta Selatan dikaitkan dengan peraturan perwakafan dan peraturan pertanahan. Adapun hal lain yang juga akan dibahas dalam tesis ini, bagaimana ketentuan hukum yang berlaku dalam penyelesaian perselisihan perwakafan serta bagaimana peran BWI dalam tukar menukar (ruislag) tanah wakaf WAN SYARIFAH? Ketentuan Pasal...

2009

T37402

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Ratih Novianti, author

Pendaftaran tanah secara sporadik yang dilakukan tuan X di Desa Gunung Sindur Kabupaten Bogor / Ratih Novianti

ABSTRAK
Tesis ini membahas status subyek yang berdwikewarganegaraan saat berlakunya UUPA yang menentukan dalam pendaftaran tanah dan penyelesaian permasalahan yang timbul berkaitan dengan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya yang dilakukan saat ini. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat yang akan mengajukan permohonan pensertipikatan tanah dengan karakteristik yang sama. Penelitian...

2010

T37062

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Neneng Lela Fitriani, author

Bangunan yang didirikan diatas tanah hak guna bangunan pihak lain : tinjauan yuridis Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 78PDT.G/2011/PN.PLG dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 26/G/2011/PTUN-PLG = Building which is built on other entity's the right of building : juridical review decision of Palembang District Court Number 78PDT.G/2011/PN.PLG and Decision of Palembang State Administrative Court number 26/G/2011/PTUN.PLG / Neneng Lela Fitriani

ABSTRAK
Penguasaan atas tanah secara nyata dapat dilihat dari hubungan seseorang atau suatu badan hukum tertentu sebagai pemegang haknya dengan suatu bidang tanah tertentu sebagai objeknya. Keterbatasan lahan membuat manusia mencari cara agar kebutuhan akan lahan dapat dipenuhi. Salah satu cara yang dilakukan adalah mengadakan perjanjian pinjam pakai tanah. Perjanjian pinjam pakai tanah memiliki jangka...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38959

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mestriana Setio Ningwulan, author

Perlawanan pihak ketiga terhadap putusan perdamaian yang membatalkan perjanjian pengikatan jual beli : tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 164 K/Pdt/2012 = Third party reciprocal on peace agreement that annuls pre arrangement purchasing agreement : judicial review Supreme Court Decision Number : 164 K/Pdt/2012 / Mestriana Setio Ningwulan

ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai putusan perdamaian yang membatalkan perjanjian pengikatan jual-beli yang telah dilakukan atas suatu bidang tanah di Depok. Putusan perdamaian yang dimaksud memiliki objek sengketa yang serupa dengan apa yang diatur didalam perjanjian pengikatan jual beli yang dibatalkan hanya saja berbeda pihak-pihak didalamnya. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan desain analitis. Hasil penelitian...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T38962

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Mohammad Guntur Priyombodo, author

Kekuatan hukum surat keterangan hibah dapat membatalkan akta jual beli dan sertipikat hak milik no 2150 lkp tinjauan yuridis terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang no 40 pdt 2012 pt tk = The power of law grants letter to cancel deed of sale buy and proprietary certificate no 2150 lkp judicial review of against high court ruling no 40 pdt 2012 pt tk / Mohammad Guntur Priyombodo

ABSTRAK
Sebagai peraturan pelaksanaan UUPA dan penyempurna Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sesungguhnya PP 24/1997 dapat memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang memiliki dan menguasai tanah dengan itikad baik. Pengadilan merupakan langkah hukum terakhir jika terjadi perselisihan tentang hak atas tanah setelah penyelesaian dengan cara musyawarah atau mediasi tidak menyelesaikan permasalahan. Penelitian ini bermaksud melakukan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39388

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Heni Daida, author

Sengketa sertipikat ganda di wilayah Kecamatan Curug Kabupaten Tangerang : tinjauan yuridis terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 154 PK/TUN/2010 = Dual certificate dispute in the district area Curug Tangerang district : judicial review against the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia number 154/PK/TUN/2010 / Heni Daida

ABSTRAK
Sertipikat hak atas tanah merupakan alat bukti yang kuat dimana di dalamnya menjelaskan tentang keadaan tanahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya seringkali terjadi sengketa karena timbulnya sertipikat ganda. Hal ini disebabkan oleh cacat hukum administrasi karena sertipikat tidak dipetakan, diukur dan Kantor Pertanahan tidak melakukan pengukuran ulang sebagaimana yang dimohon oleh pemilik tanah dengan alasan tidak...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39014

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian