::  Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

 
Ditemukan 14 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Glorya Eryana Turnip, author
Pembatasan pemberitaan sidang putusan sebagai bentuk pemenuhan hak anak ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak: Studi Kasus Putusan No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel = Restrictions on reporting the decision session as a form of fulfillment of children's rights in review of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System: Case Study of Decision No. 4/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Sel
Undang-Undang (UU) Perlindungan anak menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum memiliki hak untuk dilindungi identitasnya dari publik. Tujuan hak ini untuk melindungi harkat dan martabat anak sehingga anak dapat kembali ke masyarakat tanpa stigmatiasi negatif pasca menjalani sanksi pidananya. Namun, di era yang serba digital saat ini, pelanggaran hak atas...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ines Krisantia Jayaputri, author
Peranan Konsinyasi dalam Penyelesaian Permasalahan Waris di Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor 327/Pdt.g/2013/PN.Jkt.Sel) = The Role of Consignment in the Resolution of Inheritance Issues in District Court (Study Case of Decision Number 327/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel)
Penitipan uang ke Pengadilan Negeri (konsinyasi) adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengakhiri suatu penyelesaian perkara di Pengadilan. Konsinyasi merupakan salah satu proses yang dapat dilakukan untuk mempercepat penyelesaian suatu perkara di pengadilan dengan cara “memaksa” salah satu pihak yang berperkara untuk menyetujui suatu putusan. Berdasar pada hal...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Caecilia Kartika Marulita, author
Perbuatan Melawan Hukum Dikaitkan dengan Nilai Valuasi Objek Lelang Yang Dapat Dipertanggungjawabkan (Studi Kasus Putusan Nomor: 213/Pdt.G/2020/PN Bdg.) = Unlawful Act Related to the Accountable Valuation Value of the Auction Object (Case Study Decision No: 213/Pdt.G/2020/PN Bdg.)
Dalam pelaksanaan lelang, disyaratkan adanya Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual (kreditur) dengan nilai pasar sebagai prioritas pertama (batas atas) dan nilai likuidasi sebagai alternatif terakhir (batas bawah). Tidak diaturnya ketentuan mengenai kewajaran penetapan Nilai Limit mengakibatkan banyaknya gugatan perdata yang diajukan oleh pihak tereksekusi untuk menuntut ganti kerugian karena...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Azri Athirah Puteri Gathmir, author
Pengajuan Permohonan Upaya Hukum Kasasi Atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pasca Dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021 = Application for Legal Efforts for Cassation on the Decision on Suspension of Payment (PKPU) after the issuance of the Constitutional Court Decision Number
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan prosedur hukum yang memberikan hak untuk mengajukan rencana perdamaian kepada debitor yang tidak dapat memperkirakan kelanjutan pembayaran utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga debitor dapat merestrukturisasi utang-utangnya. Dalam praktiknya, debitor yang awalnya dimohonkan PKPU oleh kreditornya dapat juga dipailitkan. Kepailitan yang...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ristania Salsabila Putri, author
Kualifikasi ahli dan kekuatan mengikat keterangan ahli dalam proses pemeriksaan perkara pidana di Indonesia (Putusan Nomor: 300/Pid.B/2013/PN.Mpw dan Putusan Nomor 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) = Expert qualifications and binding power of expert witness in criminal case examination process in Indonesia (Judgement Number 300/Pid.B/2013/PN.Mpw and Judgement Number 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)
Indonesia menganut sistem pembuktian peradilan pidana dengan negatief wettelijk, di mana ketentuan mengenai alat bukti yang sah dan diakui diatur secara limitatif di dalam KUHAP. Alat bukti berupa keterangan ahli di dalam KUHAP merupakan alat bukti baru karena sebelumnya tidak dicantumkan di dalam HIR. Sampai dengan saat ini, KUHAP masih...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lucy Indriastuti, author
Keadilan restoratif (Restorative Justice) pada penyelesaian perkara penyalahguna narkotika dalam Rancangan Undang-Undang Narkotika = Restorative justice in the settlement of substance abuse case on the draft bill of narcotics
Penelitian ini membahas tentang bagaimana konsep keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara penyalahguna narkotika di Indonesia, mengingat konsep keadilan restoratif belum diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) dan belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) sebagai fondasi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ibrahim Imaduddin, author
Pelaksanaan wewenang penghentian penuntutan melalui Keadilan Restoratif oleh Penuntut Umum selaku Dominus Litis setelah terbitnya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 = Implementation of the Authority to termination prosecution by the public prosecutor as Dominus Litis after the enactment of Prosecutors Regulation Number 15 of 2020
Dalam perjalannya, Sistem Peradilan Pidana di Indonesia kerap kali menghasilkan suatu hasil yang menimbulkan respon beragaram di kalangan masyarakat. seperti contohnya kasus nenek minah dan kasus kakek samirin yang dilimpahkan ke tahapan persidangan dan menimbulkan reaksi negatif dari masyarakat. Kejadian tersebut menimbulkan pertanyaan, apakah Sistem Peradilan Pidana di Indonesia sangat...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Maysa Arifa Widyasukma, author
Perbandingan Penerapan Character Evidence di Indonesia, Amerika Serikat, dan Belanda (Studi Kasus Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST) = The Comparison of Character Evidence Application in Indonesia, United States, and Netherlands (Case Study Court Decision Number: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)
Sistem peradilan pidana di Indonesia menganut sistem pembuktian negatif dimana Hakim harus memperoleh keyakinan dari minimal 2 (dua) alat bukti yang sah untuk dapat menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Kekuatan pembuktian alat bukti yang diajukan di persidangan berpengaruh pada keyakinan dari Hakim. Pada Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST, terdapat character evidence yang bukan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Qadli Iyaldi, author
Penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan : studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2 Pid.Pra/2020/Pn Trg, Nomor 3/Pid.Pra/2020/Pn Trg, dan Nomor 1/Pid.Pra/2018/Pn Tas = Determination of district court's relative competence on pretrial review application : case studies of District Court Decisions Number 2 Pid.Pra/2020/Pn Trg, Number 3/Pid.Pra/2020/Pn Trg, and Number 1/Pid.Pra/2018/Pn Tas
Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis penentuan kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. KUHAP beserta peraturan turunan dan perluasannya terkait dengan praperadilan, baik di dalam peraturan pemerintah, PERMA, serta dalam Putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan KUHAP tidak mengatur mengenai kompetensi relatif pengadilan negeri dalam mengadili permohonan praperadilan. Tiadanya suatu...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aldino Ahmad Ossama, author
Analisis Penggunaan Hasil Pemeriksaan Poligraf (Lie Detector) sebagai Alat Bukti dalam Praktik Peradilan Pidana Indonesia dalam Kaitannya terhadap Asas Due Process of Law = Analysis of the Usage of Polygraph Examination Results (Lie Detector) as Evidence in Indonesian Criminal Justice Practices in relation to Due Process of Law Principle
Penggunaan hasil pemeriksaan poligraf yang dijadikan alat bukti dalam praktik peradilan pidana Indonesia seharusnya dapat diiringi dengan keberadaan regulasi yang memadai serta mekanisme pengawasan yang jelas terhadap pelaksanaan pemeriksaan poligraf agar dapat sejalan dengan asas due process of law. Hal tersebut tentunya berkaitan pada keabsahan suatu alat bukti yang dihadirkan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2   >>