Ditemukan 26 dokumen yang sesuai dengan query
Hendrik Gozali, author
Skripsi ini membahas mengenai konsep dan pelaksanaan alat bukti tambahan berupa sumpah pelengkap (Suppletoir) yang digunakan dalam proses pembuktian di Pengadilan Agama. Penulisan ini dilatar belakangi oleh penemuan penulis dalam beberapa putusan yang memperlihatkan kesulitan bagi para pihak dalam mengajukan alat bukti selama proses pembuktian terutama dalam perkara perceraian. Penulisan...
2014
S53655
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Andi Ahsanal Zamakhsyari, author
Skripsi ini membahas 3 (tiga) permasalahan. Pertama, mengenai karakter militeristik dalam institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mempengaruhi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam sistem peradilan pidana. Kedua, prosedur atau mekanisme penjatuhan hukuman disiplin terhadap anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin dalam tindakan penyidikan. Ketiga, sifat pidana yang terdapat dalam...
2015
S62124
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Nusrofan Adi Prasetyo, author
ABSTRAK
Minimnya penerapan konsep fair trial menyebabkan rasa keadilan dan kepastian
hukum menjadi berkurang selama proses pra-ajudikasi hingga ajudikasi, terbukti
melalui Putusan No. 08/Pid.B/2013/PN-GST dengan memvonis anak dengan
hukuman mati. Minimnya penerapan asas fair trial menyebabkan pembuktian usia
Terdakwa menjadi tidak diperhatikan sehingga asas admisibilitas dan asas hukum
acara lainnya dihilangkan, termasuk asas in dubio pro...
2016
S64856
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rose Angel Alexandra Wantah, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas mengenai kedudukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP)
Penyidikan di persidangan dan kedudukan saksi verbalisan sebagai pengganti
Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik yang dicabut dalam persidangan.
Sistem Peradilan Pidana Indonesia menganut asas inkuisitorial modern yang
memfokuskan pemeriksaan pada tahap penyidikan, namun tetap harus mengingat
prinsip nonself incrimination dan hak-hak Terdakwa. Berita Acara Pemeriksaan
(BAP) Penyidik...
2016
S64844
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Indah Banjarsari, author
ABSTRAK
Skripsi ini membahas kewenangan hakim dalam penetapan justice collaborator yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Justice collaborator adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset atau...
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S65771
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Aditya Brahma Esmondo, author
ABSTRAK
Tindak Pidana penipuan tidak lepas dari hubungan kontraktual diantara para
pihaknya. Hal in imenjadi penting untuk dibahas ketikan perbuatan yang semula
hubungan kontraktual diajukan kedalam perkara tindak pidana penipuan. Fenomena
tersebut menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi para pihak. Terutama dalam
pemenuhan prestasi dalam hubungan kontraktual. Akan tetapi tidak sedikit juga orang
yang membuat perikatan...
2017
S65829
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Indah Kusumaningrum, author
Skripsi ini membahas mengenai multitafsir mengenai saat gugurnya praperadilan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 serta perlindungan hukum bagi Pemohon setelah adanya putusan gugur praperadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu data dari penelitian ini sebagian besar didapat melalui studi kepustakaan dan wawancara kepada narasumber. Hasil penelitian ppenulis...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Rafael Alfin Pradana, author
ABSTRAK
Perlindungan hak tersangka sebagai salah satu bentuk perwujudan Hak Asasi Manusia dirasakan tidak lagi diutamakan dalam proses hukum pidana. Penetapan tersangka sebagai dasar pengenaan upaya paksa terhadap seseorang dalam proses hukum pidana tidak mengutamakan hak asasi manusia dan tidak sesuai asas due process of law. Bukti permulaan yang cukup sebagai...
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Sulistiandriatmoko, author
Alat bukti elektronik telah diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Narkotika. Alat bukti elektronik tersebut selalu diandalkan pada setiap tingkatan peradilan, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan. Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 1094/Pid.Sus/2015 PN.JKT.BRT,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library
Indra Hidayanto, Author
Upaya penagqulangan kejahatan merupakan masalah universal yang terus menerus harus selalu diupayakan. Oleh karena itu dibutuhkan keterpaduan antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana yang diatur diatur dan di tata dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHAP. KUHAP sejak kelahirannya sangat menjunjung...
2007
T19441
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library