Hasil Pencarian

Ditemukan 8 dokumen yang sesuai dengan query

Ryan Muthiara Wasti, author

Analisis kedudukan dan kewenangan kerapatan adat nagari sebagai lembaga perwakilan masyarakat adat dalam perspektif hukum tata negara adat = Analysis of the position and authority of kerapatan adat nagari as a traditional representative institution from a perspective of constitutional law / Ryan Muthiara Wasti

ABSTRAK
Indonesia mengakui eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya di dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Salah satunya adalah lembaga perwakilan masyarakat adat yang memperlihatkan nilai-nilai tradisional yang masih hidup hingga sekarang. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum sepenuhnya mengakomodir nilai-nilai adat di setiap daerah terutama perwakilan adat di Nagari Minangkabau....

2016

T46631

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Puspa Amelia, author

Kewenangan Mahkamah Agung dalam pengujian peraturan tata tertib dan pemanduan sumpah atau janji jabatan pimpinan dewan perwakilan daerah Republik Indonesia tahun 2017 = The supreme court s authority in judicial review of the rules of procedure and swearing oath of office for the chair of regional representative board of the Republic of Indonesia in 2017 / Puspa Amelia

ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang kewenangan Mahkamah Agung terkait putusan pengujian yang membatalkan Peraturan DPD Nomor 1 Tahun 2016 dan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib serta dilakukannya pemanduan sumpah atau janji terhadap pimpinan DPD yang terpilih pada tahun 2017 yang masih menjadi perdebatan. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan utama....

2018

T51187

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Lara Sakti Oetomo, author

Analisis produk hukum legislasi nasional dalam mengakomodasi hukum bagi transaksi syariah di Indonesia = Product analysis of national laws and laws in accommodating laws for sharia transactions in Indonesia

Perkembangan legislasi hukum ekonomi syariah di Indonesia saat ini sudah mengalami kemajuan yang sangat pesat, perkembangan tersebut juga merupakan salah satu pengejawantahan dengan telah dikeluarkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang mendukung penerapan hukum Islam di bidang muamalat (hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Irawan Agung Raharjo, author

Konflik paradigma konseptual pengawasan terhadap hakim dan pembentukan Undang-undang nomor 18 tahun 2011 sebagai suatu langkah progresif = Paradigm conceptual conflict of oversight of justice and the formation of law number 18 year 2011 as a prograsif step

Tesis ini membahas tentang perselisihan pendapat antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terkait dengan kewenangannya masing-masing dan pembahasan mengenai pembentukan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 sebagai sarana penguatan sistem pengawasan terhadap hakim. Tesis ini menggunakan metode penulisan hukum normatif, penulis telah menggunakan satu bentuk metode, yakni penelitian library research ....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013

T32628

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Silalahi, Artha Debora, author

Pilihan Hukum Kedaruratan dan Pengawasan DPR RI Terhadap Penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 dan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 Dalam Tindak Lanjut Penanganan Pandemi Corona Virus Disease-19 = Emergency Law Option and Supervision of the House of Representatives on the Issuance of Lieu of Law Number 1 of 2020 and Lieu of Law Number 2 of 2020 in the Follow-up of Handling the Corona Virus Disease-19 Pandemic

Pandemi Covid-19 telah memaksa pemerintah untuk bersikap dan merespon dengan keputusan yang cepat dan tepat. Keputusan Presiden untuk menerbitkan Perppu untuk penanganan pandemi Covid-19 menuai kontroversi berkaitan dengan materi muatan dan prosedural penerbitan Perppu. Penelitian ini bertujuan meninjau pilihan hukum kedaruratan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19 dan implikasi pilihan hukum...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Natalia Nanda Eka Dewi, author

Politik Hukum Pembentukan Kementerian Koordinator di Bidang Peraturan Perundang-undangan dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia = Legal Politics of Establishing the Coordinating Ministry for Laws and Regulations in the Indonesian Constitutional System

Konstitusi Indonesia sudah mengatur tentang sistem ketatanegaraan sebagai dasar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Sistem pemerintahan presidensial mengonstruksikan adanya saling kontribusi yang dilekatkan pada lembaga eksekutif dan lembaga legislatif, salah satunya dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Sistem Presidensial membawa konsekuensi bahwa kekuasaan Presiden tidak hanya berada dalam wilayah kekuasaan eksekutif saja...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Fathudin, author

Pembatasan hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat publik kajian tentang mekanisme pengangkatan kapolrdi dan Panglima TNI = Restrictions on the presidential prerogative in the appointment of public officials a study of the mechanism of the appointment of chief of the indonesian national police and commander of the Indonesian National Armed Forces

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pembatasan hak prerogatif presiden dalam pengangkatan pejabat publik khusunya kepala kepolisian negara republik Indonesia dan Panglima TNI. Pembatasan tersebut berupa hak konfirmasi DPR dalam proses pengangkatan pejabat publik. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan pendekatan undang-undang (statuta approach). Hasil penelitian ini...

Depok: Universitas Indonesia, 2016

T44886

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fajri Nursyamsi, author

Pergantian Presiden Republik Indonesia dengan dasar tidak dapat melakukan kewajibannya dalam pasal 8 ayat 1 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 = Replacment of Indonesian President because of inability based on article 8 paragraph 1 Indonesian Constitution 1945

Istilah 'Presiden' dapat diartikan sebagai suatu jabatan dan juga pejabat yang mengisi jabatan tersebut Dari sisi jabatan Presiden mengemban tugas dan kewenangan dalam menjalankan fungsinya sedangkan sebagai pejabat Presiden adalah seorang manusia yang tidak dapat lepas dari sifat manusiawi termasuk kondisi sakit atau disabilitas Dalam sistem pemerintahan Presidensiil Presiden menjadi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45524

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian