Ditemukan 25 dokumen yang sesuai dengan query
Ani Purwanti, author
[ABSTRAK
Affirmative Action (tindakan khusus sementara) untuk perempuan di
bidang politik, pertama kali termuat dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun
2002 tentang Partai Politik dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang
Pemilu Anggota DPR RI, DPD dan DPRD. Regulasi tersebut berlanjut pada
Undang Undang Nomor 2 Tahun 2008 dan Nomor 2 Tahun 2011 tentang...
Depok: Universitas Indonesia, 2014
D1469
UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library
Adharinalti, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk: 1) mengkaji substansi pemilu dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. 2) mengkaji peran Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutuskan sengketa hasil penetapan pemilihan kepala daerah. 3) mengkaji kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan memutuskan sengketa hail penetapan pemilihan kepala daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif...
2006
T16478
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Titik Daryani, author
ABSTRAK
Hak-hak tersangka dan terdakwa dalam KUHAP
sejalan dengan pengakuan hak asasi manusia (HAM).
Berdasarkan demikian seorang tersangka dan terdakwa
tidak dapat dianggap bersalah sebelum dinyatakan oleh
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
pasti. Perlindungan tersangka dan terdakwa dari
kesewenangan penegak hukum dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya harus dapat dilaksanakan dalam peradilan
pidana. Namun kesenjangan hak tersangka dan terdakwa
dapat...
2005
T36940
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Rima Monika, author
ABSTRAK
Masterplan Percepatan Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 20011- 2025 merupakan politik pembangunan ekonomi Indonesia yang didasari pada Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Dalam pelaksanaan MP3EI didasarkan oleh Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. Dalam pelaksanaankegiatan MP3EI terdapat berbagai...
Universitas Indonesia, 2013
T32658
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ananthia Ayu Devitasari, author
ABSTRAK
Penelitian dengan judul “Peran Partai Politik dalam Pengisian Jabatan Menteri Pada Sistem Presidensial Indonesia Setelah Amandemen UUD 1945” ini dilatarbelakangi oleh penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 menganut sistem Presidensial dimana Presiden memegang kekuasaansebagai Kepala Pemerintahan dan juga sebagai Kepala Negara(single chief executive).Presiden memiliki kekuasaan dan hak dalam rangka...
Universitas Indonesia, 2013
T32261
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Niko Prasetya, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas mengenai Mewujudkan Pemerintahan Presidensiil Efektif
Dikaitkan Dengan Sistem Multipartai Di Indonesia, Sistem presidensial yang
dimurnikan dalam perubahan UUD 1945 dipraktekkan di tengah kondisi nyata sistem
multipartai dalam komposisi politik di DPR. Kondisi ini yang menyebabkan
pemerintahan Presiden Yudhoyono dalam kerangka sistem presidesial tidak berjalan
dengan efektif sesuai dengan karakteristik sistem presidensial dalam...
2013
T32150
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ratu Riftia Rizki, author
ABSTRAK
Penelitian ini didasarkan pada Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia sesuai dengan amanat Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 Penelitian ini membahas tiga permasalahan utama Pertama kaitan mengenai Politik Hukum Pengelolaan Migas dengan teori kedaulatan Migas dalam mewujudkan Negara Kesejahteraan Kedua Perkembangan Politik Hukum Pengelolaan Migas di Indonesia dari Massa...
2014
T39337
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Mochammad Ali Safa`at, author
Disertasi ini membahas tentang pembubaran partai politik di Indonesia pada kurun waktu 1959 sampai 2004, baik dari sisi pengaturan hukum maupun praktik pelaksanaannya serta prospek pengaturan di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan pendekatan sejarah dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa...
Depok: Universitas Indonesia, 2009
D926
UI - Disertasi (Open) Universitas Indonesia Library
Afifi, author
ABSTRAK
Intervensi terhadap kekuasaan kekuasaan yudikatif merupakan salah satu indikasi
rapuhnya prinsip kemerdekaan kekuasaan kehakiman. Korupsi yudikatif (judicial
corruption) telah melemahkan eksistensi independensi kekuasaan yudikatif dalam
memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara. Politik hukum pembentukan
Majelis Kehormatan Hakim sebagai mekanisme pemberhentian hakim pada
Mahkamah Agung seharusnya mampu menjawab permasalahan tersebut. Penelitian
ini mempunyai tujuan untuk mengetahui, memahami,...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Aisyah Lailiyah, author
2006
T36816
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library