Hasil Pencarian

Ditemukan 19 dokumen yang sesuai dengan query

Bea Amanda Puteri, author

Perlindungan Anak Melalui Pengimplementasian Ketentuan tentang Dispensasi Kawin Anak dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 (Studi terhadap Penetapan Pengadilan Agama Pandeglang, Banten) = Child Protection Through the Implementation of Regulations on Dispensation for Child Marriage in Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 (Study of the Decision of the Pandeglang Religious Court, Banten)

Dispensasi kawin sebagai pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan semestinya didasarkan pada asas kepentingan terbaik bagi anak sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Berkenaan dengan dispensasi kawin, Pengadilan Agama Kabupaten Pandeglang, Provinsi...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Nisrina Anrika Nirmalapurie, author

Kekuatan Pembuktian Surat Keterangan Waris Sebagai Dasar Pembagian Waris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 68 Tahun 2020) = Strenght of Legal Heir Certificate as The Basis for Inheritance Distribution (Studi of Pekanbaru District Court Decision Number 68 of 2020)

Dokumen kependudukan berfungsi sebagai alat bukti kepemilikan hak konstitusional yang dimiliki oleh warga negara, dokumen kependudukan dapat menunjukkan kedudukan hukum seseorang dan menjadi dasar dari pembagian waris setelah dokumen-dokumen tersebut dicocokkan dengan keterangan ahli waris dan dituangkan dalam surat keterangan waris, pembuatan surat keterangan waris berdasarkan dokumen kependudukan seharusnya menjadikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Griseldi Ananda, author

Tanggung Jawab Ahli Waris Yang Tidak Menyerahkan Protokol Notaris Meninggal Dunia Kepada Majelis Pengawas Daerah (Studi di Majelis Pengawas Daerah Notaris Kota Bandar Lampung) = Responsibilities of Heirs Who Do Not Submit Notary Protocol Dies To The Regional Supervisory Council (Study at the Notary Regional Supervisory Board of Bandar Lampung City)

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik, selama pembuatan akta autentik tersebut tidak dikhususkan untuk pejabat lain. Notaris dalam fungsinya bertindak untuk melayani masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh Pemerintah dan mendapat kewenangan membuat akta autentik dari Negara, untuk melayani kebutuhan masyarakat dalam hubungan hukum yang...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Ratu Chairunissa, author

Pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang didasari Utang Piutang dihubungkan dengan Prinsip Kehati-hatian Notaris (Studi Putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor 23/Pdt.G/2018/PN.Dpu) = Drawing up of the Deed of Sale and Purchase Agreement and Power of Attorney to Sell Based on Debts and Receivables Connected to the Notary's Precautionary Principle (Study of Dompu District Court Decision Number 23/Pdt.G/2018/PN.Dpu)

Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta autentik wajib memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam membuat akta. Lahirnya akta yang bermasalah akibat tidak terlaksananya prinsip kehati-hatian akan merugikan para pihak yang ada di dalam akta, pihak ketiga dan Notaris itu sendiri. Penelitian ini menganalisis putusan Pengadilan Negeri Dompu Nomor...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Indira Agiasandrini, author

Pertanggungjawaban Notaris Atas Penyerahan Sertipikat Tanah Kepada Orang Yang Tidak Berhak (Putusan Pengadilan Negeri Jember Nomor 121/PDT.G/2020/PN JMR) = The Accountability Of Notary For Handing Over Deed Of Land To A Person Who Are Not Entitled To (Jember District Court Verdict Number 121/PDT.G/2020/PN JMR)

Pertanggungjawaban Notaris Atas Penyerahan Sertipikat Tanah Kepada Orang Yang Tidak Berhak. Notaris yang dalam pelaksanaan jabatannya diberikan amanah untuk menyimpan Sertipikat Tanah harus mengembalikannya kepada orang yang berhak atas dokumen tersebut, dikarenakan berkaitan dengan kewajiban Notaris untuk menjaga kepercayaan yang telah diberikan oleh Negara dan masyarakat. Notaris yang memberikan segala...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Revina Destiani Putri, author

Akibat Hukum Akta Sewa Menyewa Rumah Yang Dibuat Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 8/PDT/2022/PT MDN) = Legal Consequences of a House Rental Deed Made Based on the Deed of Sale and Purchase Binding Agreement (Study of Medan High Court Number 8/Pdt/2022/PT MDN).

Notaris dalam membuat akta wajib memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan isi akta dengan memperhatikan asas kecermatan dan prinsip kehati-hatian. Dalam melaksanakan jabatannya Notaris memerlukan wawasan yang luas dan selalu memperhatikan mengenai perkembangan keilmuan dan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, hal tersebut bertujuan agar Notaris tidak salah dalam mengkonstruksikan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Chatrin Intan Sari, author

Pengajuan Permohonan Cuti Bagi Notaris Yang Belum Menjalankan Masa Jabatan Selama Dua Tahun (Simulasi Notaris RE Wilayah Jabatan Daerah Istimewa Yogyakarta) = Submission of Requests for Leave for Notaries Who Have Not Served a Term of Office of Two Years (Simulation of Notary RE for the Special Region of Yogyakarta)

Notaris adalah pejabat umum yang memiliki hak salah satunya adalah hak cuti. Salah satu syarat yang harus dipenuhi Notaris guna memperoleh hak cuti adalah sudah menjalankan masa jabatan 2 (dua) tahun sesuai pada Pasal 25 UUJN. Pihak yang berwenang untuk menerima atau menolak permohonan cuti adalah Majelis Pengawas Notaris. Permasalahan...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Zerlina Jihan Deavinsa, author

Perlindungan Hukum terhadap Notaris Penerima Protokol sebagai Tergugat dalam Penyelesaian Sengketa atas Akta yang Dibuat oleh Pemberi Protokol (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1196 K/PDT/2020) = Legal Protection for Notary Protocol Receiver as Defendant in Dispute Settlement Related to Deeds Made by the Protocol Giver (Study of Supreme Court Decision Number 1196 K/PDT/2020)

Akta autentik sebagai produk hukum Notaris merupakan bagian dari protokol Notaris yang harus dijaga dan disimpan oleh setiap Notaris. Protokol Notaris akan beralih kepada Notaris lain apabila Notaris pembuat protokol sudah tidak menjabat. Atas dasar tersebut, maka diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya apabila terjadi sengketa...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Devinda Shabyla Maharani Putri Kurniawan, author

Tanggung Jawab Developer Dan Notaris Dalam Pembuatan Pengikatan Jual Beli Terhadap Konsumen Yang Beritikad Baik (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1949K/Pdt/2022) = The Responsibility of Developers and Notaries in Making Binding Sale and Purchase to Consumers in Good Faith (Study of Supreme Court Decision Number 1949K/PDT/2022)

Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (PJB) harus memiliki itikad baik dari pengembang (developer) terhadap konsumen. Peran developer, konsumen dan Notaris sangat penting dalam PJB, karena berhubungan dengan hak dan kepastian para pihak yang terlibat. Developer harus memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian, termasuk penyerahan obyek perjanjian kepada konsumen. Pelaksanaan PJB harus...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

Nasya Agustyna Rahmaesa, author

Pembatalan Akta Hibah Bersyarat Dalam Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 50/PDT/2021/PT.TJK) = Cancellation Of Conditional Grant Deed In Transfer Of Land Rights (Study Of Tanjung Karang High Court Decision Number 50/PDT/2021/PT.TJK)

Hibah mengenai benda tidak bergerak seperti tanah harus dinyatakan dalam bentuk akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan didaftarkan pemindahan haknya. PPAT bewenang dalam pembuatan akta hibah sebagai alat bukti yang secara sah menyatakan telah dilakukannya perbuatan hukum hibah mengenai suatu hak atas tanah. Hibah merupakan pemberian secara sukarela...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 >>

:: Hasil Pencarian :: Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian