Tanggung jawab notaris selaku pejabat pembuat akta tanah yang tidak cermat, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan para pihak dalam membuat akta jual beli tanah (studi putusan majelis pengawas pusat notaris nomor: 04/B/Mj. MPPN/VIII/2016) = The responsibility of notary as a PPAT who is unmeticulous biased and unable to safeguard the interest of parties in making land sale and purchase deed study (supervisory council of notaries verdict number 04/B/Mj. MPPN/VIII/2016)

Tanggung jawab notaris selaku pejabat pembuat akta tanah (PPAT) terhadap akta jual beli yang dibuat dalam masa cuti sebagai notaris : studi Putusan Majelis Pemeriksa Pusat Notaris Nomor 11/B/Mj.PPN/2009 = Responsibility of notary as the land deed official pejabat pembuat akta tanah (PPAT) against deed of sale and purchase made on the leave period as a notary : case study on Decision of Central controling assembly Notarial Number 11/B/Mj.PPN/2009 dated June 12th 2009

Tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli yang ternyata belum dibayar lunas (studi putusan majelis pengawas pusat notaris Nomor 05/B/MJ.PPN/V/2013) = The responsibility and legal protection for notary in the capacity as land titles registrar ppat in an establishment of purchase deed which has not been fully paid (case study the verdict of the notary council supervisory center Number 05/B/MJ.PPN/V/2)

Analisa yuridis terhadap pelaksanaan jabatan notaris yang merangkap sebagai pejabat pembuat akta tanah (ppat) yang merugikan klien = Juridical analysis of the implementation of notary as an accredited land deed officer (ppat) the adverse clients

Peran tanggung jawab notaris dan pejabat pembuat akta tanah dalam menjalankan asas praduga sah dan kaitannya dengan akta jual beli yang tidak sah sebagai obyek agunan dalam perjanjian kredit (studi kasus putusan Nomor 10/PID/2018/PT.DKI) = The role of the responsibility of the notary and the official making the land deed in carrying out the principle of legal presumption and its relation to the illegal sale and purchase deed as the object of collateral in the credit agreement (case study decision Number 10/PID/2018/PT.DKI)