Reposisi kewenangan majelis pengawas notaris dalam mengadili berdasarkan kategorisasi norma (studi kasus terhadap putusan majelis pengawas notaris) = Repositioning authority notary supervisory council in passing based categorization norm (case study verdict against notary supervisory council )

Pengawasan terhadap profesi notaris oleh majelis pengawas daerah yang bersifat preventif dan kuratif berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia nomor m.02.pr.08.10 tahun 2004

Peninjauan kekuasaan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menentukan pemilihan wilayah kedudukan notaris dalam formasi jabatan notaris = Authority review of the Minister of Law and Human Rights of The Republic of Indonesia in determining the electoral areas of the notaris position in the notaris mandatory requirement

Analisis yuridis terhadap pemberhentian sementara notaris berdasarkan peraturan menteri hukum dan hak asasi manusia No.M.02.PR.08.10 Tahun 2004 (studi kasus putusan majelis pemeriksa wilayah notaris Jawa Barat No:129/MPWJABAR/ 2007) = Juridical analysis of temporary stoppage of notary based on regulation by Ministry of Law and Human Rights No.M.02.PR.08.10 years 2--4 : case study putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Jawa Barat No.129/MPW-JABAR/2007

Majelis Pengawas Notaris dalam fungsi peradilan profesi notaris: kajian terhadap kategorisasi pelanggaran norma disipliner = Assembly Supervisory Notary in justice function profession notary: study of the categorization violations disciplinary norms