Dinamika Pengawasan Peraturan Daerah Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah = Dynamics of Supervision of Regional Regulations After the Birth of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government

Penyelesaian sengketa tapal batas antar kabupaten/kota berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah = Settlement of border inter-regency/city border disputes based on law number 23 of 2014 concerning regional government

Politik hukum hubungan keuangan antara pusat dan daerah ditinjau dari Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pusat dan daerah dan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah = The legal politics of financial relations between the center and the regions in terms of Law number 1 of 2022 concerning financial relations between the center and regions and Law number 23 of 2014 concerning Regional Government

Kewenangan gubernur dalam pencabutan izin usaha pertambangan setelah berlakunya undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah: studi kasus: pencabutan izin usaha pertambangan PT Sebuku Batubai Coal = Governor's authority in revoking mining permits after the enactment of law number 23 of 2014 concerning regional government: case study: revocation of PT Sebuku Batubai Coal Mining Permit

Analisis Yuridis Implementasi Pasal 16A Ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Terhadap Calon Notaris yang Sedang Melaksanakan Kewajiban Magang di Kantor Notaris = Juridical Analysis Implementation Article 16A paragraph (1) and paragraph (2) of Law Number 2 Year 2014 concerning the Amendment to Law Number 30 Year 2004 on Notary to Candidate Notary that obligations internship in Notary Office