Ditemukan 140 dokumen yang sesuai dengan query
Jakarta: Deputi Perundang-undangan sekertariat jendral DPR RI,
340 PDG
Majalah, Jurnal, Buletin Universitas Indonesia Library
Luthvi Febryka Nola, author
ABSTRAK
Pemerintah telah melakukan moratorium penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke sejumlah negara termasuk 19 negara Timur Tengah, dengan alasan perlindungan. Namun, kebijakan tersebut belum efektif karena sampai saat ini masih terdapat banyak pelanggaran akibat lemahnya aturan moratorium dalam UU No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia....
Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017
340 ISH 9:8 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nainggolan, Poltak Partogi, 1963-, author
ABSTRAK
Konflik Suriah terus mengalami eskalasi dan memasuki fase baru menuju perang besar pasca-serangan senjata kimia Pemerintah Assad dan serangan penghukuman AS ke pangkalan udara militer Suriah. Ancaman Rusia dan Iran yang akan membalas secara serius serangan militer AS ke Suriah menimbulkan kekhawatiran dunia akan
berakhirnya solusi politik melalui perundingan damai di...
Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017
340 ISH 9:8 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Faridah Alawiyah, author
ABSTRAK
Kebijakan evaluasi hasil belajar siswa tahun pelajaran 2016/2017 mengalami perubahan. Selain Ujian Nasional (UN), juga dilaksanakan ujian sekolah berstandar nasional (USBN). Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat permasalahan dari pengawasan yang lemah hingga kebocoran soal ujian. Khusus UN yang dilaksanakan berbasis komputer (UNBK), permasalahan teknis yang banyak terjadi pada tahun...
Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017
340 ISH 9:8 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Eka Budiyanti, author
ABSTRAK
Pemerintah melakukan kebijakan intervensi harga dalam rangka mengantisipasi kenaikan harga pada tahun ini. Adapun kebijakan yang diberlakukan adalah penetapan harga eceran tertinggi (HET) untuk komoditas gula, minyak goreng, dan daging beku. Kebijakan
ini juga terbatas, yaitu hanya diberlakukan di pasar ritel modern. Tentunya kebijakan ini juga akan berdampak positif dan negatif...
Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017
340 ISH 9:8 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Ahmad Budiman, author
ABSTRAK
Keterbukaan informasi publik di Indonesia belum sepenuhnya berjalan secara efektif. Masih ditemukan berbagai kendala yang menyebabkan keterbukaan informasi publik tidak dapat berjalan dengan efektif sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Penguatan keterbukaan informasi publik perlu dilakukan yaitu dengan memastikan hadirnya Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di...
Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2017
340 ISH 9:8 (2017)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Jakarta: Jakarta P3I Sekretariat Jenderal DPR RI, 1998
350.532 IND b
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Hartini Retnaningsih, author
RUU Cipta Kerja (RUU Ciptaker yang merupakan omnibus law) mendapat banyak kritik akibat keresahan pekerja yang khawatir akan kehilangan atau berkurang kesejahteraannya. Tulisan ini mengkaji masalah kesejahteraan pekerja dalam kaitannya dengan RUU Cipta Kerja. Dalam hal ini perlu pembahasan yang cermat terkait kesejahteraan pekerja. Diharapkan UU...
Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020
320 PAR 2:1 (2020)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nainggolan, P. Partogi, author
Pasca-pelantikan mereka, tugas baru dalam menjalankan diplomasi parlemen telah menanti para anggota DPR periode 2019-2024. Peran dan kapabilitas mereka dalam menjalankan diplomasi dijalur dua akan mendukung sukses pemerintah dalam mengimplementasikan multitrack diplomacy(diplomasi total) di milenium baru. Karena tetap harus beranjak dari kepentingan nasional, pengembangan kinerja para anggota DPR dalam menjalankan...
Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020
320 PAR 2:1 (2020)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Nainggolan, P. Partogi, author
Pasca-pelantikan mereka, tugas baru dalam menjalankan diplomasi parlemen telah menanti para anggota DPR periode 2019-2024. Peran dan kapabilitas mereka dalam menjalankan diplomasi dijalur dua akan mendukung sukses pemerintah dalam mengimplementasikan multitrack diplomacy(diplomasi total) di milenium baru. Karena tetap harus beranjak dari kepentingan nasional, pengembangan kinerja para anggota DPR dalam menjalankan...
Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, 2020
320 PAR 2:1 (2020)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
