Ditemukan 386 dokumen yang sesuai dengan query
Sihombing, Didik Dionisius, author
Keberadaan prinsip pertanggungjawaban pemerintah dalam dimensi Hukum Administrasi Negara merupakan sarana yang ditetapakan dalam rangka membatasi ruang gerak pemerintah. Konotasi pembatasan yang dimaksudkan bukan untuk menghambat maupun mempersempit aktivitas pemerintah namun mengacu pada dimensi pengawasan dan penjagaan agar perbuatan-perbuatan pemerintah sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan dalam garis orisinalitas fungsionalnya....
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Pangaribuan, Ruth Pryscilla, author
ABSTRAK Tesis ini membahas upaya hukum peninjauan kembali terhadap putusan pembatalan putusan arbitrase dan bagaimana pandangan hakim terhadap upaya hukum tersebut. Untuk mengkaji permasalahan dalan tesis ini penulis menggunakan sengketa antara PT. Bumigas Energi dan PT. Geo Dipa Energi serta putusan arbitrase 271/XI/ARB-BANI/2007. PT. Bumigas Energi telah melakukan dua kali...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T52241
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Happy Rayna Stephany, author
ABSTRAK
Tesis ini membahas tentang urgensi hak imunitas kepada kurator sebagai bentuk
perlindungan hukum saat mengurus dan membereskan harta pailit. Penelitian ini
adalah penelitian kualitatif dengan metode preskriptif yuridis analitis. Hasil
penelitian adalah Undang-Undang Kepailitan tidak tegas dalam memberikan
perlindungan hukum kepada kurator sehingga para kurator rentan menjadi target
tuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata.Untuk...
2015
T43092
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Wahyumurti Setya Sasmita, author
Jika konflik tidak dikelola dengan baik, mereka dengan cepat berubah menjadi sengketa. Salah satu lembaga badan arbitrase untuk penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI. Penelitian ini menunjukan proses arbitrase pada proyek konstruksi dan faktor-faktor risiko yang mempengaruhi waktu penyelesaian sengketa konstruksi dalam proses arbitrase di...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
T48721
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Joseph Harry Krisnamurti, author
Berlakunya Undang-Undang Administrasi Pemerintahan selain telah menjawab kebutuhan atas adanya suatu undang-undang yang mengatur tentang hukum materiil bagi Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia juga telah menimbulkan permasalahan tersendiri dalam pengaturannya. Hal ini karena Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah mengatur bahwa Badan Pemerintahan dapat ditetapkan sebagai pihak yang bertanggungjawab untuk mengembalikan...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T49801
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Reza Adhitya Akbar, author
Arbitrase merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang sangat popular digunakan oleh kalangan pelaku bisnis. Namun, hal tersebut tidak menjamin bahwa suatu putusan dapat dilaksanakan pada suatu negara, karena terhalang oleh suatu ketertiban umum negara tersebut. Kemajuan pesat di bidang bisnis baik nasional maupun internasional seperti penanaman modal (investment), kontrak kerjasama investasi...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
T54992
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Achmad Alif Nurbani, author
Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2018 terhadap Kelembagaan Dewan Perwakilan Daerah, serta urgensi keanggotaan DPD RI yang berasal dari unsur partai politik akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2018. Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan Yuridis Normatif. Temuan pada penelitian ini adalah: Mahkamah Konstitusi dalam putusannya...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Ellyca, author
Tanah terlantar merupakan suatu hal yang merugikan masyarakat umum karena tanah merupakan milik Bangsa Indonesia yang harus dimanfaatkan sebesar-besanrya untuk kesejahteraan umum sehingga apabila ditelantarkan maka berdampak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat. Oleh karena itu mengenai tanah terlantar perlu dilakukan penertiban yang mana hal tersebut dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional selaku...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Rizkisyabana Yulistyaputri, author
Terhadap putuasan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK dapat diajukan 2 (dua) upaya hukum, yaitu keberatan sesuai dengan UU 8/1999 dan juga pembatalan sesuai dengan UU 30/1999. Adanya dua tindakan yang dapat dilakukan terhadap putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh BPSK tersebut menimbulkan pertanyaan terkait proses arbitrase dalam upaya penyelesaian sengketa konsumen...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
Siahaan, Putri Nurmala Sari, author
Konsep penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan yang dikenal dalam dua disiplin ilmu yakni hukum administrasi negara dan hukum pidana merupakan dua konsep berbeda dan berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Pada konsep penyalahgunaan wewenang, jika disebut kesalahan administratif maka keputusan dan/atau tindakan dapat diperbaiki sesuai dengan ketentuan regulasi dan diadakan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library
