Ditemukan 114 dokumen yang sesuai dengan query
Dalam kerangka struktur sentralisai kekuasaan politik dan otoritas administrasi kemudian dibentuklah Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang kemudian menjadi pilar berjalannya otonomi daerah sehubungan dengan keuangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka menjadi permaslahan adalah : sejauh mana kewenangan seorang Gubernur/Bupati sebagai tangan kanannya pemerintah Pusat...
348 JHUSR 8:1 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Dalam kerangka struktur sentralisai kekuasaan politik dan otoritas administrasi kemudian dibentuklah Undang-undang No.5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang kemudian menjadi pilar berjalannya otonomi daerah sehubungan dengan keuangan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka menjadi permaslahan adalah : sejauh mana kewenangan seorang Gubernur/Bupati sebagai tangan kanannya pemerintah Pusat...
348 JHUSR 8:1 (2010)
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Rahmi Permatasari, author
Program Bantuan Operasional Kesehatan atau BOK melalui mekanisme DAK Non Fisik merupakan upaya penyalurkan dana operasional untuk kegiatan Puskesmas. Dana tersebut merupakan yang digunakan untuk kegiatan UKM di Puskesmas. Namun masih banyak kendala yang yang menyebabkan efektifitas dana ini menjadi belum maksimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektifitas implementasi...
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2019
T53836
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Endang Unandar, author
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pendelegasian wewenang dan pengaruhnya terhadap efektivitas pelaksanaan tugas pada Kantor Wilayah DJP Jakarta III. Pendelegasian wewenang merupakan variabel bebas sedangkan efektivitas pelaksanaan tugas sebagai variabel terikat. Pendelegasian wewenang dibedakan menjadi dua, yaitu pendelegasian wewenang langsung dan pendelegasian wewenang tidak Iangsung.
Pendelegasian wewenang atau delegasi atau pelimpahan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22280
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Desi Oktaviani Bakara, author
Proses pelimpahan kewenangan dari dokter kepada perawat di Indonesia sampai saat ini masih menjadi permasalahan. Undang-undang mengenai praktik keperawatan tidak mengatur dengan spesifik mengenai proses pelimpahan kewenangan ini, khususnya dalam tindakan medis. Hal ini menjadi fenomena yang memprihatinkan apabila dibandingkan dengan negara Amerika Serikat dan Jepang. Oleh karena itu penulis...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Haning Nugrahadi, author
ABSTRAK
Tulisan ini membahas fenomena perubahan otoritas kepemimpinan yang berjalan pada sebuah organisasi
kepemerintahan. Dalam organisasi kepemerintahan, otoritas yang dimiliki oleh setiap pegawai didasarkan oleh
tugas pokok fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan dalam struktur organisasi. Namun, dalam kenyataanya
tupoksi yang secara kaku memisahkan otoritas kepada masing-masing pegawai dapat disiasati untuk menjaga
proses kerja organisasi. Hal...
Depok: [Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, ], 2016
MK-pdf
UI - Makalah dan Kertas Kerja Universitas Indonesia Library
Tampubolon, Gabriela Anastasia, author
Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pentingnya lembaga pengawas keuangan yang sedang berkembang di berbagai negara. Di Indonesia sendiri kebutuhan ini tercermin setelah akhirnya diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Melihat kebutuhan tersebut, pada penulisan ini nantinya akan digambarkan model lembaga pengawas keuangan seperti...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
S43160
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Rizky Muhammad Ikhsan, author
Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK di bidang pasar modal. Selain itu, mambahas mengenai fungsi dan tugas OJK dalam mengatur bidang Pasar Modal dan relevansinya dengan kewenangan pengaturan yang dimiliki oleh OJK. Hasil penelitian menyatakan bahwa fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan OJK di bidang Pasar...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45251
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Gelora Martanti, author
Dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan seluruh lembaga jasa keuangan termasuk perbankan akan dilakukan oleh OJK secara terintegrasi. Salah satu tujuan OJK adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Skripsi ini akan meneliti apa saja kewenangan OJK dalam usaha perlindungan konsumen; bagaimana rancangan perubahan mekanisme penanganan...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2013
S45526
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Rini Wisnu Wardhani, author
Teknologi telekomunikasi memungkinkan kita untuk selalu terkoneksi dimanapun dan kapanpun. Produk dan jasa dari penyedia layanan infrastruktur telekomunikasi terus memberikan layanan kepada penggunanya untuk dapat melakukan komunikasi lebih mudah, memiliki akses komunikasi cepat dan kapasitas pita yang lebar dengan harga yang terjangkau. Internet yang merupakan media (platform) yang melewatkan data...
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2011
T28335
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
