Hasil Pencarian

Ditemukan 9351 dokumen yang sesuai dengan query

Rizky Muhammad Ikhsan, author

Analisa Perbandingan Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah dalam Pembentukan Undang-Undang menurut Undang Undang Nomor 17 Tahun 2014, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 92/PUU-X/2012 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XII/2014 = Comparative analysis of the Authority of the Regional Representative Council in the Establishment Act by Act No. 17 of 2014, the Constitutional Court Decision No. 92/ PUU-X/2012 and the Constitutional Court Decision No 79/PUU-XII/2014

ABSTRAK
Kewenangan DPD dalam pembentukan undang-undang telah diatur pada Pasal 22D UUDNRI 1945, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 serta Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 (UU MD3 2009) menempatkan kedudukan DPD tidak setara dengan Presiden atau DPR dalam hal pembentukan undang-undang. Lahirnya, putusan MK Nomor 92/PUU-X/2012...

2017

T47101

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Chandra, author

Analisis terhadap penyalahgunaan keadaan keunggulan ekonomi sebagai dasar pembatalan perjanjian studi kasus: putusan nomor 2837/k.pdt/2009 = Analysis of undue influence using the abuse of economic superiority as the basis for cancellation of the agreement case study supreme court decision no 2837 k pdt 2009

Penyalahgunaan keadaan merupakan salah satu alasan pembatalan perjanjian di dalam Nieuw Burgerlijk Wetboek di Belanda. Penelitian ini membehas mengenai ajaran penyalahgunaan keadaan misbruik van omstandigheden yang menyebabkan dapat dibatalkannya suatu perjanjian dengan dasar keunggulan ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis normative dengan menggunakan data sekunder, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi...

2016

S66207

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Jeselyn, author

Pengaturan anjak piutang dengan pemberian jaminan recourse factoring di indonesia = The regulation of recourse factoring in indonesia

Anjak piutang, khususnya anjak piutang dengan pemberian jaminan merupakan salah suatu lembaga pembiayaan dalam perdagangan, baik secara domestik maupun internasional. Dalam pengaturannya di Indonesia, anjak piutang tidak diatur secara khusus, sehingga dalam praktiknya perjanjian anjak piutang dapat mengacu dari kebiasaan yang ada di dunia perdagangan domestik maupun internasional. Konvensi UNIDROIIT...

2017

S66229

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Andrieta Isabella Edwina Putri, author

Kajian terhadap status bangunan dan tanah yang dihuni bekas karyawan perusahaan jawatan kereta api pjka di kelurahan manggarai, jakarta selatan = Review on the legal status of the buildings and the land inhabited by the ex employees of perusahaan jawatan kereta api pjka in manggarai south jakarta

Penelitian ini membahas mengenai berbagai status badan hukum memiliki pengaturan yang berbeda mengenai jenis Hak Pakai yang dapat diperoleh dalam kaitannya dengan perkembangan Djawatan Kereta Api DKA hingga akhirnya menjadi PT. KAI Persero dan mengenai peralihan kekayaan perusahaan-perusahaan tersebut ditinjau dari perspektif keuangan negara, salah satunya adalah tanah dengan Sertipikat...

Depok: Universitas Indonesia, 2017

S66218

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Radifan Khairi Nawir, author

Perjanjian lisensi paten sebagai pengecualian dari hukum persaingan usaha di indonesia dan uni eropa = Patent license agreement as an exemption of competition law in indonesia and the european union

Studi yang menggunakan metode penetiltian yuridis normatif ini membahas hubungan antara Hukum Persaingan Usaha dan Hak atas Kekayaan Intelektual HaKI , khususnya Paten. Adapun hubungan antara keduanya dibahas dengan meninjau dan membandingkan ketentuan pengecualian atas perjanjian terkait HaKI dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia dan Uni Eropa, khususnya pengaturan yang mengecualikan...

2017

S66352

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Presiden RI

Instruksi Presiden no.6 tahun 2007

Jakarta: Presiden RI, 2007

362PREI002

Multimedia Universitas Indonesia Library

M Geger Fakhrurrozi, author

Tindakan notaris pada pembuatan akta yayasan yang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Yayasan Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Analisis akta Yayasan RJ di Kabupaten Cirebon) = Notary acts on the establishment of foundation deed that is not in accordance with based onLaw Number 28 Year 2004 Concerning Amendment To Law Number 16 Year 2001 About Foundation (Analysis of deed of RJ Foundation in Cirebon Regency)

ABSTRAK
Yayasan yang berdiri sebelum Undang-undang Yayasan, harus menyesuaikan anggaran dasarnya, apabila tidak Yayasan tidak boleh menggunakan kata ldquo;Yayasan rdquo; didepan namanya dan/atau Yayasan tersebut dapat dibubarkan.Yayasan RJ didirikan pada tahun 1993. Sejak tahun 2008 sampai tahun 2015 Yayasan RJ tidak berbadan hukum. Baru pada tanggal 30 oktober 2015 Yayasan RJ,...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T50161

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ari Khusrini, author

Kualitas implementasi e-legislasi berbasis partisipasi publik di Badan Pembinaan Hukum Nasional = Quality of e-legislation implementation based on public participation in The National Legal Development Agency

E-legislasi berbasis partisipasi publik merupakan interaksi reciprocal secara digital antara masyarakat dengan Pemerintah di BPHN, guna menciptakan kebijakan yang berkualitas sebagai solusi atas persoalan bangsa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kualitas implementasi e-legislasi berbasis partisipasi publik di BPHN. Penelitian menggunakan paradigma post-positivist dengan teknik pengumpulan data kualitatif, meliputi: studi pustaka,...

2019

T54278

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Hsio Wei Kuan, author

Marriage equality and legal mobilizaton: the litigation and legislative actions before judicial yuan interpretation no.748

ABSTRACT
On May 24, 2017, the world was impressed by the decision made by the justices of the constitutional court in Taiwan regarding the constitutionality of the legal ban on same sex marriages. both the opposing opinions in such debate have assumed that social activities view these two paths, the legislative...

Taipei: Taiwan Foundation for Democracy, 2019

059 TDQ 16:1 (2019)

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Garuda Wiko, author

Fungsi perangkat hukum perdata dalam era globalisasi dan kaitannya dengan ketahanan nasional

Ditinjau dari segi sejarah berlakunya peraturan-peraturan hukum yang ada sekarang, rujukan utama yang dapat dilihat adalah Pasal II aturan peralihan UUD 45, yang ditetapkan sehari setelah bangsa Indonesia melepaskan diri dari kekuasaan kolonial. Pasal peralihan ini mengatur bahwa segala peraturan yang ada sebelum kemerdekaan dapat langsung terus berlaku selama belum...

Depok: Universitas Indonesia, 1996

T-Pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian