Ditemukan 280 dokumen yang sesuai dengan query
Hansto Ruben Gusti Oscar, author
Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara oleh orang atau badan yang dipungut berdasarkan Undang-Undang dan digunakan untuk menjalankan kegiatan negara untuk mencapai tujuan negara. Terdapat salah satu jenis pajak yang dikenakan atas konsumsi dalam masyarakat, yaitu Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan barang kena pajak dan/atau jasa...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hutadjulu, Reynold, author
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) mempakan salah satu jenis pajak yang mempunyai kontribusi yang cukup besar bagi penerimaan negara dan restitusi PPN merupakan salah satu kebijakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Namun mekanisme restitusi yang berlaku rentan terhadap kemungkinan dilakukannya manipulasi pajak, Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengaruh pemeriksaan...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21926
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Priambodo Setiono, author
Salah satu fungsi utama bank umum adalah sebagai intermediasi. Nasabah penyimpan memanfaatkan jasa bank untuk menyimpan dana sedangkan debitur memanfaatkan jasa bank untuk mendapatkan dana pinjaman. Transaksi simpan-pinjam di perbankan (bank konvensional) termasuk transaksi yang dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai padahal kebijakan pengecualian pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam sektor...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22069
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Subandono Rachmadi, author
The submission of recording products which include video and/or audio recording is regarded as submission of Tax Payable Goods that are imposed or payable of Value Added Tax. That provision is implicitly regulated in The Law No.8/1983 regarding Value Added Tax, as was last changed by Law No. 18/2000. Even...
Depok: Universitas Indonesia, 2005
T22374
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Muhammad Purwanto, author
Dalam rangka menyeimbangkan neraca perdagangan, menggalakkan ekspor, dan memberikan rangsangan bagi tumbuhnya iklim investasi di Indonesia, pemerintah menerapkan pemberian fasilitas bagi sektor ekonomi strategis. Salah satunya adalah pemberian fasilitas pembebasan PPN atas pembelian dan atau penyerahan barang modal. Studi mengenai sejauh mana pelaksanaan administrasi pemberian fasilitas tersebut merupakan pokok isi...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22221
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Suhendrawan, author
Mekanisme pemungut PPN/WAPU PPN telah dimanfaatkan oleh kontraktor kontrak karya/Badan-badan Tertentu utk melakukan keterlambatan penyetoran PPN. Dengan dicabutnya ketentuan pemungut PPN pada Badan-badan Tertentu oleh pemerintah telah menimbulkan reaksi dari Badan-hadan Tertentu khususnya Badan-badan Tertentu pada sektor Migas untuk tetap menjadi Pemungut PPN/WAPU PPN. Kontrak Karya yang ditandatangani setelah tahun...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22282
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dian Mardiana, author
Sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia menganut mekanisme pemungutan yang dikenakan atas dasar pertambahan nilai (value added) dari barang yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang dapat bertindak sebagai pabrikan, importir, agen utama atau distributor utama. Dengan kata lain, sistem Pajak Petambahan Nilai dikenakan karena adanya...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21889
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Situmorang, Agustinus, author
Pelaksanaan pengawasan wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakannya maka pemerintah melalui instansi Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk senantiasa memantau potensi penerimaan pajak. Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi umum dan dalam negeri, yaitu Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tersebut hanya atas konsumsi barang kena pajak dan atau jasa...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T22192
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Wisnu Anggoro Wicaksono, author
Penelitian ini membahas kebijakan penyetaraan perlakuan PPN atas ekspor BKP yang dihasilkan oleh kegiatan usaha jasa maklon dengan kegiatan usaha manufaktur. Tujuan penelitian adalah menggambarkan latar belakang munculnya kebijakan penyetaraan perlakuan PPN atas ekspor BKP yang dihasilkan kegiatan usaha jasa maklon dan kegiatan usaha manufaktur, menganalisis kebijakan perlakuan PPN atas...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2012
S-Pdf
UI - Skripsi (Open) Universitas Indonesia Library
Adhayu Kartika Utami, author
Berdasarkan PMK No. 196/2016, impor Barang Kena Pajak untuk kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi panas bumi diberikan fasilitas PPN tidak dipungut. Penelitian inin bertujuan untuk mengevaluasi kebijakan fasilitas PPN tidak dipungut ini dengan menggunakan kriteria Dunn, yakni efektivitas, responsivitas, dan ketepatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data...
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
