Hasil Pencarian

Ditemukan 209 dokumen yang sesuai dengan query

Argo Wahyu Jati K, author

Analisis tanggungjawab yuridis PPAT dan PPAT sementara terhadap terlaksananya catur tertib pertanahan dan Kabupaten Blitar / Argo Wahyu Jati K

ABSTRAK
Sebagai Pejabat Umum yang bertugas melaksanakan sebagian kegiatan Pendaftaran Tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah susun, PPAT dan PPAT-Sementara dituntut untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, mandiri serta bertanggungjawab dengan mengedepankan pelayanan kepada Masyarakat. Namun, pada kenyataannya masih ada kondisi-kondisi dimana...

2008

T36986

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Tugas dan kedudukan pejabat pembuat akta tanah

Pejabat Pembuat Akta Tanah, yang dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, ditugasi membuat akta sebagai bukti dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai tanah, adalah Pejabat Tata Usaha Negara. PPAT mengambil keputusan TUN, berupa mengabulkan ataupun menolak permintaan orang-orang atau badan-badan hukum yang datang kepadanya untuk dibuatkan akta. Jika diambilnya keputusan menolak, padahal...

Hukum dan Pembangunan Vol. 25 No. 6 Desember 1995 : 477-483, 1995

HUPE-25-6-Des1995-477

Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library

Evianti Ristia Dewi, author

Implikasi Ketentuan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 terhadap Pembuatan dan Pendaftaran Akta Secara Elektronik (Studi Perbandingan: Italia, Amerika, dan Indonesia) = Implications of Article 86 of Government Regulation Number 18 of 2021 on the Making and Registration of PPAT Deeds Electronically (Comparative Study: Italy, America, and Indonesia)

Bahwa dengan terbitnya ketentuan Pasal 185 UUCK menyebabkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional RI menerbitkan peraturan pemerintah guna melaksanakan amanat dari UUCK salah satunya adalah dengan menerbitkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 yang pada salah satu pengaturannya yakni Pasal 86 memuat ketentuan terkait pembuatan akta PPAT...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Parlindungan, A.P. (Adi Putera), author

Pedoman pelaksanaan U.U.P.A. dan tatacara pejabat pembuat akta tanah

Bandung: Mandar Maju, 1991

346.04 PAR p

Buku Teks Universitas Indonesia Library

Enny Koeswarni, author

Kedudukan akta PPAT sebagai bukti tertulis dalam sistem hukum Indonesia

Dalam kehidupan sehari-hari, dalam lalu lintas hukum Perdata, selain dikenal adanya akta-akta Notaris, dikenal juga adanya akta-akta PPAT yang merupakan alat bukti tertulis dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia. Sejak dahulu akta-akta Notaris dikenal sebagai alat bukti tertulis yang otentik, sedangkan akta-akta PPAT, diantara para praktisi hukum masih meragukan kedudukan...

Depok: Universitas Indonesia, 2002

T37731

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Andika Prayoga, author

Pelanggaran Kode Etik PPAT Yang Melakukan Penahanan Sertipikat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Nomor 49/Pdt.G/2020/Pn. Mjk) = Violation of the PPAT Code of Ethics Who Holds Certificates (Study of District Court Decisions Number 49/Pdt.G/2020/Pn. Mjk)

Pelanggaran Kode Etik artinya pelanggaran yang dilakukan oleh PPAT terhadap etika profesinya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang telah disusun secara tertulis dan mengikat, serta wajib ditaati oleh segenap anggota perkumpulan IPPAT dan dapat dikenakan sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut. Penyelesaian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sandra Dewi, author

Akibat hukum peralihan hak atas tanah yang belum bersertifikat oleh seorang notaris tanpa persetujuan pemilik tanah (Studi kasus putusan majelis pemeriksa pusat notaris nomor 09/B/MPPN/VII/2017) = The legal consequences of transfer of right on uncertified land title carried out by a notary without the consent of the beneficial owner. (Case study of majelis pemeriksa pusat notaris number 09/B/MPPN/VII/2017)

Tugas notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seringkali menimbulkan persepsi yang sama dikalangan masyarakat. Padahal dilihat dari kewenangannya yang diatur dalam undang-undang, jelas berbeda. Permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan terkadang membuat kewenangan notaris dan PPAT seolah saling tumpang tindih. Ruang lingkup pembuatan akta oleh PPAT memang sudah ditentukan oleh...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51802

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library