Hasil Pencarian

Ditemukan 211 dokumen yang sesuai dengan query

Angelina, author

Tanggung jawab hukum notaris merangkap PPAT yang melakukan penggelapan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) ditinjau dari hukum pidana serta kode etik PPAT : studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 76/PID/2010/PT.BDG = Legal responsibility of embezzlement case by notary/PPAT from the perspective of criminal law and PPAT's code of ethic : case study on the Verdict of Indonesia's Supreme Court No. 76/PID/2010/PT.BDG / Angelina

ABSTRAK
Tesis ini membahas kasus penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD. Pokok permasalahan yang penulis angkat adalah bagaimana tanggung jawab hukum notaris/PPAT ASD yang melakukan penggelapan BPHTB ditinjau dari hukum pidana dan kode etik PPAT serta apakah penggelapan BPHTB yang dilakukan oleh notaris/PPAT ASD dapat dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik ataukah hanya pelanggaran pidana. Dari...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39037

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Nur Syamsiati Duha, author

Pertanggungjawaban notaris terhadap perbuatan membantu melakukan tindak pidana penipuan : analisa Putusan Mahkamah Agung no. 2179K/PID/2009 tanggal 7 Februari 2011 = Accountability notary to help commit acts of criminal fraud : analysis of Supreme Court Decision no 2179K/PID/2009 dated 7 February 2011 / Nur Syamsiati Duha

ABSTRAK
Seorang notaris dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang memperoleh nasihat terkait dengan sebuah akta otentik. Ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Akta yang dihasilkannya merupakan simbol kepastian dan jaminan hukum yang pasti. Akan tetapi sekarang ini bahwa banyak notaris yang mau didikte oleh kliennya sekalipun harus bertentangan dengan peraturan perundangundangan dan/atau...

Salemba: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39282

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Cynthia Bella Permatasari, author

Kekuatan Akta Hibah Yang Dibuat Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara Dan Baru Disahkan Oleh Pengadilan Negeri Setelah Terjadi Pembuatan Akta Penerimaan Harta Peninggalan Dan Akta Pengikatan Jual Beli Dengan Pihak Yang Berbeda (Studi Putusan Pengadila = The Legal Force Of Deed Of Grant Drawn Up By Temporary Land Deed Official And Just Been Approved By The State Court Subsequent To The Execution Of The Deed Of Acceptance Of Inheritance And Deed Of The Binding Of Sale And Purchase With Different Parties (C

Sebagaimana diketahui Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan Notaris merupakan suatu profesi dan pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pembuatan akta autentik berkaitan dengan objek tanah dengan kekuatan pembuktian sempurna serta melakukan kegiatan pendaftaran tanah sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu. Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa permasalahan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ardheva Khalish Adiwena, author

Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Proforma Dalam Kontrak Studi Hukum Putusan-Putusan Pengadilan Republik Indonesia = Juridicial Review of Proforma Agreement in Contract Study Decisions of The Courts of Republic Indonesia

Dalam penyelesaian suatu sengketa diperlukan suatu perjanjian yang dapat mengikat antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Maka perjanjian diperlukan sebagai identitas adanya suatu kesepakatan dalam jual beli. Untuk itu dimata hukum perjanjian sangat lah penting sebagai identitas dari suatu kontrak sehingga beberapa orang membuat perjanjian...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Alvita Lucia, author

Analisis terhadap jual beli tanah yang perpindahan haknya tidak disertai proses balik nama (studi kasus putusan N0 388/PDT.G/2002/PNJKT,BAR)

ABSTRAK
Negara Indonesia dikenal sebagai Negara Agraria, sehingga Tanah memegang peranan yang penting bagi Perekonomian masyarakat Indonesia. Pengaturan mengenai Hak Kepemilikan atas tanah, yang dapat dimiliki individu dan badan hukum Indonesia, semuanya diatur oleh Instansi Pemerintah yang kita kenal dengan istilah Badan Pertanahan Nasional (BPN). Dalam prakteknya, BPN pun dibantu pelaksanaannya...

2011

T28171

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Luhftia Puti Saras Asih, author

Status jual beli yang tidak menyertakan nomor sertifikat hak milik yang sebenarnya dalam akta jual beli (studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 32/PDT.G/2014/PN.SBR) = Buying and selling status that does not include the actual certificate of ownership in The Sale and Purchase Deed (Study of Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 32 / PDT.G / 2014 / PN.SBR.)

ABSTRAK Jual beli tanah di Indonesia menurut Hukum Tanah Nasional dalam UUPA bersumber pada ketentuan Hukum Adat. Asas hukum adat terkait jual beli tanah adalah asas riil, terang dan tunai. Untuk memenuhi asas Terang maka jual beli harus dilakukan dihadapan PPAT. Bukti bahwa jual beli telah dilakukan dihadapan PPAT adalah...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T51824

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Bima Hendyk Setiawan, author

Keabsahan Renvoi Akta Yang Dilakukan Oleh Pejabat Yang Bukan Pembuat Aktanya : Studi Penetapan Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 17/PDT.P/2016/PN.LMJ = Legallity Of The Renvoi Deed Made By An Official Who Is Not The Maker Of The Deed : Study Lumajang Court Decision Number 17/PDT.P/2016/PN.LMJ

ABSTRAK
Latar belakang yang membuat penulis melakukan penelitian ini adalah adanya penetapan hakim yang mengesahkan surat keterangan yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara tentang pengesahan renvoi Akta yang direnvoi oleh pejabat yang bukan pembuat Aktanya. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah mengenai Keabsahan Renvoi Akta yang dilakukan oleh...

2019

T52733

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Wulan Rizkarina, author

Tinjauan yuridis terhadap pengalihan hak atas tanah yang berada dalam sita jaminan pengadilan negeri (Analisa putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 278 PK/PDT/2010) = Judicial review on the transfer of land that is put under the collateral forclosure (Analysis of the supreme court decision number 278 PK/PDT/2010)

Sita jaminan adalah tindakan menempatkan obyek sengketa ke dalam penguasaan pengadilan. Hal ini guna menjaga agar gugatan penggugat tidak menjadi kabur dan sia-sia. Sita jaminan harus dinyatakan sah dan berharga agar dapat mengikat dengan sempurna. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 278 PK/PDT/2010 menganalisa mengenai jual beli tanah sita jaminan...

Depok: Universitas Indonesia, 2012

T31499

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Imaduddin, author

Peranan dan tanggungjawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan akta jual beli tanah dan bangunan yang dibeli dengan fasilitas kredit pemilikan rumah agar terlaksana secara terang dan tunai : tinjauan kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 86/Pdt.G/2009/PN.Dpk = Role and responsibility Officers Makers Land Papers (PPAT) in making deed of sale and purchases land and building purchased with credit housing order to ensure an light and cash : review the case Depok District Court Decision Number: 86/Pdt.G/2009/PN.Dpk / Imaduddin

ABSTRAK
Dalam rangka memenuhi kebutuhan tempat tinggal yang layak, pemerintah melalui lembaga perbankan menyediakan fasilitas Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang dapat diperoleh dengan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Bank pemberi KPR dalam rangka mengamankan kredit yang diberikannya menjadikan tanah dan bangunan yang dibeli oleh Debitur sebagai jaminan dengan cara segera memproses...

2013

T32626

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Aryani Try Juniarti, author

Jual beli tanah dan bangunan antara orang tua dan anak setelah salah satu orang tua meninggal dunia: studi putusan Pengadilan Negeri Bandung nomor 265/Pdt.G/2017/PN.Bdg = Buying and selling of land and buildings between parents and children after one of the parents deceased: study of Bandung District Court ruling number 265/Pdt.G/2017/PN.Bdg

Tesis ini membahas mengenai harta bersama perkawinan suami isteri yang tidak dilakukan pembagian setelah putusnya perkawinan karena kematian suami, yang mengakibatkan timbulnya kerancuan terhadap status harta kekayaan pada harta pribadi milik isteri dan harta bersama milik para ahli waris atas harta peninggalan/ warisan bagian suami. Oleh karena hal tersebut, timbul...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T54913

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian