Hasil Pencarian

Ditemukan 209 dokumen yang sesuai dengan query

Sukimto Fahruddin, author

Keabsahan jual beli tanah dan bangunan tanpa levering studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1172 K/PDT/2015 = Legality of land and building transaction without levering study of supreme court of Republic of Indonesia s decision Number 1172K/PDT/ 2015

ABSTRAK
Nama : SUKIMTO FAHRUDDINNPM : 1506807924Program Studi : Magister KenotariatanJudul : KEABSAHAN JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN TANPA LEVERING STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1172 K/Pdt/2015 Sengketa seharusnya tidak terjadi pada transaksi jual beli tanah dan bangunan jika para pihak melakukannya sesuai dengan koridor perundang-undangan yang berlaku, yaitu...

2018

T49474

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Gelar Dwihandaya, author

Implikasi pembatalan akta jual beli akibat tidak termuatnya surat keterangan tanah tidak sengketa: studi putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor K 2877/Pdt/2016 = Implications of cancellation of sale and purchase deed due to not completion of land certificate not disput: analysis the Supreme Court decision of Republic Indonesia number K 2877/Pdt/2016

Jual beli tanah merupakan perbuatan hukum untuk mengalihkan hak atas tanah pihak penjual kepada pihak pembeli. Perjanjian jual beli tanah dibuat dihadapan pejabat yang berwenang, yaitu PPAT dalam bentuk akta autentik. Pada prakteknya seringkali pihak dalam jual beli tidak beritikad baik yang berdampak pada gugatan mengenai pembatalan Akta Jual Beli....

Depok: Universitas Indonesia, 2019

T54303

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Rubby Ellryz Polontoh, author

Peran Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam mencegah wajib pajak melakukan tax avoidance melalui manipulasi hibah = The role of The Public Notary or Official Certifier of title deeds in preventing tax payer from doing tax avoidance through grant manipulation.

Tesis ini membahas mengenai peran Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak melakukan tax avoidance melalui manipulasi hibah. Pokok permasalahan dalam kasus ini membahas tentang bentuk tanggung jawab Notaris/PPAT dalam mencegah wajib pajak memanipulasi hibah untuk penghindaran pajak dan ketentuan perpajakan berkaitan dengan Notaris/PPAT atas harta hibah. Penulis mengadakan penelitian dengan metode...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019

T54874

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Fenny Febrianty, author

Pertanggungjawaban PPAT terhadap pembuatan akta jual beli yang dinyatakan batal demi hukum oleh putusan pengadilan sebagai akibat ditemukannya cacat hukum dalam pembuatannya: Studi kasus: Putusan Pengadilan Tinggi Negeri Jakarta Selatan Nomor: 317/Pdt.G/1998/PN.Jak.Sel, tertanggal 11 Mei 1999

PPAT telah diberikan kewenangan oleh Pemerintah untuk melaksanakan sebagian kegiatan pendaftaran tanah dengan membuat akta sebagai bukti telah dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun yang akan dijadikan dasar bagi pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah yang diakibatkan oleh perbuatan hukum itu. Perbuatan...

Depok: Universitas Indonesia, 2007

T19317

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Adelia Safina, author

Keberadaan kepala kecamatan sebagai pejabat pembuat akta tanah sementara diKota Cilegon = The presence of chief district officer as a temporary land certificate issuer in Cilegon

PPATS adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas PPAT dengan membuat akta PPAT didaerah yang belum cukup terdapat PPAT. Apakah masih relevan keberadaan Camat selaku PPATS di Kota Cilegon, Apakah jasa PPATS dalam pembuatan akta pertanahan masih banyak digunakan masyarakat, menjadi pokok permasalahan yang diteliti. Metode penelitian yang digunakan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011

T28898

UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library

Nurul Dwi Insani, author

Implikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT sebagai tergugat atau turut tergugat dalam pembatalan Akta Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No. 15/PDT.G/2018/PN.TNG = Implication and legal protection of Notary/PPAT as Defendant or Co-Defendant in the Cancellation of Deed in Tangerang District Court Decision Number 15/PDT.G/2018/PN.TNG

ABSTRAK
Tesis ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis peran dan tanggung jawab Notaris sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam pembuatan Akta Jual Beli, serta implikasi dan perlindungan hukum bagi Notaris/PPAT sebagai Tergugat/Turut Tergugat dalam pembatalan akta berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang No.15/Pdt.G/2018/PNTng. Notaris/PPAT berkewajiban dalam mencari kebenaran formil suatu akta, namun...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ida Adha, author

Pembatalan akta jual beli oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT) dikaitkan dengan fungsi dan tanggung jawab PPAT (analisa kasus putusan pengadilan tinggi Bandung Nomor 451/PDT/2015/PT.BDG juncto putusan nomor 381/PDT.G/2014/PN.BDG) = Cancellation sale and purchase deed by land deed official (PPAT) attributed to the functions and responsibilities of PPAT (analysis of the case Bandung district court decision number 451/PDT/2015/PT/BDG/ juncto bandung high court decision number 381/PDT.G/201/PN.BDG)

Peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta jual beli yang dibuat dihadapan PPAT, akta tersebut dijadikan dasar pendaftaran pemindahan hak atas tanah yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak baru. Guna memberikan kepastian hukum, sebelum pembuatan AJB, salah satu kewajiban PPAT adalah pemeriksaan kesamaan data yang ada...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017

T46969

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Silvia Vanda Yani, author

Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Pelaksanaan Jabatan Notaris Terkait Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli (Studi Kasus Putusan MPPN Tanggal 16 Desember 2014 Nomor: 06/B/Mj.PPN/XII/2014) = Notary’s Responsibility of Implementation Related to Notary Deed Sale and Purchase Agreement (Case Study of Central Notary Examination Council (MPPN) Decision dated December 16, 2014 Number: 06 / B / Mj.PPN / XII / 2014)

Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan sebuah profesi jabatan umum yang berwenang membuat akta autentik. Notaris dalam menjalankan jabatannya dapat merangkap sebagai PPAT apabila masih didalam satu wilayah jabatan yang sama. Notaris berwenang memformulasikan keinginan/tindakan para pihak ke dalam akta autentik, PPAT berwenang membuat akta autentik yang berhubungan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015

T43968

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Annisaa, author

Tinjauan yuridis terhadap kewenangan notaris terkait pembuatan akta pertanahan (pasal 15 ayat 2 huruf f undang-undang tentang jabatan notaris nomor 30 tahun 2004 dengan perubahannya undang-undang nomor 2 tahun 2014) = Overview judicial review making authority notary related deed land article 15 paragraph 2 letter f law on notary number 30 year 2004 with the revision of law number 2 year 2014 / Annisaa

Metode penelitan yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Dalam hal notaris berwenang dalam membuat akta pertanahan sebagaimana pasal 15 ayat 2 huruf F Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut, yaitu akta pertanahan juga merupakan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah seharusnya tidaklah menjadi masalah, karena selain yang disebutkan dalam pasal...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T46592

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Ewaldo Shael, author

Tanggung jawab PPAT dalam pembuatan akta jual beli tanah dan bangunan tanpa persetujuan mantan isteri penjual dan perlindungan hukum terhadap pembeli yang beritikad baik (analisis kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 968/Pdt.6/2012 PN.SBY) = The responsibility of PPAT when enacted sale and purchase land and building deed without approval ex wife seller and the protection of buyer in good faith (analysis case Verdict District Court of Surabaya No 968/Pdt. 6/2012 PN.Sby)

Tesis ini membahas mengenai Tanggung jawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah dan Bangunan Tanpa Persetujuan Mantan Isteri Penjual dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Yang Beritikad Baik berdasarkan Analisis Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 968/Pdt.6/2012 PN.SBY. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan desain eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2016

T45431

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 13 14 15 16 17 18 19 20 21 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian