Ditemukan 92 dokumen yang sesuai dengan query
Rita Salim, author
ABSTRAK
Saat ini masih banyak masyarakat yang belum mendaftarkan tanahnya menjadi tanah bersertipikat walaupun mereka mengetahui bahwa sertipikat merupakan bukti yang paling kuat untuk kepemilikan atas tanah. Masyarakat enggan untuk melakukan pendaftaran tanah karena berbagai alasan seperti: pendaftaran yang rumit dan berbelit-belit, pengurusan sertipikat yang membutuhkan waktu lama, biaya yang...
2014
T42650
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Jason Octavio Tigris, author
Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak negara yang menggunakan teknologi dalam melaksanakan mekanisme pendaftaran tanah. Skripsi ini membahas mengenai prospek penerapan teknologi informasi dalam sistem pendaftaran tanah di Indonesia. Pembahasan pertama adalah mengenai sejarah singkat dan sistem pendaftaran tanah di Indonesia beserta contoh mekanisme pendaftaran tanah konvensional. Pembahasan kedua adalah...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
S62590
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Caesaria Dhamayanti, author
Sertipikat ganda adalah lebih dari satu sertipikat yang menguraikan satu bidang tanah yang sama. Terjadinya sertipikat ganda dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kelalaian dari pihak Kantor Pertanahan dan belum terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Dari hasil analisa penelitian ini apabila terjadi sertipikat ganda atau tumpang tindih atas satu bidang tanah,...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2011
T28618
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Ilham Adiansyah, author
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T37401
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Sibuea, Harris Yonatan Parmahan, author
Tanah sangat berperan dalam melaksanakan pembangunan tetapi kebutuhan akan
tanah terus meningkat yang menyebabkan tanah semakin sedikit dan sempit
sehingga muncul ketidakseimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan
akan tanah dan munculnya sengketa tanah khususnya menyangkut tanah yang
belum bersertipikat seperti tanah milik adat dalam bentuk girik. Sebagian besar
masyarakat menganggap girik sebagai alat bukti hak...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009
T-Pdf
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Hardianingsih, author
This article is focused on responsibility of kepala desa (head of village) regarding administrative omissions through initial land registration. Head of village roles in :his procedure is by issued clearance letter as complementary documents. Under Indonesian land registration if that clearance letter is issued in unlawfully manner so then will...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006
HUPE-36-4-(Okt-Des)2006-469
Artikel Jurnal Universitas Indonesia Library
Monicke Cintyara, author
Dalam memanfaatkan dan menggunakan tanah, pemegang hak wajib memiliki bukti alas hak yaitu sertipikat. Namun, masih banyak masyarakat yang menguasai suatu tanah tanpa di dasari sertipikat. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai kedudukan hukum rincik sebagai alat bukti hak atas tanah serta pertimbangan hakim seharusnya dalam menjatuhkan putusan...
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Diary Putri Dayang Sari, author
ABSTRAK
Diary Putri Dayang SariProgram Studi : Magister KenotariatanJudul : Analisis Pelaksanaan Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor Tesis ini meneliti tentang Pelaksanaan Program Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor, dengan rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bogor, kendala apa...
2018
T51301
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Abdul Reza Prima Tarihoran, author
Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap (PTSL) adalah program pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah secara sistematis dan masal untuk mewujudkan kepastian hak atas bidang tahan di seluruh Indonesia. Program ini bermula pada tahun 1981 melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria hingga mengalami pembaharuan pada...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Nuryani, author
Lembaga rechtsverwerking diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftran Tanah Pasal 32 ayat (2) berusaha mengatasi kelemahan sistem publikasi negatif bertendensi positif demi jaminan kepastian hukum penguasaan atas tanah sebagai tujuan dari pendaftaran tanah. Swandi dan kawankawan pemegang Sertipikat-sertipikat Hak Milik digugat oleh Freddy Damanik dan Syafei...
Depok: Universitas Indonesia, 2011
T28817
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
