Hasil Pencarian

Ditemukan 200 dokumen yang sesuai dengan query

Mayang Dias Putri, author

Analisis Tanggung Gugat Bank atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank yang Merugikan Nasabah (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022) = Analysis of Bank's Vicarious Liability for Tortius Act Conducted by Bank Employees That Causing Loss to Costumers (Case Study on Supreme Court Decision No. 2600 K/Pdt/2022)

Tulisan ini menganalisis bagaimana penerapan doktrin vicarious liability dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2600 K/Pdt/2022 mengenai tanggung gugat bank atas perbuatan melawan hukum pegawai bank yang merugikan nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Doktrin tanggung gugat atau doktrin vicarious...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Hania, author

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang Diajukan Pihak Ketiga Terhadap Bank Mengenai Eksekusi Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan No. 1059/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel) = Lawsuit of Unlawful Act Filed by Third Party Against the Bank Regarding the Execution of Collateral Rights (Case Study Verdict No. 1059/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel)

Tulisan ini menganalisis bagaimana prosedur dalam Bank untuk menetapkan bahwa debitur telah wanprestasi dan apakah terdapat unsur perbuatan melawan hukum dalam Putusan No. 1059/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dalam prinsipnya, pemberian kredit harus dituangkan dalam sebuah perjanjian (“perjanjian kredit”). Selain itu, harus terdapat jaminan yang termuat dalam...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Alika Putri Fachira, author

Konsep Pencemaran Nama Baik sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum: Studi Perbandingan terhadap Negara Indonesia dan Australia = The Concept of Defamation as a Tortious Act: A Comparative Study of Indonesia and Australia

Tulisan ini menganalisis bagaimana konsep pencemaran nama baik dianggap sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dengan melakukan perbandingan antara peraturan perundang-undangan di negara Indonesia dan Australia. Definisi pencemaran nama baik tidak secara spesifik dijelaskan dalam KUHPerdata Indonesia. KUHPerdata hanya mengatur tentang upaya hukum pencemaran nama baik yang dicantumkan dalam Pasal 1372-1380....

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Putti Zahra Dwi Athifah Wilyadi, author

Akibat hukum perjanjian lisensi terhadap pihak ketiga yang berindikasi pada perbuatan melawan hukum ditinjau dari segi keperdataan: Analisis Putusan Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg jo. Putusan Nomor 882.K/Pdt.Sus-HKI/2019 = The legal consequence of a license agreement on third parties that indicates unlawful actions as a perspective of civil law: Analysis of Supreme Court Decision Number 4/Pdt.Sus-HKI/2019/PN.Smg jo. Number 882.K/Pdt.Sus-HKI/2019

Penelitian hukum ini bertujuan untuk menganalisis mengenai keabsahan suatu perjanjian lisensi yang berimplikasi hukum terhadap pihak ketiga yang kemudian bermuara pada perbuatan melawan hukum. Perjanjian yang seharusnya memberi keuntungan kepada pihak yang terikat dalam perjanjian justru dapat menimbulkan kerugian dalam pelaksanaannya. Adapun, kerugian tersebut disebabkan oleh pihak ketiga atas perbuatan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Silalahi, Monica Febriyanti, author

Perbuatan melawan hukum pembaliknamaan sertifikat hak milik tanah warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya dan implikasinya kepada pembeli beritikad baik analisis putusan no 2925 k pdt 2012 = Tort of registering the transition property rights of heritance land without another heir s consent and it s implication for good faith purchaser based on verdict 2925 k pdt 2012

[ABSTRAK Penelitian ini membahas mengenai Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam hal pembaliknamaan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanah Warisan tanpa persetujuan ahli waris lainnya yang pada akhirnya berimplikasi kepada hak pembeli yang .telah membeli tanah tersebut dengan itikad baik. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Fokus penelitian adalah mengetahui apakah...

2014

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Rayhana S., author

Pertanggungjawaban atas perbuatan melawan hukum terhadap tubuh dan jiwa manusia dalam kecelakaan lalu lintas (Studi kasus Putusan Nomor (04/Pdt.G/2013/PN.Psr) = Liability for the torts against personal injury and death caused by the traffic accidents (Study decision No: 04/Pdt.G/2013/PN.Psr)

[ABSTRAK Skripsi ini membahas tiga hal utama: lingkup tanggung jawab perusahaan angkutan umum, pemilik kendaraan bermotor, dan pengemudi dalam perbuatan melawan hukum berupa kecelakaan lalu lintas, implikasi perjanjian pengalihan risiko yang membatasi tanggung jawab perusahaan angkutan umum terhadap pekerjanya dalam kecelakaan lalu lintas, dan analisis mengenai kesesuaian pertimbagan hakim dengan peraturan...

2015

S58575

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Vincentia Prathama, author

Akibat hukum terhadap perjanjian kredit yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum studi putusan nomor 437/pdt.g/2012/pn.jkt.bar jo 643/pdt/2014/pt. dki jo 2027/k/pdt/2016 = The legal consequences of credit agreements containing elements of unlawful acts study of decision number 437 pdt g 2012 pn jkt bar jo 643 pdt 2014 pt dki jo 2027 k pdt 2016

ABSTRAK
Tesis ini menganalisa mengenai adanya perjanjian kredit yang mengandung unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2027/K/Pdt/2016. Seseorang berinisial ER bermaksud meminjam uang dari seseorang berinisial I dengan jaminan berupa Sertifikat Hak...

2017

T48821

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Pangaribuan, Joen Ulli Ursulla, author

Tinjauan Yuridis Implementasi Prinsip Subrogasi dalam Asuransi Rangka Kapal (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri No. 10/PDT.G/2013/PN.JBI) = Juridical Review on the Implementation of Subrogation Principle in Marine Hull Insurance (Case Study District Court Decision No. 10/PDT.G/2013/PN.JBI)

ABSTRAK
Prinsip subrogasi sebagai salah satu prinsip dasar yang sangat penting dalam hukum asuransi karena keberadaan dan implementasinya berkaitan dengan pihak ketiga yang berada di luar dari skema hubungan hukum penanggung dan tertanggung dalam sebuah perjanjian asuransi, sampai saat ini hanya diatur secara terbatas. Skripsi ini membahas mengenai pengaturan prinsip subrogasi...

2018

S-Pdf

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Tania Malinda, author

Kemandirian notaris sebagai pejabat umum dalam pembuatan akta autentik studi kasus putusan majelis pengawas pusat tanggal 12 Juli 2017 nomor 04/B/MPPN/VII/2017 = Independecy of notary as public functionary on making authentic deeds case analysis putusan majelis pengawas pusat tanggal 12 Juli 2017 nomor 04/B/MPPN/VII/2017

Tesis ini meneliti mengenai pelanggaran seorang Notaris yang dalam menjalankan jabatannya tidak bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, berpihak, dan tidak menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Sebagai pejabat umum, Notaris bertangggung jawab terhadap jabatannya dan akta autentik yang dibuatnya. Notaris seingkali melupakan kode etik dan sumpah jabatan yang...

Depok: Universitas Indonesia, 2018

T49499

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Yutika Qoriana Mentari, author

Tanggung jawab notaris selaku pejabat pembuat akta tanah dalam proses pemecahan sertipikat hak milik studi kasus putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 113/PDT/2017/PT.BDG = Notary as the land deed registrar responsibility in the process of splitting land ownership certificate case study of west java high court decision number 113/PDT/ 2017/PT.BDG

ABSTRAK
Notaris dan/atau PPAT sebagai pejabat umum dapat membuatkan Akta sebagai bukti telah dilakukannya suatu perbuatan hukum dan/atau sebagai kuasa dari para pihak untuk mengajukan permohonan pemecahan sertipikat. Berkaitan dengan proses pemecahan sertipikat, berakhirnya pemberian kuasa akan mengakibatkan penerima kuasa tidak lagi berwenang mewakili untuk dan atas nama pemberi kuasa dalam...

2018

T49395

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

<< 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian