Ditemukan 95 dokumen yang sesuai dengan query
Ghali Fairuzy Windiansyah, author
The comparison of legal person with the aspect of private international law in Indonesia, Thailand, Vietnam, PRC, Japan, Taiwan, and Vietnam = Perbandingan badan hukum dengan aspek hukum perdata internasional di Indonesia, Thailand, Vietnam, PRC, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan
Nowadays, international transactions become common in obtaining goods or services abroad of a country. The ac- tors are not limited to natural person. Most of the time the actors are legal persons. The emergence of legal person in the said activity is due to its mere permanent existence compared to...
Depok: Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Hafizha Rika Nasution, author
ABSTRAK
Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018, merupakan salah satu dampak diberlakukanya ease of doing business (EoDB) di Negara Indonesia yang memberlakukan Online Single Submission (OSS) dan memberikan perintah pengesahan badan hukum koperasi dilakukan pada program AHU Online, yang selama ini prosesnya dilakukan dalam program SISMINBHKOP....
2019
S-Pdf
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Achmad Serudji Hadi, author
2001
T36169
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Syamsul Hadi, author
2008
T37155
UI - Tesis (Open) Universitas Indonesia Library
Wiwit Nursetyanto, author
ABSTRAK
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengakui adanya bentuk Usaha Bersama sebagai badan hukum, namun bentuk badan hukum ini belum diatur secara khusus di Indonesia. Fokus pembahasan Tesis ini pada masalah apakah Usaha Bersama merupakan badan hukum; bagaimana tugas dan tanggung jawab organ Usaha Bersama; dan apa saja kekurangan...
Universitas Indonesia, 2016
T45277
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Simanjuntak, Elizabeth Dumora, author
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan memperoleh data mengenai pengaturan koperasi dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian yang dinilai menyerupai Perseroan Terbatas, berdasarkan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XI/2013 yang membatalkan keseluruhan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 dimaksud karena dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Penelitian ini merupakan penelitian...
Depok: Universitas Indonesia, 2016
T44903
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Kartika Wahyu Putri, author
ABSTRAK
Keputusan mengenai adanya perubahan anggaran dasar dalam perseroan harus
dilakukan berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Kemudian,
keputusan tersebut harus mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia, maupun cukup diberitahukan, sebelum pada
akhirnya berlaku dan mengikat bagi pihak ketiga. Keseluruhan proses tersebut
dilakukan melalui sebuah sistem yang bernama Sistem Administrasi Badan...
2016
T46692
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Dhimas Nugroho Priyosukamto, author
ABSTRACT
Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang dikuasai oleh negara dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Pemerintah menerapkan pembatasan terhadap kepemilikan tanah di Indonesia. Pemerintah melarang badan hukum memiliki hak milik atas tanah, kecuali badan hukum yang dinyatakan oleh peraturan pemerintah. Dalam transaksi yang terkait...
2017
S68156
UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library
Maria Margaretha Putri Inuhan, author
Tesis ini membahas Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 69/Pid.B/2016/PN.Plk di mana terjadi permasalahan hukum pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang menyebabkan proses pengajuan permohonan surat keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia menjadi terhambat. Permasalahan lain yang muncul adalah akta perubahan anggaran dasar dan perubahan data perseroan...
Depok: Universitas Indonesia, 2018
T51031
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library
Ayu Permata Sari, author
Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 232/K/TUN/2018) Pembatalan Surat Keputusan Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam menjalankan keputusan Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 232/K/TUN/2018...
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2019
T54726
UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library