Hasil Pencarian

Ditemukan 60 dokumen yang sesuai dengan query

Cindy Amelia Iskandar, author

Tanggung jawab notaris terhadap pembuatan akta yang tidak dibacakan dan tidak ditandatangani sesuai dengan undang-undang jabatan notaris: studi putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 = Notary’s responsibilities for drawn up deeds that are not read and signed in accordance with the law on notary position: study of the Territorial Examiner Council of Notaries of Banten Province Decision Number 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) telah mengatur dengan jelas mengenai kewajiban dan larangan Notaris, tetapi hingga saat ini masih ada Notaris yang dalam melaksanakan jabatannya mengabaikan kewajiban dan larangan tersebut. Hal ini terlihat di dalam Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi Banten Nomor 11/PTS/Mj.PWN Prov Banten/XII/2018 di mana pelapor sepasang suami...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2021

T-pdf

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Dika Anggoro Novianto, author

Tinjauan yuridis pelaksanaan bantuan timbal balik masalah pidana (mutual legal assistance) sebagai bagian dari penerapan yurisdiksi bilateral Indonesia = Tinjauan yuridis pelaksanaan bantuan timbal balik masalah pidana mutual legal assistance sebagai bagian dari penerapan yurisdiksi bilateral Indonesia

[ABSTRAK
Kejahatan semakin berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dunia. Kejahatan atau tindak pidana yang awalnya berkutat di dalam satu wilayah Negara saja semakin berkembang hingga dirasakan hingga di luar wilayah suatu Negara. Jenis kejahatan yang seperti itu disebut sebagai kejahatan transnasional. Dalam rangka menanggulangi kejahatan jenis tersebut semakin merajalela, dilaksanakan suatu mekanisme yang diharapkan akan efektif...

Jakarta: [Fakultas Hukum Universitas Indonesia, ], 2014

T41611

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Simanjuntak, Enrico, author

Perkembangan peradilan administrasi dalam dimensi sejarah dan politik hukum = The extensions of administrative court historical and legal policy dimension / Simanjuntak, Enrico

ABSTRAK
Dalam dimensi sejarah, perluasan kewenangan Peradilan Administrasi dilakukan oleh para hakim peradilan administrasi, sebagai bagian dari proses penemuan hukum (judicial activism) untuk mengisi keterbatasan-keterbatasan UU. No. 5/1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (atau UU. No. 51/2009 dalam perubahan terakhirnya). Namun, perluasan kewenangan absolut peradilan administrasi melalui praktek peradilan berjalan diametral dengan politik hukum kebijakan legislasi. Dalam...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39285

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Sitepu, Aldo Ingo, author

Penerapan yurisdiksi ekstrateritorial dalam Konvensi Eropa tentang hak asasi manusia : studi kasus Al-Skeini and others v. UK = Application of extraterritorial jurisdiction in European Convention on human rights : case study Al-Skeini and others v. UK

This research explains the definition of jurisdiction, development of the extraterritorial jurisdiction and its regulation in international law which includes its principle and also boundaries. This research then analyzes cases before Al- Skeini and others v. UK case regarding the application of jurisdiciton mentioned in Article 1 of the European...

Depok: Universitas Indonesia, 2015

S60983

UI - Skripsi (Membership) Universitas Indonesia Library

Meital, Yoram, author

Revolutionary justice: special courts and the formation of republican Egyp

Revolutionary Justice narrates the power struggle between the free officers and their adversaries in the aftermath of Egypts July revolution of 1952 by studying trials held at the revolutions court and the peoples court. The establishment of these tribunals coincided with the most serious political crisis between the new regime...

Oxford: Oxford University Press, 2017

e20469921

eBooks Universitas Indonesia Library

Sulistyowati Irianto, author

Perempuan di antara berbagai pilihan hukum studi mengenai strategi perempuan Batak Toba untuk mendapatkan akses ke harta waris melalui proses penyelesaian sengketa

ABSTRAK
Secara garis besar penelitian ini menjelaskan mengenai bagaimanakah budaya hukum dan sub-budaya hukum (kepentingan) masyarakat Batak Toba pada umumnya, yang tidak menempatkan perempuan sebagai ahli waris dengan berbagai dampaknya bagi perempuan, menyebabkan kelompok perempuan tertentu mcnciptakan budaya hukum dan sub budaya hukumnya sendiri, hal mana tercermin melalui cara perempuan memilih...

2000

D111

UI - Disertasi (Membership) Universitas Indonesia Library

Heru Wahyono, author

Kewenangan lembaga peradilan dalam menyelesaikan sengketa Pilkada: studi kasus sengketa Pilkada Depok Jawa Barat dan Kabupaten Selayar Sulawesi Selatan

Demokratisasi di Indonesia telah merebak disegala bidang, bukan saja dalam hal pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, tetapi lebih jauh lagi, pemilihan kepala daerah pun sudah memakai mekanisme pemilihan langsung. Dengan payung hukum yang sudah disediakan dalam hal mekanisme, mulai dan langkah-langkah persiapan sampai dengan saat pemilihan kepala daerah, bahkan antisipasi...

Depok: Universitas Indonesia, 2006

T16414

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Almer Theda Alana, author

Yurisdiksi Mahkamah Internasional sebagai Pengadilan Tingkat Banding atas Penyelesaian Sengketa di Organisasi Internasional: Studi ICAO = The Jurisdiction of the International Court of Justice as a Court of Appeal over the Settlement of Disputes in International Organizations: A Study of ICAO

Pada prinsipnya, ICJ hanya memiliki yurisdiksi asli, di mana ICJ bertindak sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir. Namun, beberapa perjanjian internasional ICAO memberikan yurisdiksi banding kepada ICJ, di mana ICJ bertindak sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan ICAO. Adapun ICJ telah menjatuhkan tiga putusan sebagai pengadilan tingkat banding dari Dewan...

Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023

S-pdf

UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library

Yurike Goldania, author

Keabsahan perubahan isi akta perjanjian pengikatan jual beli terkait dengan Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 tahun 2004 : studi kasus Putusan Majelis Pemeriksa Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta Nomor : 02 PTS/MJ.PWN Prov. DKI Jakarta/VII/2012 = The legality of the alteration of a deed of sale and purchase agreement based on Law Number 30 of 2004 on notary profession

Masyarakat dalam menjalankan kegiatan membutuhkan peran Notaris dalam hal membuat akta otentik yang berfungsi untuk memberikan kepastian hokum agar hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat akta dapat terpenuhi, terutama terkait pembuktian dimuka hakim dalam pengadilan. Akta yang dibuat oleh Notaris harus berdasarkan kehendak dari para pihak, selanjutnya Notaris...

Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014

T39051

UI - Tesis (Membership) Universitas Indonesia Library

Thomas Dhanny Setiawan, author

Penghindaran Pajak Internasional dan Peraturan-peraturan Anti Penghindaran Terkait Transfer Pricing = International Tax Avoidance and The Transfer Pricing Anti-Avoidance Rules

Penelitian ini memeriksa peran aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing dalam melawan praktik profit shifting bermotif pajak. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa dalam rezim aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing yang ketat, penegakan hukum dapat mengurangi praktik profit shifting bermotif pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Studi ini berfokus pada apakah peraturan...

Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2023

T-pdf

UI - Tesis Membership Universitas Indonesia Library

<< 1 2 3 4 5 6 >>

Hasil Pencarian :: Kembali

Hasil Pencarian